Jurnas.net - Perubahan global kini tidak lagi bergerak perlahan dan bertahap. Dunia telah memasuki fase baru yang ditandai lompatan teknologi, ketidakpastian tinggi, dan kompleksitas yang sulit diprediksi. Menyadari tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mampu bertransformasi dari birokrasi prosedural menjadi birokrasi adaptif di era yang dikenal sebagai Quantum Age.
Langkah ini diwujudkan dengan menghadirkan pakar manajemen dan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Rhenald Kasali, dalam kegiatan Capacity Building ASN Go Digital: Kolaborasi, Inovasi, dan Transformasi untuk Pemerintahan Masa Depan, yang diikuti ribuan ASN Pemkab Banyuwangi.
Rhenald menekankan bahwa di era kuantum, ancaman terhadap negara dan pemerintahan tidak selalu datang dari kekuatan militer, melainkan dari kecepatan teknologi yang melampaui kesiapan institusi.
“Konflik hari ini bisa muncul lewat algoritma, keputusan diambil oleh mesin, dan ancaman datang dari kecerdasan buatan, informasi palsu, hingga serangan digital jika tidak disikapi secara bijak,” kata Rhenald, Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut Rhenald, ciri utama Quantum Age adalah kecepatan perubahan, keterhubungan tanpa batas, serta ketidakpastian yang tinggi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mampu membaca perubahan secara cepat dan mengambil keputusan berbasis konteks lapangan yang dinamis.
“Dunia tidak lagi berjalan linear. Pemerintah harus lincah, adaptif, dan siap menghadapi situasi yang sulit diprediksi,” katanya.
Dalam konteks kerja pemerintahan, Rhenald menegaskan bahwa manusia ke depan akan semakin bekerja berdampingan dengan mesin, termasuk kecerdasan buatan (AI). Namun, ia mengingatkan agar ASN tidak kehilangan daya kritis.
“AI adalah alat bantu, bukan pengganti nalar. Risiko terbesar justru ketika manusia berhenti berpikir, menerima informasi mentah tanpa verifikasi dan kebijaksanaan,” tegas Founder Rumah Perubahan itu.
Ia juga mengingatkan bahwa era digital mengubah cara masyarakat memaknai kebenaran. Informasi menjadi sangat kontekstual, sementara keterhubungan digital membawa tantangan serius terkait keamanan data dan privasi publik.
“ASN harus bijak menggunakan teknologi, agar inovasi tidak melanggar ruang personal masyarakat,” imbuhnya.
Rhenald menilai birokrasi masa depan harus berani berinovasi dan berkolaborasi lintas sektor, tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagai fondasi pelayanan publik.
“Saya kira birokrasi masa depan adalah birokrasi yang lincah, kolaboratif, dan berani melakukan terobosan,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menilai pemahaman tentang Quantum Age penting untuk menyelaraskan transformasi digital yang tengah dijalankan Banyuwangi dengan tantangan global ke depan.
“Kita tidak bisa menghindar dari perubahan. Kita harus menghadapinya bersama-sama agar Banyuwangi siap menyongsong masa depan,” kata Ipuk.
Editor : Rahmat Fajar
