Jurnas.net - Komitmen memperkuat sektor usaha mikro terus ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui kolaborasi internasional dengan Koso Nippon, lembaga independen asal Jepang yang fokus pada reformasi kebijakan publik dan evaluasi program pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam Program Review Pendampingan Pengembangan Usaha Mikro yang digelar di Ruang Praban Lantai 3 Kantor Bappeda Kota Surabaya, Jumat, 13 Februari 2026.
Program ini menjadi bagian dari strategi besar Surabaya untuk memastikan kebijakan pemberdayaan UMKM berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan ekonomi global.
Sebagai kota perdagangan dan jasa, Surabaya terus memperluas jejaring global guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal sekaligus kualitas sumber daya manusia. Kepala Bappeda Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menegaskan bahwa keterlibatan warga dalam proses review merupakan praktik perencanaan pembangunan yang progresif dan inklusif.
“Partisipasi masyarakat penting agar kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan lapangan. Evaluasi yang terbuka dan jujur menjadi fondasi perbaikan berkelanjutan,” kata Irvan.
Menurutnya, diskusi bersama mitra Jepang ini bukan sekadar forum akademik, melainkan momentum strategis untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta membuka peluang kolaborasi dan investasi bagi UMKM Surabaya. Hasil evaluasi akan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan agar program pendampingan semakin terukur dan berdampak nyata.
“Kami ingin forum ini menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa langsung ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dan mitra terkait,” tegasnya.
Kerjasama ini telah berlangsung secara berkelanjutan. Dua tahun lalu, review difokuskan pada program permakanan, dilanjutkan program lansia pada tahun berikutnya, dan pada 2026 diarahkan pada pendampingan UMKM. Pemilihan sektor UMKM dinilai strategis karena menjadi tulang punggung ekonomi daerah sekaligus sektor paling tangguh menghadapi gejolak global dan geopolitik.
Pascapandemi, UMKM Surabaya terbukti mampu bertahan dan terus berkembang. Saat ini, tercatat 13.329 UMKM berada dalam skema pendampingan Pemkot Surabaya, dengan target seluruhnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memperoleh penguatan usaha agar mampu naik kelas dan meningkatkan omzet.
Proses review juga memberi ruang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan.
Warga dinilai paling memahami efektivitas program karena berperan sebagai penerima manfaat sekaligus konsumen. Pendekatan heptahelix pun diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga penilaian program menjadi lebih objektif dan relevan.
Salah satu capaian konkret pendampingan UMKM terlihat melalui digitalisasi lewat aplikasi e-PEKEN. Dalam kurun Oktober 2021 hingga Januari 2026, omzet transaksi e-PEKEN tercatat menembus Rp223,2 miliar dan memberdayakan 4.852 pelaku usaha. “Ke depan, pasar UMKM tidak hanya bertumpu pada ASN, tetapi juga masyarakat luas. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, empat yang paling menonjol di Surabaya adalah kuliner, fesyen, kriya, dan seni pertunjukan,” jelas Irvan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Surabaya, Tatik Lely Juwita, menekankan bahwa review ini menjadi instrumen penting untuk memastikan pendampingan tetap relevan dan adaptif.
Pendampingan UMKM mencakup aspek legalitas, kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, hingga pemasaran. Sepanjang 2025, sebanyak 4.409 UMKM difasilitasi memperoleh sertifikat halal dan 1.141 UMKM telah memiliki sertifikat merek, seluruhnya ditanggung oleh Pemkot Surabaya.
Setelah legalitas terpenuhi, UMKM diarahkan pada diversifikasi produk, peningkatan kualitas, inovasi kemasan, serta perluasan pasar melalui pelatihan, konsultasi, pameran lokal hingga nasional, termasuk ajang Inacraft di Jakarta. Kolaborasi antarpelaku UMKM pun terus didorong untuk menciptakan produk bernilai tambah.
Program Manager Koso Nippon, Taki Kitada, menyebut Surabaya sebagai daerah percontohan penting. Enam tahun lalu, Surabaya menjadi salah satu kota uji coba program review di Indonesia. “Pendampingan UMKM tahun ini sepenuhnya merupakan inisiatif Pemkot Surabaya. Kami mendukung proses review dan monitoring agar hasilnya berkelanjutan,” pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
