Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan penanganan banjir pascahujan deras sejak Minggu sore (4/1/2026) dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko, bukan sekadar respons darurat. Sejumlah titik rawan ditangani cepat di lapangan, sementara solusi permanen disiapkan bertahap sepanjang 2026 melalui penataan ulang aliran air, pembangunan infrastruktur, dan penegakan disiplin drainase bangunan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, kawasan Simo menjadi contoh persoalan banjir menahun yang tidak bisa diselesaikan instan. Wilayah Simo Kalangan dan Simo Hilir selama bertahun-tahun menerima limpasan dari kawasan hulu tanpa sistem pengendali yang memadai.
“Banjir di Simo ini sudah lama. Penanganan darurat kita lakukan sekarang dengan mobil pompa PMK dan dukungan DLH. Sementara penanganan permanen Simo Kalangan dimulai bertahap tahun 2026,” kata Eri, Selasa, 6 Januari 2026.
Di Jalan Mayjen Sungkono, genangan yang sempat muncul hanya terjadi di satu sisi jalan (sisi selatan/sisi sungai). Eri menegaskan, kondisi itu merupakan keputusan teknis darurat setelah pintu air ditutup menyusul curah hujan ekstrem. Jika tidak ditutup, kawasan Pakis berisiko tenggelam akibat ambrolnya saluran lama di Pakis 1B.
“Kami alihkan sementara genangan ke satu sisi jalan agar permukiman aman. Begitu hujan reda, air cepat surut,” jelasnya.
Hujan ekstrem di wilayah barat Surabaya juga menyebabkan plengsengan lama di Pakis jebol karena tidak mampu menahan debit air. Sebagai jawaban struktural, Pemkot merencanakan pembangunan rumah pompa baru yang mengalirkan air ke arah Gunungsari dan Ronggolawe, dengan penganggaran pada 2026.
Berdasarkan informasi BMKG, pengaruh siklon tropis membuat intensitas hujan meningkat signifikan. Pemkot pun mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan selama cuaca ekstrem.
Penanganan banjir 2026 difokuskan pada kawasan Simo Kalangan, Simo Hilir, Simo Rejo A, Simo Rejo 1A–1B, dan Tanjungsari. Untuk Simo Kalangan, pendekatan yang ditempuh adalah mengatur ulang aliran dari hulu, meniru keberhasilan penanganan Dukuh Kupang sebelumnya. “Petemon sudah kita selesaikan dengan pintu air. Sekarang fokus bergeser ke Simo Kalangan. Beberapa wilayah seperti Pacuan Kuda sudah tidak banjir lagi,” ungkap Eri.
Di Simo Hilir, langkah sementara dilakukan dengan mengembalikan fungsi bozem. Bangunan tanpa izin pemanfaatan tanah akan dibongkar agar area resapan berfungsi kembali. Bozem baru juga akan dibangun bertahap di sisi timur kawasan.
Sementara di Tanjungsari, solusi ditempuh dengan pelebaran sungai. Pemkot menegaskan, penyempitan sungai akibat pemanfaatan ruang yang tidak sesuai akan dikoreksi. Area tanpa bukti kepemilikan akan dikembalikan ke fungsi sungai.
Sejumlah titik lain menunjukkan progres. Ketintang telah tertangani, namun percepatan rumah pompa Ahmad Yani masih dibutuhkan untuk menyelesaikan banjir di Injoko Jemursari. Rumah pompa Margorejo juga menjadi perhatian karena salurannya belum memadai.
Sejak 2021, Surabaya memiliki sekitar 350 titik rawan banjir. Hingga kini, 100 titik telah diselesaikan dan 250 titik menjadi pekerjaan rumah. Penanganan dilakukan berbasis kawasan dan lintas kewenangan, termasuk Jalan Jemursari yang melibatkan Pemprov Jatim serta Kementerian PUPR, dan jalur menuju Gresik yang masih minim saluran di kedua sisi jalan.
Eri menekankan, banjir di Surabaya bukan hanya soal anggaran, melainkan warisan tata drainase yang tertutup dan pembangunan yang tidak tertib selama puluhan tahun. Curah hujan tinggi memperparah kondisi, terutama pada bangunan yang tidak memiliki saluran memadai—padahal kebutuhan drainase rumah tinggal dan usaha berbeda.
Karena itu, Pemkot menegaskan setiap izin bangunan baru wajib dilengkapi drainase sesuai fungsi. Tanpa itu, izin tidak akan diterbitkan.
“Jika semua dibebankan ke pemerintah, anggaran tidak akan cukup. Disiplin bangunan adalah kunci agar banjir tidak berulang,” pungkas Eri.
Editor : Andi Setiawan
