Jurnas.net - Menghadapi lonjakan konsumsi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperkuat pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir. Tak hanya mengawasi harga di pasar, Pemkot juga memastikan kelancaran distribusi, keamanan pangan, serta mencegah praktik spekulasi yang berpotensi merugikan konsumen.
Langkah ini dilakukan secara terintegrasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Satgas Pangan Kepolisian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan menyasar berbagai titik strategis, mulai dari Pasar Sememi, pangkalan dan agen LPG, toko modern, hingga distributor ayam potong, Selasa, 16 Desember 2025.
Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Distribusi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya, Agung Supriyo Wibowo, menjelaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata represif, tetapi juga edukatif.
“Kami memastikan pasokan aman dan distribusi lancar, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penimbunan yang justru memicu kenaikan harga,” kata Agung.
Dari hasil pemantauan lapangan, harga bahan pokok secara umum terpantau relatif stabil. Fluktuasi signifikan tercatat pada komoditas cabai, khususnya cabai rawit, yang dipengaruhi langsung oleh cuaca ekstrem.
“Harga cabai memang sangat dinamis, bahkan bisa berubah dalam hitungan setengah jam karena kondisi cuaca. Saat hujan intensitas tinggi, cabai cepat busuk dan pasokan dari petani terganggu,” jelasnya.
Meski sempat menembus Rp80.000 per kilogram, harga cabai rawit di sejumlah pasar, termasuk Pasar Keputran, kini telah turun menjadi sekitar Rp50.000 per kilogram per 15 Desember 2025. Sementara itu, harga bawang merah yang sebelumnya naik juga telah kembali stabil di kisaran Rp35.000 per kilogram.
Untuk komoditas protein hewani, tim mencatat harga daging ayam masih stabil, sedangkan daging sapi berada di kisaran Rp115.000 per kilogram, masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp120.000. Telur ayam juga tidak mengalami lonjakan signifikan.
Dari sisi ketersediaan, Pemkot Surabaya memastikan stok pangan dalam kondisi aman. “Untuk beras dan LPG, Insyaallah sangat mencukupi. Indeks ketersediaan beras di Surabaya bahkan mencapai angka 8, artinya stok aman hingga delapan bulan ke depan,” tegas Agung.
Sebagai instrumen pengendalian harga, Pemkot mengoptimalkan Kios TPID yang berfungsi sebagai jalur suplai langsung ke pedagang pasar dengan harga lebih rendah. Skema ini diharapkan mampu meredam gejolak harga di tingkat konsumen.
Tak kalah penting, pengawasan juga diperluas ke produk pangan olahan dan parsel Nataru. Bersama BPOM, Pemkot memeriksa tanggal kedaluwarsa, izin edar, serta kondisi kemasan untuk memastikan keamanan pangan masyarakat selama libur akhir tahun.
Agung menegaskan, pengawasan akan dilakukan hingga tiga kali sepanjang Desember. Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak. "Kami minta warga tidak panic buying. Stok bahan pokok Surabaya aman dan terus kami awasi ketat menjelang Nataru,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
