Tujuh TPS di Lima Daerah di Jatim Gelar Coblosan Ulang Pilkada dan Pilgub 2024

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi coblosan ulang (istimewa)
Ilustrasi coblosan ulang (istimewa)

Jurnas.net - Sebanyak tujuh tempat pemungutan suara (TPS) di lima daerah di Jawa Timur, dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau coblosan ulang Pilkada serentak 2024. Coblosan ulang itu dilakukan untuk Pilgub Jatim maupun Pilkada kabupaten/kota.

"Ada beberapa TPS di lima daerah yang kita rekomendasikan untuk PSU, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Sampang, Bondowoso, dan Kota Madiun," kata Komisioner Bawaslu Jatim, Eka Rahmawati, Senin, 2 Desember 2024.

Adapun tujuh TPS tersebut, dua TPS di antaranya di Kabupaten Bangkalan yaitu masing-masing satu di TPS Kecamatan Galis, dan satu TPS di Kecamatan Labang. Lalu dua TPS di Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.

Selanjutnya, satu TPS di Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, satu TPS di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dan satu TPS di Kecamatan Taman, Kota Madiun. "PSU ini ada yang sudah digelar Minggu kemarin, ada juga yang digelar hari ini (Senin), seperti di Sampang dan Bondowoso," katanya.

Baca Juga : 347 TPS Belum Kirim Data C Hasil Pilkada 2024 ke Data Center KPU Jatim

Menurut Eka, rekomendasi PSU itu berdasarkan mekanisme, sebagaimana ketentuan di Pasal 112 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Di mana PSU bisa digelar jika memenuhi salah satu dari lima hal. Pertama, jika ada pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, jika petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan. Ketiga, jika petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Keempat, jika lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Kelima, jika seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Dari hasil telaah yang dilakukan Bawaslu, lanjut Eka, bahwa rekomendasi PSU itu mayoritas karena adanya pemilih tambahan yang tidak memenuhi syarat. Namun petugas TPS setempat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mencoblos.

"Misalnya di Bondowoso, pemilih yang sudah meninggal tapi dicobloskan oleh orang lain. Dan ada juga yang menjadi TKI di luar negeri tapi dicobloskan oleh orang lain. Itu jelas PSU," pungkasnya.

Berita Terbaru

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jurnas.net - Era media sosial menghadirkan tantangan baru bagi institusi penegak hukum. Di tengah tuntutan keterbukaan dan citra publik, Polres Sampang…

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan lagi agenda musiman atau sekadar respons darurat. Melalui Apel Kesiapsiagaan…

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jurnas.net - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan komitmen penuh Polda Jawa Timur dalam mendukung Reformasi Polri yang berorientasi pada…

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jurnas.net - Kebijakan pembatasan penggunaan gawai atau handphone (HP) di sekolah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan dampak…

Jatim Jadi Benteng Nasional PMK, Khofifah Gelontorkan 453 Ribu Dosis Vaksin

Jatim Jadi Benteng Nasional PMK, Khofifah Gelontorkan 453 Ribu Dosis Vaksin

Jumat, 30 Jan 2026 11:10 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 11:10 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons tren peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang mulai terdeteksi di awal 2026.…

Tiga Gedung Cagar Budaya Lenyap, Pemkab Gresik Dituding Tutup Mata 

Tiga Gedung Cagar Budaya Lenyap, Pemkab Gresik Dituding Tutup Mata 

Jumat, 30 Jan 2026 10:22 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 10:22 WIB

Jurnas.net - Penghancuran bangunan cagar budaya di kawasan belakang Kantor Pos Gresik Pelabuhan kian memantik kemarahan warga. Tak hanya satu, tiga gedung…