Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin serius menyiapkan masa depan hunian bagi generasi muda. Melalui skema hunian vertikal berjenjang, Pemkot kini mematangkan proyek Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) yang ditargetkan menjadi solusi kepemilikan rumah bagi kalangan Gen Z.
Langkah ini tidak sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari strategi besar penyediaan hunian terjangkau di tengah semakin tingginya harga lahan dan keterbatasan ruang di kota besar.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Iman Krestian, menegaskan bahwa saat ini fokus utama berada pada penyiapan lahan, pematangan desain, serta penguatan skema investasi agar proyek dapat segera direalisasikan.
“Target kami tahun ini penyiapan lahan sudah tuntas, desain sudah jelas, dan skema investasi juga siap. Jadi ketika semua sudah matang, pembangunan bisa langsung berjalan,” ujar Iman, Senin, 13 April 2026.
Pemkot Surabaya merancang konsep hunian berjenjang yang memungkinkan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk “naik kelas” secara bertahap dalam kepemilikan tempat tinggal.
Tahapan tersebut dimulai dari rusunawa bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan tarif sewa sangat terjangkau, mulai Rp150 ribu per bulan. Lalu rusunawa nonsubsidi dengan tarif lebih tinggi sebagai tahap transisi, dan terakhir adalah Rusunami sebagai hunian milik pribadi.
“Skema ini kami desain agar masyarakat tidak langsung terbebani membeli rumah, tapi bisa berproses. Dari sewa murah, meningkat, hingga akhirnya mampu memiliki hunian sendiri,” jelas Iman.
Sasar Gen Z, Usung Konsep Modern dan Adaptif
Rusunami yang disiapkan tidak hanya fokus pada aspek harga, tetapi juga desain dan gaya hidup. Pemkot membidik Gen Z sebagai target utama, dengan menghadirkan konsep hunian modern, praktis, dan sesuai kebutuhan generasi urban.
Dua lokasi strategis telah disiapkan, yakni Rungkut (Surabaya Timur), Tambak Wedi (Surabaya Utara). Kedua kawasan ini dinilai memiliki potensi pengembangan tinggi serta aksesibilitas yang mendukung aktivitas generasi produktif.
Untuk mempercepat realisasi, Pemkot juga membuka peluang kolaborasi dengan investor. Selain itu, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya terkait dukungan program rusun bersubsidi.
“Kami ingin memastikan program ini terintegrasi dengan kebijakan pusat, terutama terkait subsidi. Itu akan sangat menentukan skema pembiayaan dan keterjangkauan bagi masyarakat,” kata Iman.
Pengembangan hunian vertikal di Surabaya juga akan diperkuat dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) yang digarap oleh BUMN, termasuk rencana pembangunan di sekitar Stasiun Gubeng oleh PT KAI. Integrasi ini dinilai penting untuk menciptakan hunian yang tidak hanya layak, tetapi juga efisien secara mobilitas, terutama bagi generasi muda yang mengandalkan transportasi publik.
Upaya Pemkot Surabaya semakin kokoh setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Hunian Layak pada 30 Maret 2026. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam menjamin standar keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan hunian.
Tak hanya itu, perda tersebut juga secara spesifik mengatur pengembangan rusunawa dan rusunami sebagai solusi jangka panjang penyediaan hunian di kota metropolitan.
Editor : Rahmat Fajar
