Jurnas.net – Musim kemarau yang mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang mendapat perhatian Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan distribusi bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah yang mulai terdampak kekeringan.
Menurut Khusnul, intensitas musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya sehingga pemerintah perlu mengantisipasi sejak dini agar krisis air bersih tidak semakin meluas.
"Kami meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menambah bantuan droping air bersih. Biasanya setiap tahun memang ada bantuan, tetapi tahun ini volumenya perlu ditingkatkan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih lama," kata anggota Fraksi PKS DPRD Jatim itu, Jumat, 17 Juli 2026.
Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang, terdapat enam kecamatan dengan 19 desa yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih selama musim kemarau 2026. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Ranuyoso, Padang, Klakah, Kedungjajang, Senduro, dan Gucialit.
Seiring meningkatnya ancaman kekeringan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan dan mulai menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah terdampak. Distribusi perdana dilakukan di Desa Jenggrong, Kecamatan Ranuyoso, yang menjangkau sedikitnya 124 kepala keluarga atau 425 jiwa.
Khusnul mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah tersebut. Namun, menurutnya, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap diperlukan mengingat potensi kekeringan diperkirakan akan terus meluas apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang.
"Jangan sampai masyarakat semakin kesulitan memperoleh kebutuhan dasar berupa air bersih. Bantuan harus disiapkan sejak awal dan jumlahnya ditambah agar mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah terdampak," katanya.
Selain memperbanyak distribusi air bersih, Khusnul juga meminta Pemerintah Provinsi terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten, BPBD, hingga pemerintah desa agar penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai kondisi di lapangan.
Ia menilai penanganan kekeringan tidak cukup dilakukan melalui langkah darurat berupa droping air bersih. Pemerintah juga perlu memperkuat strategi jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan air di daerah rawan kekeringan.
Menurutnya, pembangunan embung, optimalisasi sumber mata air, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, hingga edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan air perlu menjadi bagian dari kebijakan yang berkelanjutan.
"Kami berharap kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan, terutama oleh warga yang hampir setiap tahun menjadi langganan kekeringan," pungkas Khusnul.
Editor : Andi Setiawan
