Sekdaprov Jatim Bantah Uang Rp6,8 Triliun Mengendap: Klaim Sesuai Mekanisme Anggaran

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono. (Insani/Jurnas.net)
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, membantah tudingan bahwa uang milik Pemprov Jatim sebesar Rp6,84 triliun mengendap di bank tak terserap. Kata dia, dana tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kas daerah yang tengah menunggu proses administrasi dan mekanisme anggaran sesuai ketentuan.

Menurut Adhy, hingga 22 Oktober 2025, total kas daerah Jawa Timur tercatat sebesar Rp6,2 triliun, terdiri dari deposito Rp3,6 triliun dan giro Rp2,627 triliun. Nilai tersebut terlihat besar karena sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp4,6 triliun.

“Dana tersebut bukan mengendap. Itu baru bisa digunakan setelah audit BPK selesai dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2024 disahkan. Setelahnya, akan dialokasikan melalui mekanisme Perubahan APBD 2025,” kata Adhy, di Surabaya, Kamis, 23 Oktober 2025.

Adhy menjelaskan, setelah perubahan APBD disetujui, dana tersebut segera digunakan untuk sejumlah kegiatan prioritas daerah.

"Pertama, untuk pekerjaan konstruksi dan proyek fisik yang pencairannya menunggu penyelesaian di triwulan IV. Kedua, untuk belanja pegawai dan rutin yang teralokasi selama 12 bulan. Ketiga, untuk belanja Bantuan Tak Terduga (BTT) yang bersifat darurat, seperti saat terjadi bencana,” kata Adhy.

Baca Juga : Kado dari Khofifah untuk Buruh: UMK 7 Daerah Jatim Naik Per November

Selain itu, kata Adhy, sebagian dana kas sekitar Rp1,6 triliun disiapkan sebagai cashflow operasional penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai jumlah itu sangat wajar mengingat skala ekonomi Jawa Timur yang besar.

“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp3.200 triliun dan total APBD Rp30 triliun, uang persediaan Rp1,6 triliun itu sangat kecil dan rasional,” tegas Adhy.

Adhy menambahkan untuk kebutuhan belanja pegawai selama tiga bulan saja dibutuhkan sekitar Rp1,8 triliun, belum termasuk pembayaran berbagai program prioritas seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) triwulan IV, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

“Arus kas daerah juga terus diperkuat dari pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi yang masuk setiap hari,” ujar Adhy.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa terdapat 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan tinggi di bank hingga akhir September 2025. Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, Jawa Timur menempati urutan kedua dengan total dana Rp6,84 triliun, di bawah DKI Jakarta Rp14,68 triliun, dan di atas Kota Banjarbaru Rp5,17 triliun.

Berita Terbaru

Puluhan Tahun Bermukim, Ratusan KK di Bulak Banteng Surabaya Masih Menunggu Kepastian Status Wilayah

Puluhan Tahun Bermukim, Ratusan KK di Bulak Banteng Surabaya Masih Menunggu Kepastian Status Wilayah

Selasa, 23 Jun 2026 18:04 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 18:04 WIB

Jurnas.net – Persoalan yang dihadapi ratusan kepala keluarga di kawasan Bulak Banteng Bandarejo, Kecamatan Kenjeran, kembali menjadi sorotan. Setelah b…

HUT ke-52 SIER, 100 Anak Ikuti Khitan Massal Modern Tanpa Jahitan untuk Warga Sekitar Kawasan Industri

HUT ke-52 SIER, 100 Anak Ikuti Khitan Massal Modern Tanpa Jahitan untuk Warga Sekitar Kawasan Industri

Selasa, 23 Jun 2026 17:46 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 17:46 WIB

Jurnas.net – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) tidak hanya menjadi momentum refleksi perjalanan bisnis p…

DPRD Sentil Khofifah: Jangan Bangga Pendapatan Pemprov Jatim Surplus Saat Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi

DPRD Sentil Khofifah: Jangan Bangga Pendapatan Pemprov Jatim Surplus Saat Kemiskinan dan Pengangguran Masih Tinggi

Selasa, 23 Jun 2026 16:02 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 16:02 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Ahmad Athoillah atau Gus Atho', mengkritik tajam di tengah capaian pendapatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa …

Usia Harapan Hidup Warga Banyuwangi Meningkat, Ipuk Perkuat Pembangunan Ramah Lansia

Usia Harapan Hidup Warga Banyuwangi Meningkat, Ipuk Perkuat Pembangunan Ramah Lansia

Selasa, 23 Jun 2026 13:09 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 13:09 WIB

Jurnas.net – Peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH) masyarakat Banyuwangi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah yang semakin inklusif dan b…

DPRD Jatim: Guru Honorer Lebih Membutuhkan Kepastian Status dan Kesejahteraan daripada Motor Listrik

DPRD Jatim: Guru Honorer Lebih Membutuhkan Kepastian Status dan Kesejahteraan daripada Motor Listrik

Selasa, 23 Jun 2026 12:19 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 12:19 WIB

Jurnas.net – Wacana pengalihan hibah motor listrik yang sebelumnya disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer memunculkan beragam respons. Di satu …

LPA Jatim: Libur Sekolah Harus Jadi Momentum Memperbaiki Hubungan Orang Tua dan Anak

LPA Jatim: Libur Sekolah Harus Jadi Momentum Memperbaiki Hubungan Orang Tua dan Anak

Selasa, 23 Jun 2026 11:27 WIB

Selasa, 23 Jun 2026 11:27 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota Surabaya dinilai tengah membangun sebuah gerakan pendidikan yang lebih mendasar, yakni mengembalikan keluarga sebagai pusat p…