Jurnas.net - Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam mengawal piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) kini menjadi rujukan nasional. Program yang diinisiasi Pemerintah Pusat tersebut dipastikan bakal diperluas ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan Banyuwangi sebagai contoh praktik terbaik di lapangan.
Atas capaian tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didaulat memaparkan kiat sukses pelaksanaan Bansos Digital dalam forum kepala daerah yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, pada Selasa, 3 Februari 2026.
Di hadapan para kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Ipuk mengurai secara terbuka berbagai tantangan riil di lapangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur digital hingga kesiapan masyarakat, berikut solusi konkret yang diterapkan Pemkab Banyuwangi.
“Digitalisasi bansos membutuhkan perangkat dan sinyal seluler yang memadai. Faktanya, tidak semua wilayah Banyuwangi terjangkau sinyal, terutama kawasan perkebunan. Bahkan, tidak semua penerima bantuan memiliki handphone,” kata Ipuk.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Banyuwangi tidak berhenti pada kendala teknis. Ipuk menjelaskan, pemerintah daerah mengerahkan pendekatan jemput bola berbasis gotong royong, dengan melibatkan lebih dari 4.000 relawan pendamping dari berbagai unsur.
Mereka terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, kader dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Para pendamping ini turun langsung membantu proses pendataan dan autentifikasi warga penerima bantuan.
“Tidak ada anggaran khusus. Semua bergerak secara sukarela. Kuncinya adalah memberi pemahaman bersama tentang pentingnya digitalisasi bansos agar bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” terang Ipuk.
Untuk wilayah yang benar-benar sulit sinyal, Pemkab Banyuwangi menerapkan solusi teknis sederhana namun efektif. Warga dijadwalkan datang ke kantor desa secara bergiliran untuk melakukan pendataan digital. "Kami atur jadwal antar desa, supaya sinyal bisa digunakan bergantian. Tidak berebut, tidak lemot,” kata Ipuk.
Forum tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah Indonesia.
Sebelum sesi berbagi praktik daerah, para peserta juga mendapatkan pemaparan kebijakan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat nasional. Hadir antara lain Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Kepala Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Selain itu, paparan teknis juga disampaikan oleh Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.
Luhut menegaskan, setelah berhasil diuji coba di Banyuwangi, skema Digitalisasi Bansos kini semakin efisien dan siap direplikasi secara nasional. “Sekarang tahapannya jauh lebih cepat. Dalam satu hingga dua bulan sudah bisa rampung. Targetnya Oktober mendatang, bertepatan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, sistem ini diterapkan di seluruh Indonesia,” pungkas Luhut.
Editor : Rahmat Fajar
