RSUD Blambangan Banyuwangi Buka Poli Eksekutif, Pasien Bisa Langsung Pilih Dokter Spesialis

author Wulansari

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meninjau fasilitas di RSUD Blambangan. (Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meninjau fasilitas di RSUD Blambangan. (Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - RSUD Blambangan terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut kini membuka layanan poli eksekutif, yang ditujukan bagi pasien pengguna asuransi swasta maupun masyarakat yang memilih berobat secara mandiri (non BPJS).

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan kehadiran poli eksekutif menjadi salah satu inovasi pelayanan kesehatan untuk memberikan alternatif layanan yang lebih cepat, nyaman, serta menjaga privasi pasien.

“Kami memberikan alternatif layanan bagi masyarakat. Selain pasien BPJS yang tetap menjadi prioritas, kini kami hadirkan layanan baru poli eksekutif. Pasien bisa langsung memilih berobat ke dokter spesialis tanpa harus melalui rujukan terlebih dahulu,” kata Ipuk, Selasa, 10 Maret 2026.

Menurutnya, fasilitas ini akan memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan lebih cepat, terutama bagi pekerja atau karyawan yang menggunakan asuransi kesehatan swasta. Sebagai contoh, pasien yang mengalami gejala penyakit jantung dapat langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis jantung tanpa harus melalui pemeriksaan awal oleh dokter umum.

“Karena kita memahami ada warga yang menggunakan asuransi swasta untuk pengobatannya, terutama karyawan swasta. Kini mereka bisa mendapatkan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan terjadwal,” ujarnya.

Meski menghadirkan layanan eksklusif, Ipuk menegaskan bahwa pelayanan pada poli reguler tetap menjadi prioritas dan tidak boleh mengalami penurunan kualitas. Ia menekankan seluruh pasien harus mendapatkan pelayanan yang sama baiknya, tanpa adanya perbedaan perlakuan.

“Saya selalu menekankan tidak boleh ada diskriminasi pelayanan. Baik pasien reguler maupun eksekutif harus dilayani dengan sikap yang sama, ramah, dan penuh empati,” tegasnya.

Pelayanan poli eksekutif di RSUD Blambangan didukung oleh 19 dokter spesialis dari berbagai bidang, di antaranya spesialis bedah ortopedi, bedah umum, bedah saraf, anak, obstetri dan ginekologi (obgyn), jantung, anestesi, psikiatri, saraf, paru, radiologi, hingga penyakit dalam.

Plt Direktur RSUD Blambangan Siti Asiyah Anggraeni menjelaskan poli eksekutif berada di lantai satu Gedung VVIP Prof. dr. Imanoedin yang juga terintegrasi dengan fasilitas rawat inap VIP di lantai dua dan tiga. Dengan konsep tersebut, seluruh layanan kesehatan premium berada dalam satu area sehingga memudahkan pasien.

“Total ada empat ruang poli yang kami siapkan. Dari ruangan tersebut seluruh dokter spesialis akan melayani pasien sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujarnya.

Layanan poli eksekutif dibuka setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 09.00 hingga 20.00 WIB dengan sistem perjanjian (appointment system). Pengaturan jadwal ini dibuat agar pasien tidak perlu menunggu lama saat berobat.
Pendaftaran juga dilakukan secara digital melalui WhatsApp di nomor 081-3300-1400. Pasien cukup mengisi formulir yang dikirim melalui tautan, kemudian memilih dokter serta jadwal pemeriksaan yang diinginkan.

RSUD Blambangan juga menyiapkan sistem layanan terpadu di area poli eksekutif, termasuk pengambilan obat dan pembayaran yang dapat dilakukan di lokasi yang sama tanpa perlu berpindah tempat. “Pasien tidak perlu antre di beberapa lokasi. Petugas farmasi dan kasir akan melayani langsung di area poli eksekutif sehingga prosesnya lebih praktis dan efisien,” pungkasnya.

Berita Terbaru

KAI Daop 8 Surabaya Catat 6,4 Juta Penumpang pada Semester I 2026, Keluhan Pelanggan Diklaim Menurun

KAI Daop 8 Surabaya Catat 6,4 Juta Penumpang pada Semester I 2026, Keluhan Pelanggan Diklaim Menurun

Kamis, 23 Jul 2026 16:18 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 16:18 WIB

Jurnas.net – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat tren positif pada kinerja pelayanan selama Semester I 2026. Di tengah m…

Kasus HIV di Jatim Tertinggi Nasional Tembus 65.238, PKS Mendesak Pemerintah Perkuat Pencegahan

Kasus HIV di Jatim Tertinggi Nasional Tembus 65.238, PKS Mendesak Pemerintah Perkuat Pencegahan

Kamis, 23 Jul 2026 15:02 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 15:02 WIB

Jurnas.net – Jawa Timur masih menghadapi tantangan besar dalam pengendalian Human Immunodeficiency Virus (HIV). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan D…

Lenovo Bidik Pasar Premium Lewat Laptop Edisi FIFA World Cup 2026, Andalkan AI dan Produk Koleksi

Lenovo Bidik Pasar Premium Lewat Laptop Edisi FIFA World Cup 2026, Andalkan AI dan Produk Koleksi

Kamis, 23 Jul 2026 14:23 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 14:23 WIB

Jurnas.net – Lenovo semakin agresif memperkuat posisinya di pasar perangkat premium Indonesia dengan menggabungkan inovasi kecerdasan buatan (Artificial I…

Kebun Raya Mangrove Surabaya Disulap Jadi Laboratorium Hidup, Pelajar Bisa Belajar Energi Terbarukan

Kebun Raya Mangrove Surabaya Disulap Jadi Laboratorium Hidup, Pelajar Bisa Belajar Energi Terbarukan

Kamis, 23 Jul 2026 13:16 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 13:16 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengembangkan Kebun Raya Mangrove (KRM) sebagai kawasan konservasi yang tidak hanya berfungsi sebagai d…

PKS dan Demokrat Jatim Perkuat Komunikasi Politik, Bahas Kolaborasi hingga Sistem Pemilu

PKS dan Demokrat Jatim Perkuat Komunikasi Politik, Bahas Kolaborasi hingga Sistem Pemilu

Kamis, 23 Jul 2026 12:01 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 12:01 WIB

Jurnas.net – Di tengah menghangatnya dinamika politik nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi mengenai sistem kepemiluan serta tantangan fiskal yang dihadapi …

Hotline 'Lapor Cak Eri' Ungkap Pungli SWK Kalijudan Rp5 Juta, Uang Pedagang Akhirnya Dikembalikan

Hotline 'Lapor Cak Eri' Ungkap Pungli SWK Kalijudan Rp5 Juta, Uang Pedagang Akhirnya Dikembalikan

Kamis, 23 Jul 2026 10:11 WIB

Kamis, 23 Jul 2026 10:11 WIB

Jurnas.net – Laporan masyarakat melalui layanan pengaduan "Lapor Cak Eri" mengungkap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses penempatan pedagang di S…