Jurnas.net - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengusulkan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, untuk memberhentikan sementara oknum dua jaksa Kejari Bondowoso, yang tertangkap tangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 15 November 2023. Pengusulan pemberhentian ini, agar proses tahapan pemeriksaan kepada kedua oknum tersebut berjalan lancar.
"Kami sudah usulkan agar kedua oknum jaksa tersebut diberhentikan sementara," kata Kepala Kejati Jatim, Mia Amiati, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 17 November 2023.
Selain itu juga demi alasan administrasi agar pelayanan masyarakat di Kejari Bondowoso berjalan dengan lancar. "Untuk posisi Kajari Bondowoso, saya sudah menunjuk Asisten Pengawasan Kejati Jatim untuk menjadi pelaksana tugas Kajari Bondowoso," ujarnya.
Mia sendiri mengaku prihatin dengan tertangkapnya 2 oknum jaksa oleh tim KPK dalam operasi tangkap tangan. "Namun saya dukung Kejagung dalam upaya bersih-bersih internal Kejaksaan dari oknum-oknum yang tidak memiliki integritas dan profesionalitas," katanya.
Seperti diketahui, dari enam orang yang ditangkap saat OTT, KPK menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso atas nama Puji Triasmoro dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasipidsus Kejari) Bondowoso bernama Alexander Silaen.
Lalu, dua orang pihak swasta pengendali CV Wijaya Gemilang yaitu Yossy S Setiawan dan Andhika Imam Wijaya. Mereka terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.
Puji dan Alexander disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sedangkan, Yossi dan Andhika disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Mal)
Editor : Jurnas
