Jurnas.net - Dugaan korupsi pengadaan laptop untuk pondok pesantren di Jawa Timur kini menyeret nama salah satu unsur pimpinan fraksi DPRD Jawa Timur. Informasi yang dihimpun dari sumber selalu.id menyebutkan, pimpinan fraksi tersebut berasal dari partai berlambang warna kuning dan diduga berperan sebagai pengusul program melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Jatim.
“Dugaan program pengadaan laptop itu berasal dari Pokir. Disebut-sebut dari ketua fraksi G,” kata sumber yang enggan disebutkan namanya, Senin, 2 Februari 2026.
Isu ini mencuat ke ruang publik bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang digelar Gerakan Masyarakat Pembela Aspirasi Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim) di depan Kantor Inspektorat Jawa Timur. Massa mendesak agar dilakukan audit investigatif menyeluruh terhadap pengadaan laptop yang tercatat dalam rencana belanja Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jatim.
Ketua Gempar Jatim, Zahdi, menyampaikan bahwa paket pengadaan laptop untuk pondok pesantren masuk dalam program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), terdapat sejumlah paket pengadaan dengan nilai ratusan juta rupiah per paket.
Pengadaan tersebut menggunakan metode e-purchasing. Namun, menurut Zahdi, persoalan muncul setelah dilakukan perbandingan dengan harga pasar pada katalog elektronik nasional.
“Untuk laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 generasi ke-12, RAM 16 GB, dan SSD 512 GB, harga di e-katalog nasional berkisar Rp12 juta hingga Rp13 juta per unit. Selisih dan kesesuaiannya perlu diuji secara serius,” ujarnya.
Perbandingan tersebut memunculkan kecurigaan adanya potensi ketidaksesuaian spesifikasi dengan harga yang dibayarkan negara, sekaligus dugaan pengadaan yang tidak efisien. Apalagi, sasaran program adalah pondok pesantren yang seharusnya mendapatkan bantuan berkualitas dan tepat guna.
“Pesantren bukan objek eksperimen kebijakan gagal, apalagi tempat pembuangan barang bermasalah. Karena itu audit investigatif mutlak dilakukan,” tegas Zahdi.
Oleh karena itu, Zahdi mendesak Inspektorat Jawa Timur segera turun tangan melakukan audit investigatif, khususnya terhadap pengadaan yang berada di bawah kewenangan Biro Kesra. Mereka juga meminta agar hasil pemeriksaan dibuka ke publik dan ditindaklanjuti secara hukum jika ditemukan pelanggaran.
Selain aspek administratif, Zahdi menilai persoalan ini juga menyangkut tanggung jawab politik. Mereka mendesak Gubernur Jawa Timur serta pimpinan DPRD Jatim untuk memastikan program bantuan berbasis Pokir tidak menjadi celah penyimpangan anggaran.
“Kami minta ada tanggung jawab politik. Jangan sampai program bantuan pesantren justru mencederai kepercayaan publik dan dunia pendidikan keagamaan,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
Berita Terbaru
Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 19:32 WIB
Jurnas.net – Partai politik dinilai tidak seharusnya hanya disibukkan dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan elektoral. Lebih dari itu, partai perlu m…
Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB
Sabtu, 21 Nov 2026 10:42 WIB
Jurnas.net – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) yang merupakan anggota Holding BUMN PT Kawasan Industri Indonesia (Persero), kembali menggelar Green I…
Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:04 WIB
Jurnas.net – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui K…
Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 14:48 WIB
Oleh : Abdul Khalid BoyanPeneliti LPPM Universitas Arya Wangsa (UAW) Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November …
Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB
Oleh: Dr. Bastian Nugroho, S.H., M.Hum. Direktur Penyuluhan Hukum dan Hubungan Masyarakat. Juga Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHI) Pada …
Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:17 WIB
Jurnas.net – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur bakal menyulap Gedung Pusaka (Pusat Sejarah dan Kajian) NU dan Resolusi Jihad di Jalan Gayungsari Nomor …
Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 17:29 WIB
Jurnas.net – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkap sejumlah indikasi dugaan persekongkolan dalam tender proyek penataan pedestrian di Kota Yo…
Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 19:20 WIB
Jurnas.net – Profesi sebagai juru parkir diduga hanya menjadi kedok Agus Setiawan (30) dalam menjalankan bisnis peredaran narkotika. Pria asal Krembangan U…
Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 18:09 WIB
Jurnas.net – Nasib bangunan cagar budaya eks Asrama VOC milik PT Pos Indonesia di kawasan wisata heritage Bandar Grissee, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih m…
Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 17:31 WIB
Jurnas.net – Modus penipuan jual beli mobil secara daring dengan skema segitiga kembali memakan korban. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengungkap j…
Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 12:19 WIB
Jurnas.net – Ancaman banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem saat musim penghujan menjadi tantangan bagi keandalan pasokan listrik. Mengantisipasi risiko t…
Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 10:02 WIB
Jurnas.net – Ancaman banjir, gempa bumi, hingga aliran lahar dingin Gunung Semeru menjadi perhatian serius di wilayah Kabupaten Malang. Mengantisipasi risiko t…
Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 09:18 WIB
Jurnas.net – Praktik dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur diduga tidak s…
Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 08:19 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka 3.013 kesempatan kerja melalui Grand Job Fair November 2026 yang berlangsung selama tiga hari, mulai 17 h…
Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB
Selasa, 17 Nov 2026 07:44 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mulai membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) enam SMA Taruna untuk Tahun Pelajaran 2027/2028. …