Jurnas.net – Wacana pengalihan hibah motor listrik yang sebelumnya disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada guru honorer memunculkan beragam respons. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mobilitas para tenaga pendidik. Namun di sisi lain, pemerintah diingatkan agar tidak mengabaikan persoalan mendasar yang selama ini membayangi kehidupan guru honorer di Indonesia.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai usulan tersebut merupakan gagasan yang baik selama dimaknai sebagai bentuk dukungan tambahan, bukan sebagai solusi utama atas persoalan yang dihadapi para guru honorer. Menurutnya, persoalan terbesar yang selama ini dialami guru honorer bukanlah minimnya fasilitas kerja, melainkan ketidakpastian status dan rendahnya tingkat kesejahteraan.
“Gagasan tersebut bagus saja. Daripada motor listrik yang sudah diadakan tidak terpakai, tentu lebih bermanfaat jika bisa digunakan untuk mendukung mobilitas guru honorer. Tetapi persoalan fundamental guru honorer bukan hanya soal mendapatkan barang atau fasilitas,” kata Puguh, Selasa, 23 Juni 2026.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu menegaskan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan penyelesaian akar persoalan yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan. Menurutnya, masih banyak guru honorer yang telah mengabdi dalam waktu lama, namun hingga kini belum memperoleh kepastian mengenai status kepegawaiannya.
Padahal, para guru tersebut tetap menjalankan tugas pendidikan dengan tanggung jawab yang sama besarnya dengan tenaga pendidik lainnya. “Yang paling penting adalah kepastian nasib mereka. Banyak guru honorer yang sampai hari ini masih belum memiliki kejelasan status. Mereka tetap mengabdi, tetapi masa depannya tidak menentu,” ujarnya.
Selain masalah status, Puguh juga menyoroti persoalan kesejahteraan yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Ia menilai honorarium yang diterima sebagian guru honorer masih jauh dari ideal apabila dibandingkan dengan beban kerja dan pengabdian yang telah mereka berikan. “Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak guru honorer yang menerima honor tidak sebanding dengan effort dan pengabdian yang mereka berikan kepada dunia pendidikan. Ini yang harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Karena itu, Puguh mengingatkan agar wacana hibah motor listrik tidak membentuk persepsi bahwa persoalan guru honorer telah selesai hanya dengan pemberian fasilitas kendaraan. Menurutnya, bantuan tersebut dapat menjadi nilai tambah, tetapi tidak boleh menggeser prioritas utama pemerintah dalam memperjuangkan nasib para tenaga pendidik non-ASN.
“Kalau motor listrik itu dialihkan untuk guru honorer, saya kira bisa menjadi fasilitas tambahan yang bermanfaat. Tetapi jangan sampai kita menganggap persoalan guru honorer selesai hanya dengan pemberian kendaraan,” katanya.
Puguh juga meminta pemerintah mengkaji secara mendalam aspek hukum dan administrasi terkait rencana pengalihan aset tersebut. Langkah itu penting agar kebijakan yang dilandasi niat baik tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. “Perlu dipastikan aspek legalnya seperti apa. Jangan sampai niat baik ini justru menimbulkan masalah hukum atau administrasi di kemudian hari,” ujarnya.
Puguh berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat lebih fokus menghadirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan mendasar guru honorer. Menurutnya, kepastian status, peningkatan kesejahteraan, perlindungan kerja, dan keberlanjutan karier merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan nasional.
Sebab, di tangan para guru, masa depan generasi bangsa dibentuk setiap hari. “Kalau ingin benar-benar membantu guru honorer, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah akar masalahnya. Status yang jelas, kesejahteraan yang layak, dan perlindungan yang memadai akan jauh lebih berdampak bagi masa depan pendidikan kita,” pungkasnya.
Editor : Risfil Athon
