Sekdaprov Jatim Bantah Uang Rp6,8 Triliun Mengendap: Klaim Sesuai Mekanisme Anggaran

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono. (Insani/Jurnas.net)
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, membantah tudingan bahwa uang milik Pemprov Jatim sebesar Rp6,84 triliun mengendap di bank tak terserap. Kata dia, dana tersebut merupakan bagian dari pengelolaan kas daerah yang tengah menunggu proses administrasi dan mekanisme anggaran sesuai ketentuan.

Menurut Adhy, hingga 22 Oktober 2025, total kas daerah Jawa Timur tercatat sebesar Rp6,2 triliun, terdiri dari deposito Rp3,6 triliun dan giro Rp2,627 triliun. Nilai tersebut terlihat besar karena sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp4,6 triliun.

“Dana tersebut bukan mengendap. Itu baru bisa digunakan setelah audit BPK selesai dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD 2024 disahkan. Setelahnya, akan dialokasikan melalui mekanisme Perubahan APBD 2025,” kata Adhy, di Surabaya, Kamis, 23 Oktober 2025.

Adhy menjelaskan, setelah perubahan APBD disetujui, dana tersebut segera digunakan untuk sejumlah kegiatan prioritas daerah.

"Pertama, untuk pekerjaan konstruksi dan proyek fisik yang pencairannya menunggu penyelesaian di triwulan IV. Kedua, untuk belanja pegawai dan rutin yang teralokasi selama 12 bulan. Ketiga, untuk belanja Bantuan Tak Terduga (BTT) yang bersifat darurat, seperti saat terjadi bencana,” kata Adhy.

Baca Juga : Kado dari Khofifah untuk Buruh: UMK 7 Daerah Jatim Naik Per November

Selain itu, kata Adhy, sebagian dana kas sekitar Rp1,6 triliun disiapkan sebagai cashflow operasional penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai jumlah itu sangat wajar mengingat skala ekonomi Jawa Timur yang besar.

“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp3.200 triliun dan total APBD Rp30 triliun, uang persediaan Rp1,6 triliun itu sangat kecil dan rasional,” tegas Adhy.

Adhy menambahkan untuk kebutuhan belanja pegawai selama tiga bulan saja dibutuhkan sekitar Rp1,8 triliun, belum termasuk pembayaran berbagai program prioritas seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) triwulan IV, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

“Arus kas daerah juga terus diperkuat dari pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi yang masuk setiap hari,” ujar Adhy.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa terdapat 15 pemerintah daerah yang memiliki simpanan tinggi di bank hingga akhir September 2025. Berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, Jawa Timur menempati urutan kedua dengan total dana Rp6,84 triliun, di bawah DKI Jakarta Rp14,68 triliun, dan di atas Kota Banjarbaru Rp5,17 triliun.

Berita Terbaru

HUT Apotek K-24 ke 24, Dekatkan dan Ajak Masyarakat Lebih Sehat

HUT Apotek K-24 ke 24, Dekatkan dan Ajak Masyarakat Lebih Sehat

Jumat, 16 Okt 2026 13:36 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 13:36 WIB

Jurnas.net - Memasuki usia ke-24 tahun, Apotek K-24 mengajak masyarakat terlibat dalam perayaan perjalanan panjangnya melalui kegiatan olahraga bertajuk K-24…

PSIM Kembali Diperkuat Jebolan Akademi Swansea City

PSIM Kembali Diperkuat Jebolan Akademi Swansea City

Jumat, 16 Okt 2026 08:20 WIB

Jumat, 16 Okt 2026 08:20 WIB

Jurnas.net - PSIM Yogyakarta harus menjalani laga kandang tanpa penonton saat menjamu PSM Makassar pada Jumat, 16 Oktober 2026. Namun, PSIM mendapat angin…

Lima Pejabat BNPB Jadi Tersangka Korupsi, LPKAN Desak KPK Telusuri Aliran Anggaran 2023-2025

Lima Pejabat BNPB Jadi Tersangka Korupsi, LPKAN Desak KPK Telusuri Aliran Anggaran 2023-2025

Kamis, 15 Okt 2026 16:32 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 16:32 WIB

Jurnas.net – Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) mengecam dugaan korupsi yang menyeret lima pejabat B…

Ini Penyebab Polusi Udara Surabaya Sempat Tidak Sehat, PM2.5 Jadi Parameter Kritis

Ini Penyebab Polusi Udara Surabaya Sempat Tidak Sehat, PM2.5 Jadi Parameter Kritis

Kamis, 15 Okt 2026 14:02 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 14:02 WIB

Jurnas.net – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya mencatat konsentrasi partikel halus PM2.5 menjadi salah satu parameter kritis kualitas udara di Kota P…

Kurangi Beban TPA, TPST Dadapan Lamongan Ditargetkan Olah 50 Ton Sampah per Hari

Kurangi Beban TPA, TPST Dadapan Lamongan Ditargetkan Olah 50 Ton Sampah per Hari

Kamis, 15 Okt 2026 13:17 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 13:17 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, memperkuat upaya pengelolaan sampah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan …

Dugaan Suap Muktamar NU, Gus Lilur Sebut 130 PCNU Siap Kembalikan Dana ke KPK

Dugaan Suap Muktamar NU, Gus Lilur Sebut 130 PCNU Siap Kembalikan Dana ke KPK

Kamis, 15 Okt 2026 07:19 WIB

Kamis, 15 Okt 2026 07:19 WIB

Jurnas.net – HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus kiai kampung, berencana kembali melaporkan sejumlah pihak ke …