Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kini mengubah pendekatan penanganan stunting dari yang selama ini berfokus pada intervensi balita menjadi strategi yang lebih prediktif dan preventif. Langkah ini menjadi kunci untuk mencapai target ambisius: tidak ada kasus stunting baru pada tahun 2027.
Perubahan strategi tersebut ditegaskan melalui Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) Termin 2 Tahun 2025 yang digelar pada Jumat, 5 Desember 2025. Acara luring dan daring ini dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya, Anna Fajriatin, mewakili Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Dalam sambutannya, Anna menekankan bahwa percepatan penurunan stunting tidak lagi cukup hanya dengan intervensi pada balita. Surabaya kini menempatkan calon pengantin dan ibu hamil sebagai titik intervensi utama.
“Stunting adalah persoalan lintas-sektor. Pemkot tidak mungkin bekerja sendiri tanpa kolaborasi dari PD, akademisi, camat, lurah hingga PKK,” kata Anna.
Ia menegaskan bahwa target tidak ada kasus baru pada 2027 berarti kasus lama tetap ditangani, tetapi tidak boleh ada penambahan kasus baru dari kelompok risiko.
Kepala DP3A-PPKB Surabaya, Ida Widayati, mengungkapkan bahwa pernikahan usia muda yang meningkat dalam lima tahun terakhir menjadi salah satu pemicu risiko stunting yang paling dominan.
“Di kelas calon pengantin, kami menemukan banyak kasus anemia pada calon pengantin perempuan. Kami langsung memberikan rekomendasi agar menunda kehamilan dan melakukan pendampingan,” jelas Ida.
Ia menegaskan bahwa ada empat kelompok rentan yang kini menjadi fokus, yakni calon pengantin, ibu hamil, ib pasca bersalin, dan balita. "Pendampingan sejak sebelum menikah adalah titik paling penting untuk memutus siklus stunting antar-generasi,” katanya.
Dalam sesi pemaparan audit kasus, panelis ahli Prof. Dr. Tri Sumarmi mengungkapkan temuan penting di lapangan: penyakit TBC pada orang tua dan calon pengantin kini mulai ditemukan sebagai faktor yang berkontribusi pada stunting di Surabaya.
“Lingkungan dan perilaku hidup bersih harus diperbaiki untuk memutus penularan. Ini bukan hanya soal gizi,” jelas Prof. Mamik, sapaan akrabnya.
Ia juga menyoroti anemia berat pada calon pengantin perempuan dan kasus bayi prematur yang harus menjadi prioritas intervensi Dinas Kesehatan.
Meski sejumlah faktor risiko baru muncul, Prof. Mamik memuji capaian Surabaya yang dinilai sebagai salah satu kota dengan penurunan stunting terbaik di Indonesia. "Yang sekarang harus diperkuat adalah penyelesaian kasus lama dan memastikan tidak ada satu pun kasus baru muncul,” katanya.
Editor : Rahmat Fajar
