Jurnas.net – Persoalan transportasi laut rute Gresik–Bawean menjadi salah satu topik dalam Sarasehan rangkaian Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional di Yogyakarta, Sabtu, 11 April 2026. Kini, tak lagi sekadar keluhan, melainkan kritik serius atas buruknya tata kelola layanan penyeberangan yang dinilai dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
Tokoh Bawean, Prof. Dr. Sulaiman R., secara terbuka menyebut mahalnya harga tiket dan sulitnya akses pembelian sebagai bukti nyata kegagalan sistem yang tak kunjung dibenahi.
“Ini bukan sekadar mahal, tapi juga sulit diakses. Artinya ada problem sistemik yang tidak pernah diseriusi,” kata Sulaiman.
Saat ini, Ada dua armada melayani rute vital tersebut, yakni Express Bahari dan KMP Giliiyang. Secara resmi, tarif berkisar Rp200.000 untuk kapal cepat dan Rp80.000 untuk Kapal Giliiyang. Namun di lapangan, harga tiket justru melonjak hingga Rp250.000 tanpa kontrol yang jelas.
Data survei yang dipaparkan Prof. Sulaiman mempertegas kondisi tersebut, 54 persen warga menilai tiket mahal, 20 persen menyebut sangat mahal, dan hanya 26 persen yang menganggap harga masih normal.
Masalah tak berhenti di harga. Minimnya transparansi informasi memperparah situasi. Sebanyak 66 persen warga Bawean bahkan tidak mengetahui agen resmi maupun kontaknya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya peran pengawasan dan keterbukaan dari pihak terkait.
Lebih parah lagi, 75 persen warga mengaku kesulitan mendapatkan tiket, baik dari Gresik maupun Bawean. Ironisnya, kelangkaan ini justru berbanding lurus dengan maraknya praktik percaloan.
Fenomena di lapangan menunjukkan tiket resmi ludes dalam hitungan menit, namun secara ajaib kembali muncul di tangan calo dengan harga lebih tinggi. Situasi ini memunculkan dugaan kuat adanya kebocoran distribusi yang terkesan dibiarkan.
“Kalau tiket habis dalam sistem, tapi muncul di calo, itu bukan kebetulan. Ini indikasi kebocoran yang harus diusut tuntas,” jelasnya.
Sorotan paling keras diarahkan kepada Pemkab Gresik yang dinilai belum hadir secara serius dalam menjamin hak dasar transportasi masyarakat Bawean. Padahal, jalur laut tersebut merupakan urat nadi utama mobilitas, ekonomi, hingga pelayanan sosial warga pulau.
“Kalau akses transportasi saja mahal dan sulit, ini bukan sekadar masalah teknis. Ini bentuk ketidakadilan layanan publik,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Prof. Sulaiman mendesak Pemkab Gresik untuk tidak sekadar menjadi penonton, terutama saat perpanjangan kontrak dengan operator kapal. Ia mengusulkan sejumlah langkah tegas, penambahan armada dua kapal pulang-pergi pada periode H-10 hingga H+10 Lebaran, sistem tiket terpusat hanya melalui jalur resmi, publikasi terbuka agen resmi beserta kontaknya, serta verifikasi identitas penumpang sesuai KTP.
Menurutnya, tanpa keberanian membenahi sistem secara total dan konsisten, persoalan klasik ini hanya akan terus berulang setiap tahun dengan korban yang sama: masyarakat Bawean.
Forum HBH Bawean Internasional pun menjadi alarm keras bagi pemerintah. Aspirasi yang mengemuka bukan lagi sekadar wacana, melainkan tuntutan nyata agar negara benar-benar hadir dalam menjamin akses transportasi yang adil dan manusiawi.
Editor : Amal
