Jurnas.net - Pertemuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, di Kompleks DPR/MPR Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Januari 2026. berubah menjadi ruang refleksi tentang jati diri profesi wartawan di tengah arus besar digitalisasi informasi.
Bukan hanya membahas persiapan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, audiensi tersebut menjadi pengingat bahwa jurnalisme bukan sekadar profesi, melainkan panggilan nurani yang menempatkan kemanusiaan di posisi tertinggi—di atas kepentingan rating, klik, maupun algoritma media sosial.
Muzani mengenang pengalamannya ketika mengikuti ujian wartawan muda PWI DKI Jakarta pada 1991. Ia diberi pertanyaan sederhana, namun mendasar “Jika saat meliput kita menemukan kecelakaan, mana yang didahulukan—menolong korban atau menulis berita?”.
“Saya memilih membantu korban terlebih dahulu, baru kemudian menulis berita. Bagi saya, kemanusiaan harus selalu berada di atas kepentingan apa pun,” kata Muzani.
Muzani menyebut jawaban itu mengantarkannya lolos sebagai wartawan muda PWI, dan nilai tersebut tidak pernah hilang hingga kini. “Menjadi wartawan bukan sekadar pekerjaan. Itu panggilan hati untuk mengatakan yang benar itu benar, dan yang salah itu salah,” ujarnya mengenang masa aktifnya sebagai wartawan majalah Amanah dan penyiar radio Ramako.
Menurut Muzani, wartawan sesungguhnya adalah pejuang mewarisi nilai yang dirumuskan sejak Kongres PWI 1946 di Solo, yang menempatkan pers sebagai alat perjuangan bangsa. “Pejuang itu memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi,” katanya.
Di tengah ledakan konten digital, viralitas, dan citizen journalism, Muzani mengingatkan bahwa nurani tetap menjadi kompas utama. Kini, lanjutnya, informasi juga diproduksi oleh warganet dan konten kreator.
Dari mereka, publik bisa mengetahui bantuan yang belum sampai atau penanganan yang belum optimal. Namun, etika, empati, dan verifikasi tetap menjadi pembeda utama jurnalisme profesional.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menyambut baik refleksi tersebut. Menurutnya, pesan Ketua MPR RI menjadi pengingat penting bagi insan pers agar tidak terseret arus pragmatisme di era kecepatan informasi.
“Jurnalisme sejati bertumpu pada kebenaran dan kemanusiaan. Itu yang terus kita jaga di PWI,” kata Munir, yang juga Ketua Dewas LKBN Antara.
Ia menegaskan, PWI tetap menjaga warisan nilai pendiri bangsa: menjadikan pers sebagai rumah besar perjuangan yang berkontribusi pada kemajuan negara.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, menambahkan bahwa pertemuan ini juga menjadi bagian dari komunikasi PWI dengan pimpinan lembaga negara menjelang pelaksanaan HPN 2026 di Provinsi Banten.
“Kami secara resmi mengundang Ketua MPR RI hadir pada peringatan HPN 2026. Kehadiran beliau akan menjadi penguat semangat insan pers dalam menjalankan peran kebangsaan,” ujarnya.
Menurut Zulmansyah, HPN bukan sekadar seremoni, tetapi momentum refleksi hubungan pers–negara dalam menjaga demokrasi, persatuan, dan kepentingan nasional.
Audiensi turut dihadiri jajaran Pengurus PWI Pusat, antara lain Bendahara Umum Marthen Selamet Susanto, Ketua Bidang Kemitraan dan Kerja Sama Ariawan beserta wakilnya Kadirah, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Irfan Junaidi, serta sejumlah pengurus departemen lainnya.
Editor : Prabu Narashan
