Komodo KBS Akan Dilepasliarkan ke NTT untuk Perkuat Konservasi Nasional

author Dadang

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Suasana satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). (Humas Pemkot Surabaya)
Suasana satwa di Kebun Binatang Surabaya (KBS). (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net - Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) menegaskan transformasinya sebagai lembaga konservasi satwa, tidak semata destinasi wisata edukatif. Salah satu langkah strategis yang kini tengah dipersiapkan adalah rencana pelepasliaran (restocking) komodo ke habitat aslinya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Operasional PDTS KBS, Nurika Widyasanti, menyampaikan bahwa program pelepasliaran tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang KBS dalam mendukung pelestarian satwa endemik Indonesia yang dilindungi.

“Saat ini kami sedang menyiapkan rencana pelepasliaran komodo. Beberapa individu akan kami usulkan untuk di-restocking kembali ke habitat alaminya, baik di Pulau Komodo maupun Pulau Flores,” ujar Nurika, Jumat, 13 Februari 2026.

Pada tahap awal, PDTS KBS mengusulkan pelepasliaran sekitar empat hingga lima ekor komodo. Proses seleksi dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kondisi fisik, perilaku alami, serta komposisi jenis kelamin (sex ratio) agar satwa mampu beradaptasi dan bertahan hidup di alam liar.

“Masih dalam tahap identifikasi. Kami harus memastikan komodo yang dilepasliarkan benar-benar siap, melalui perawatan intensif dan proses habituasi sebelum kembali ke habitat aslinya,” jelasnya.

Nurika menambahkan, KBS saat ini dikenal sebagai salah satu pusat pengembangbiakan komodo terbesar di Indonesia, dengan populasi mencapai sekitar 80 ekor, yang sebagian besar berada pada fase remaja hingga dewasa. Kondisi ini menjadi modal penting bagi KBS untuk berkontribusi langsung dalam menjaga keberlanjutan populasi komodo di alam.

Dari sisi prosedural, rencana pelepasliaran telah memasuki tahap administratif. PDTS KBS telah mengajukan usulan resmi kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur untuk kemudian diteruskan ke kementerian terkait. “Kami sudah mengajukan secara resmi. Saat ini tinggal menunggu tahapan lanjutan dan persetujuan dari pemerintah pusat,” kata Nurika.

Meski belum dapat memastikan waktu pelaksanaan, pihak KBS optimistis program tersebut dapat direalisasikan. Pasalnya, komodo merupakan satwa prioritas nasional yang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan konservasi pemerintah.

Sementara itu, dari sektor pariwisata, KBS juga mencatat kinerja positif. Dalam dua tahun terakhir, jumlah pengunjung menunjukkan tren peningkatan. Pada 2024, total pengunjung tercatat sekitar 1.994.000 orang, meningkat menjadi sekitar 2.101.000 pengunjung pada 2025, atau naik 5–10 persen. “Kenaikan ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap KBS terus tumbuh,” ujar Nurika.

Peningkatan kunjungan tersebut didorong oleh pengembangan wahana baru, seperti gokart dan kereta hutan, serta keberhasilan program pengembangbiakan satwa. Salah satunya adalah kapibara, yang populasinya berkembang pesat dari awalnya sepasang menjadi sekitar delapan ekor dalam waktu relatif singkat.

“Ke depan, kami akan terus mengupayakan regenerasi satwa lainnya agar siklus konservasi berjalan berkelanjutan,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Kinerja Pemprov Jatim Dikritik DPRD, Khofifah Emosional dan Naik Nada Saat Jawab LKPJ 2025

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 16:48 WIB

Jurnas.net – Rapat paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 di DPRD Jawa Timur berlangsung p…

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Siswa Surabaya Tumbang Usai Santap MBG, Evaluasi dan Pengawasan SPPG Dipertanyakan

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 15:03 WIB

Jurnas.net - Dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, kembali menjadi tamparan keras bagi pelaksanaan Program…

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

DPRD Kritik Rapor Kinerja Khofifah: Literasi Rendah, BUMD Loyo dan Ketimpangan Tinggi

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 14:23 WIB

Jurnas.net – Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD Jawa Timur dalam p…

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Kemenkum RI Resmi Tetapkan 12 Lagu Tradisional Banyuwangi sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 13:17 WIB

Jurnas.net – Warisan budaya Banyuwangi kini mendapat perlindungan hukum resmi dari negara. Sebanyak 12 lagu dan musik tradisi asli Kabupaten Banyuwangi resmi t…

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Program Banyuwangi Hijau Kian Meluas, 73 Desa Kompak Ubah Sampah Bernilai Ekonomi

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 11:19 WIB

Jurnas.net – Program pengelolaan sampah berbasis sirkular bertajuk Banyuwangi Hijau terus menunjukkan perkembangan signifikan. Tidak hanya mengurangi volume s…

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Kinerja BUMD Jatim Dinilai Amburadul, Direksi Nikmati Gaji Fantastis Rp160 Juta per Bulan

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Rabu, 13 Mei 2026 10:02 WIB

Jurnas.net — Kinerja mayoritas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) non-keuangan milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur disorot tajam DPRD Jatim. Pansus BUMD DPRD J…