KPK 'Ragu' Soal Penangkapan Harun Masiku Dalam Satu Minggu

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. (Istimewa)
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. (Istimewa)

Jurnas.net - Pernyataan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan Harun Masiku, yang dapat dilakukan dalam kurun waktu satu minggu tampaknya isapan jempol. Kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, penangkapan terhadap tersangka Harun Masiku tidak bisa ditarget, melainkan masih diusahakan.

"Kita ini manusia hanya berusaha, apapun alasannya kita tetap senantiasa berusaha untuk mencari dan menemukan (Harun Masiku), makanya kita sudah minta ditetapkan sebagai DPO. Jadi bukan kemudian minggu depan (bisa ditangkap), kita kan manusia bukan tuhan," kata Johanis, usai acara Pembukaan Roadshow Bus KPK di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis, 13 Juni 2024.

Johanis membantah kalau meralat terkait target penangkapan Harun dalam satu minggu kedepan. Dia mengaku pihaknya saat ini sedang bersikeras memburu sang buron.

"Ini bukan masalah ralat tidak ralat. Kita kalau boleh satu hari ya satu hari, tapi apakah kita tuhan menentukan itu, kan enggak. Yang jelas kita saat ini berusaha mencari dan menemukan pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini siapapun dia," katanya.

Baca Juga : KPK Kembali Mendakwa Mantan Bupati Probolinggo Kasus TPPU

Johanes juga enggan menyampaikan ketika ditanya apakah KPK sudah mengetahui lokasi keberadaan Harun. Ia beralasan KPK tak boleh menyampaikan ke publik.

"Saya tidak boleh mengungkapkan, kenapa? Ketika saya mengungkapkan di mana adanya dia, maka dia bisa menghilang. Penyidik kita nanti kalau dia bilang di titik sini, ya hilang. Penyidik kita pergi ke sana hilang sudah tidak ada. Jadi itu rahasia," ujarnya.

Ia berulangkali menyampaikan bahwa penyidik KPK terus berusaha mengejar Harun. Mengingat buronan Harun menjadi tanggungjawab KPK.

"Saya bilang kita semua punya usaha tidak bisa menentukan tetapi kita senantiasa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kita tetap punya rasa tanggungjawab dalam, artian senantian menjalankan tugas ini dan tegas untuk menangkap yang bersangkutan," pungkasnya.

Berita Terbaru

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Remaja 15 Tahun Jadi Jemaah Haji Termuda Jatim, Ikut Kloter Perdana dari Surabaya

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 16:19 WIB

Jurnas.net – Keberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Surabaya tahun 1447 H/2026 M menghadirkan kisah inspiratif. Seorang remaja berusia 15 tahun tercatat s…

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Kejagung Bongkar Skema Cuci Uang Zarof Ricar yang Disamarkan Lewat Jaringan Perusahaan Fiktif

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 15:02 WIB

Jurnas.net – Skema pencucian uang kelas kakap yang melibatkan jaringan perusahaan bayangan akhirnya terkuak. Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung b…

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Pemkab Banyuwangi Terima 18 Truk Koperasi Merah Putih, Perkuat Ekonomi Desa

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 14:07 WIB

Jurnas.net – Upaya memperkuat ekonomi desa di Banyuwangi mulai terlihat konkret. Sebanyak 18 armada truk untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) r…

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Gubernur Khofifah Lepas Kloter Pertama Haji dari Surabaya, Ingatkan Jemaah Jaga Kesehatan

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 13:24 WIB

Jurnas.net – Gelombang awal keberangkatan jemaah haji tahun 1447 H/2026 M resmi dimulai dari Embarkasi Surabaya. Sebanyak 380 calon jemaah haji kloter pertama d…

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Pemkab Gresik dan TNI Kebut Pembangunan Desa Lewat TMMD 2026, Prioritaskan Jalan dan RTLH

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 12:36 WIB

Jurnas.net - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 tahun 2026 resmi dimulai di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Program lintas sektoral ini langsung…

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Pemkab Banyuwangi Hapus PBB 6.836 Warga Miskin, Demi Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Rabu, 22 Apr 2026 11:18 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi ribuan warga miskin pada 2026. Kebijakan ini menyasar 6.836 …