Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menertibkan ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan. Penertiban dilakukan Satpol PP Surabaya berdasarkan koordinasi dan hasil rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengatakan penertiban APK dilakukan untuk menjaga estetika kota dan kenyamanan warga. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023, APK tidak boleh dipasang di jalan protokol, kecuali untuk billboard dan videotron.
"Untuk (APK) yang bentuk billboard dan videotron itu diperbolehkan, tapi yang lain tak diperbolehkan. Sehingga saya sampaikan agar dikoordinasikan, kalau ternyata di jalan protokol itu ada, ya sudah ambil semuanya," kata Eri, Senin, 11 Desember 2023.
Di sisi lain, Eri juga meminta kepada seluruh partai politik di Surabaya untuk mematuhi terkait aturan pemasangan APK. Jika ada APK yang melanggar aturan, maka akan ditertibkan. "Saya berharap kepada seluruh teman-teman dari partai politik untuk menjaga Kota Surabaya. Kadang-kadang (APK) diambil pagi, malamnya dipasang lagi. Diambil malam paginya ada," katanya.
Terkait APK yang dipasang di jalan protokol namun tidak melintang pedestrian, Eri mengaku telah memerintahkab Satpol PP berkoordinasi dengan Panwascam, dan Bawaslu. Panwascam akan menentukan apakah APK tersebut melanggar peraturan atau tidak.
"Saya sudah minta Satpol PP koordinasi ke semua Panwascam untuk melihat mana yang melanggar mana yang tidak, pemerintah melalui Satpol PP yang mengambil. Tetapi yang menentukan ini (APK) melanggar atau tidak dan harus dicopot atau tidak adalah dari Panwas," katanya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser, mengatakan pihaknya telah menertibkan ratusan APK sejak awal masa kampanye. Penertiban dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat, maupun rekomendasi Bawaslu dan Panwascam.
"Penemuan di lapangan ada beberapa APK yang kami lihat memang ada pelanggaran. Seperti tidak boleh memaku di pohon, menutupi pedestrian sebagai hak pengguna jalan atau kemudian menempel di tiang listrik dan lain-lain," kata Fikser.
[caption id="attachment_2514" align="alignnone" width="1080"]
Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M. Fikser. (Dok: Humas Pemkot Surabaya)[/caption]
Berdasarkan catatan Satpol PP Surabaya, saat ini rata-rata ada sekitar 10-20 APK yang ditertibkan setiap hari. Namun, saat awal-awal masa kampanye pada 28 November 2023, jumlah APK yang ditertibkan mencapai ratusan.
"Kalau penertiban kita rata-rata ambil bisa 10-20 di berbagai titik. Tapi kalau yang pertama-pertama, memang jumlahnya banyak sekali awal-awal masa (kampanye). Itu terutama di jalan-jalan protokol, seperti di Jalan Ahmad Yani, Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat," katanya.
Meski begitu, Fikser menyatakan, APK yang ditertibkan akan disimpan dengan baik di kecamatan masing-masing. Pihaknya akan mengembalikan APK kepada partai politik yang memasangnya.
"APK yang ditertibkan boleh diambil, itu kita lipat dengan baik, terus kemudian kita menyusunnya berdasarkan partai. Jadi nanti kalau ada yang kemudian merasa kok APKnya ada (dipasang), kemudian tidak ada, itu bisa menghubungi kecamatan terdekat," pungkasnya. (Kurniawan)
Editor : Redaksi
