Jurnas.net — Musyawarah Nasional (Munas) III Badan Pimpinan Nasional Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (BPN APTAKSINDO), dan Asosiasi Perkumpulan Rekanan Jasa Konstruksi Indonesia (PERJASI) menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat sektor jasa konstruksi nasional.
Munas yang mengusung tema “Bersatu Berkarya Membangun Negeri” tersebut digelar di Hotel Leedon & Suites, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Surabaya, pada 12-13 Agustus 2026. Forum tersebut dihadiri Dewan Pendiri, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemprov Jawa Timur, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), direktur rumah sakit, dekan, Kadin Jatim, serta jajaran pengurus BPN dan asosiasi jasa konstruksi.
Ketua Pelaksana Munas III, Mohammad Syarifudin Abdillah, mengatakan Munas menjadi momentum konsolidasi sekaligus memperkuat persatuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan sektor jasa konstruksi.
“Dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan kerja nyata, APTAKSINDO dan PERJASI siap menjadi bagian dari kekuatan pembangunan nasional. Bersatu dalam visi, berkarya dalam aksi, untuk negeri,” kata Abdillah.
Selama dua hari pelaksanaan, Munas membahas empat agenda utama. Pertama, laporan pertanggungjawaban pengurus pusat periode sebelumnya. Kedua, penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar lebih selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi mengenai organisasi kemasyarakatan dan sektor jasa konstruksi.
Ketiga, perumusan program kerja dan rekomendasi organisasi. Keempat, pemilihan sekaligus penetapan kepengurusan baru BPN APTAKSINDO dan BPN PERJASI untuk periode 2026-2031.
Dari forum tersebut, Munas III menetapkan Husin Hasan Ali, S.E. sebagai Ketua Umum BPN APTAKSINDO periode 2026-2031. Sementara H. Ir. Supai M Noor, M.M. ditetapkan sebagai Ketua Umum BPN PERJASI untuk periode yang sama.
“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua Umum terpilih. Semoga di bawah kepemimpinan beliau, APTAKSINDO dan PERJASI semakin solid, profesional, dan berkontribusi nyata,” kata Abdillah.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian Munas adalah penguatan kembali fungsi asosiasi dalam pembinaan anggota. APTAKSINDO dan PERJASI meminta LPJK Pusat memberikan ruang yang lebih kuat kepada asosiasi, baik asosiasi badan usaha maupun asosiasi profesi, untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap anggotanya.
“BPN APTAKSINDO dan BPN PERJASI meminta kepada LPJK Pusat untuk mengembalikan fungsi asosiasi sebagai garda terdepan pembinaan. Asosiasi yang paling tahu kondisi, kebutuhan, dan tantangan di lapangan,” tegas Abdillah.
Menurut dia, penguatan fungsi tersebut penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kapasitas perusahaan, sekaligus tata kelola jasa konstruksi. “Dengan dikuatkannya fungsi pembinaan ini, maka kualitas SDM, perusahaan, dan tata kelola jasa konstruksi akan semakin baik,” imbuhnya.
Ia menilai penguatan asosiasi sejalan dengan semangat regulasi jasa konstruksi dan diperlukan untuk membangun ekosistem industri yang sehat, kompetitif, profesional, serta berintegritas. Selain persoalan kelembagaan, Munas III juga membawa sejumlah aspirasi dari Jawa Timur untuk menjadi bahan rekomendasi kepada pemerintah pusat.
Aspirasi tersebut antara lain mengemuka dari hasil Expo Konstruksi Jatim 2026 serta masukan para pelaku usaha dan peserta Munas. Setidaknya terdapat tiga persoalan strategis yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Pertama, kenaikan harga material utama seperti semen dan aspal serta biaya bahan bakar minyak (BBM) yang berpengaruh terhadap biaya pelaksanaan proyek. Kedua, perlunya penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar lebih realistis dan mampu mencerminkan perkembangan harga serta kondisi aktual di lapangan.
Ketiga, penguatan dukungan terhadap UMKM sektor konstruksi agar dapat meningkatkan kapasitas usaha dan memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing dalam proyek pemerintah. “Ketiga isu ini adalah pekerjaan rumah bersama. Kami berharap pemerintah dapat segera merespons agar iklim usaha jasa konstruksi semakin sehat,” ujar Syarifudin.
Menurutnya, persoalan harga material, kewajaran HPS, hingga akses UMKM terhadap proyek pemerintah memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan usaha jasa konstruksi, khususnya pelaku usaha di daerah. Siapkan Kerja Sama Sertifikasi SDM Galian C
Di bidang pengembangan SDM, BPN APTAKSINDO juga berencana memperkuat kerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), khususnya dalam bidang pertambangan galian C.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendorong tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai kebutuhan industri. “Kerja sama ini untuk mempersiapkan tenaga kerja konstruksi dan pertambangan yang bersertifikat kompetensi, profesional, dan siap bersaing. Ini langkah nyata kami mendukung Indonesia Emas 2045,” kata Abdillah.
Ia berharap penguatan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan industri nasional. Munas III APTAKSINDO dan PERJASI diharapkan tidak berhenti pada pergantian kepengurusan, tetapi menjadi titik awal penguatan organisasi sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan iklim usaha jasa konstruksi.
Dengan kepengurusan baru periode 2026-2031, organisasi menargetkan konsolidasi internal, penguatan pembinaan anggota, peningkatan kompetensi SDM, serta penyampaian aspirasi pelaku jasa konstruksi kepada pemerintah secara lebih terstruktur.
Abdillah juga menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pendiri APTAKSINDO dan PERJASI, R. Mohammad Ali, serta Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina, Ketua LPJK Dr. Ir. Insannul Kamil, M.Eng., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., jajaran kepala dinas Pemprov Jatim, direktur rumah sakit, Dekan Fakultas Teknik Unesa, Ketua Kadin Jatim, para sponsor, dan pihak Hotel Leedon & Suites. “Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
