Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjelaskan bahwa pembagian biaya dilakukan karena sejumlah fasilitas umum yang rusak berada di area milik atau dekat dengan usaha swasta, sehingga beberapa pengusaha berinisiatif melakukan perbaikan secara mandiri.
"Total yang akan kita keluarkan dari APBD sekitar Rp2,5 miliar, sedangkan sisanya Rp1,5 miliar dikerjakan oleh pihak swasta. Ada yang menawarkan diri memperbaiki sendiri karena lokasinya dekat dengan tempat usaha mereka,” kata Eri, Rabu, 10 September 2025.
Kerusuhan yang terjadi pada 29–30 Agustus 2025 dipicu aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah titik di pusat Kota Surabaya. Massa perusuh merusak berbagai fasilitas umum, membakar pos polisi, dan merusak properti milik pemerintah maupun masyarakat.
Beberapa fasum yang rusak dan kini sedang diperbaiki antara lain, pot bunga dan barrier jalan yang dibakar massa, tiang dan rambu lalu lintas yang dicabut, kursi besi dan troli jalan, tempat sampah di sejumlah ruas protokol, dan bola-bola kamera CCTV yang dihancurkan.
Kata Eri, Pemkot Surabaya kini bergerak cepat untuk memastikan proses perbaikan bisa selesai dalam waktu dekat, mengingat sebagian besar fasilitas yang rusak berada di jalur protokol kota.
Selain fasilitas umum, kerusuhan juga mengakibatkan pos polisi dan kantor Polsek Tegalsari ikut dibakar massa. Namun, mekanisme perbaikannya berbeda.
Baca Juga : Polda Jatim Tetapkan 9 Tersangka Pembakar Grahadi: 8 Masih di Bawah Umur
Menurut Eri, perbaikan pos polisi akan ditanggung oleh pihak swasta, sementara pembangunan kembali Polsek Tegalsari akan menggunakan anggaran kepolisian, dengan dukungan dari Pemkot Surabaya.
"Kita akan koordinasikan dengan Polrestabes. Kapolres sudah menyampaikan bahwa kantor Polsek Tegalsari memang akan dibangun kembali menggunakan anggaran kepolisian, tapi Pemkot siap membantu jika diperlukan,” tegas Eri.
Eri juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan dan ketertiban kota. Menurutnya, kerusuhan tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat karena dana pembangunan yang seharusnya dialokasikan untuk program kesejahteraan akhirnya harus digunakan untuk memperbaiki kerusakan.
“Kalau kita menjaga kota bersama-sama, kerugian seperti ini bisa dihindari. Uang Rp4 miliar ini seharusnya bisa dipakai untuk hal lain, bukan untuk memperbaiki yang rusak akibat kerusuhan,” pungkas Eri.
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Tegak Lurus AHY dan Emil Dardak, Dokter Agung Luncurkan Program JUARA untuk Kawal Aspirasi Rakyat Jatim
Jumat, 19 Jun 2026 15:24 WIB
Jurnas.net – Komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat diwujudkan melalui l…
Lapor RT, Akta Kematian Langsung Diantar ke Rumah, Inovasi Cak Klepon Surabaya Tuai Apresiasi
Jumat, 19 Jun 2026 14:07 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat pelayanan publik berbasis kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat. Salah satu terobosan terbaru …
Luhut: Perlinsos Digital Banyuwangi Mampu Tutup Celah Korupsi dan Data Fiktif Bansos
Jumat, 19 Jun 2026 13:21 WIB
Jurnas.net – Kabupaten Banyuwangi kembali mencuri perhatian di panggung nasional. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani tampil sebagai salah satu panelis dalam I…
Ombudsman Jatim Awasi Ketat SPMB Surabaya, Dispendik Klaim Seluruh Proses Sesuai Aturan
Jumat, 19 Jun 2026 10:42 WIB
Jurnas.net – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Kota Surabaya mendapat pengawasan langsung dari Ombudsman Republik Indonesia P…
Gus Lilur: Ketua Umum PBNU Harus Dukung Keberlanjutan Prabowo-Gibran Demi Persatuan Bangsa
Jumat, 19 Jun 2026 07:36 WIB
Jurnas.net – Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, tokoh muda NU HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menyerukan agar forum tertinggi o…
Bupati Ipuk Laporkan Progres Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Perlinsos Banyuwangi kepada Mensos
Kamis, 18 Jun 2026 20:26 WIB
Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mempercepat berbagai program strategis di bidang pendidikan dan perlindungan sosial. Komitmen tersebut d…