Penerimaan Pajak Kendaraan Hasil Pemutihan di Jatim Capai Rp328 Miliar

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi - pajak kendaraan bermotor. (Istimewa)
Ilustrasi - pajak kendaraan bermotor. (Istimewa)

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerima total Rp328,6 miliar, hasil dari objek pajak kendaraan program pemutihan yang dimulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2024. Total sebanyak 536.740 kendaraan di Jatim yang memafaatkan program pemutihan kendaraan bermotor tersebut.

"Program pemutihan itu melampaui target, yang dipatok sebesar Rp238,5 miliar," kata Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jatim, Kresna Bimasakti, Senin, 9 September 2024.

Sedangkan target APBD 2024 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp7,3 triliun, sedangkan target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp3,168 triliun.

Sementara dalam pemutihan ini, yang memanfaatkan bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II atau BBN II sebanyak 73.403 objek dengan penerimaan Rp74,69 miliar.

Kemudian bebas sanksi dimanfaatkan 455.051 dengan penerimaan Rp227,01 miliar, lalu bebas progresif dimanfaatkan 8.286 objek dengan penerimaan Rp26,90 miliar.

Baca Juga : Pemkot Ancam Sanksi 712 Wajib Pajak di Surabaya 'Ogah' Bayar Pajak

Menurutnya, yang paling penting dalan program pemutihan ini adalah sosialisasi dari Tim Pembina Samsat Nasional tersampaikan kepada Wajib Pajak. "Tahun ini melebihi target karena masyarakat atau wajib pajak yang memanfaatkan program ini antusiasnya sangat tinggi," katanya.

Kresna mengatakan antusias masyarakat itu juga dirasakan tidak hanya dari warga Jatim, melainkan dari luar provinsi. Tercatat ada sebanyak 8.906 kendaraan luar provinsi masuk ke Jatim. "Salah satunya dari Jakarta, adapula kendaraan yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Total yang dari luar masuk Jatim ada 8.906," ujarnya.

Meski pemutihan berakhir, Kresna mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait ketertiban pajak di wilayahnya. Masyarakat yang masih memakai kendaraan bernopol non-Jatim, diminta segera mengurus perpindahan.

"Ini bertujuan untuk mendorong pendapatan daerah. Nah, apakah akan ada perpanjangan pemutihan lagi atau tidak, ini tergantung Kebijakan Gubernur. Kami masih menunggu bila ada perubahan," tandasnya.

Berita Terbaru

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Sri Sultan Perintahkan Pemerintah Kabupaten/Kota Siapkan SE Awasi TPA

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 19:15 WIB

Jurnas.net - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengambil langkah tegas menyikapi maraknya kasus kekerasan anak di TPA…

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Daycare Little Aresha Diduga Telah Beroperasi Bertahun-tahun

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 16:32 WIB

Jurnas.net - Daycare Little Aresha yang berlokasi di Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta diduga beroperasi sebelum terjadi pandemi covid-19. Pandem…

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Pansus DPRD Kuliti Bobrok BUMD Jatim: Ketergantungan Ekstrem, Aset Terbengkalai dan Kinerja Amburadul

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 15:27 WIB

Jurnas.net - kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur terkuak dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jatim. Alih-alih menjadi mesin penggerak…

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

InJourney dan BTN Berkolaborasi Kembangkan Pariwisata Candi 

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 14:50 WIB

Jurnas.net - InJourney Management dengan Bank Tabungan Negara (BTN) menjalin kerja sama pengembangan destinasi wisata candi. Ada sejumlah aspek yang dikembangka…

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Daycare Butuh Deteksi Dini dan Peran Aktif Orang Tua

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Dampak kekerasan yang dialami anak-anak di daycare memerlukan penanganan serius. Bukan hanya penanganan, dampak kekerasan itu perlu deteksi dini pa…

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Polda Jatim Bongkar Rantai Gelap BBM dan LPG Subsidi: 66 Kasus Rugikan Negara Rp7,5 Miliar

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Kamis, 30 Apr 2026 10:29 WIB

Jurnas.net – Pengungkapan 66 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh Polda Jawa Timur tak sekadar menjadi catatan penegakan hukum. Di balik angka k…