Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis data, digitalisasi, dan pengawasan distribusi melalui High Level Meeting (HLM) lintas tim strategis. Forum ini menjadi langkah konsolidasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Pemkot Surabaya melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin langsung rapat strategis ini, yang juga dihadiri jajaran Forkopimda serta pemangku kepentingan utama seperti Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, hingga Bulog, BPS, Kejaksaan, Kepolisian, dan akademisi.
Eri menegaskan, pengendalian inflasi di Surabaya tidak bisa dilakukan secara sektoral. Seluruh tim diarahkan bergerak dalam satu sistem yang terintegrasi, mulai dari pemetaan kebutuhan komoditas, digitalisasi transaksi, hingga pengawasan distribusi di lapangan.
“Inflasi harus dikendalikan melalui digitalisasi yang terhubung dengan data kebutuhan komoditas dan neraca pangan. Dari situ, pemerintah bisa memastikan pasokan, harga, dan distribusi berjalan seimbang,” kata Eri.
Digitalisasi transaksi dinilai krusial karena tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses pembiayaan bagi pedagang dan pelaku UMKM, sehingga mereka tidak tertekan oleh fluktuasi harga.
Aparat Dilibatkan Awasi Distribusi Pangan
Strategi pengendalian inflasi Surabaya juga diperkuat dengan keterlibatan Kejaksaan dan Kepolisian dalam pengawasan distribusi bahan pokok. Dengan data yang akurat mengenai lokasi produsen, jalur distribusi, dan titik pasar, aparat dapat memastikan ketersediaan barang serta mencegah praktik penimbunan dan permainan harga.
“Ini upaya mempertemukan data dengan kondisi di lapangan. Ketika harga produsen dan harga pasar terpaut jauh, segera bisa ditelusuri,” jelas Eri.
Pemkot Surabaya memulai langkah konkret pengendalian inflasi melalui pemetaan neraca komoditas kebutuhan pokok. Komoditas prioritas dipantau sejak dari tingkat produsen hingga harga jual di pasar, sehingga potensi gejolak harga bisa diantisipasi lebih dini.
Tim Pengendali Inflasi Daerah memastikan harga tetap berada dalam rentang Harga Eceran Tertinggi (HET), sekaligus menjaga daya beli masyarakat. "Jika pasokan aman dan harga stabil, ekonomi bergerak dan kesejahteraan warga terjaga,” ujarnya.
Eri mengungkapkan, ekonomi Surabaya menunjukkan tren positif. IPM mencapai 85,6, nilai investasi Rp40,48 triliun, pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, angka kemiskinan turun menjadi 3,5 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,84 persen, dan Gini Rasio 0,369.
Namun, Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada tahun mendatang. Untuk itu, Pemkot bersama BI dan OJK akan memperkuat validasi data ekspor-impor dan logistik yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam perhitungan BPS.
“Surabaya adalah kota jasa dan gerbang Indonesia Timur. Dengan data yang lebih akurat, potensi pertumbuhan ekonomi bisa dioptimalkan,” pungkas Eri.
Editor : Andi Setiawan
