ASN Banyuwangi Jadi "Orang Tua Asuh" Upaya Untuk Tekan Kemiskinan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela menyerahkan bantuan ASN Berbagi kepada keluarga Ibu Hariani, di sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di sela menyerahkan bantuan ASN Berbagi kepada keluarga Ibu Hariani, di sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa. (Dok: Humas Pemkab Banyuwangi)

Jurnas.net - Penanganan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi terus dilakukan secara keroyokan dan gotong royong melibatkan banyak pihak. Salah satunya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bergotong royong membantu warga miskin, dengan cara menjadi "orang tua asuh" melalui gerakan “ASN Berbagi”.

“Ini adalah bagian dari upaya menggugah kepedulian ASN terhadap masalah sosial yang ada di sekitarnya. Kita ajak mereka turun untuk berempati kepada warga miskin dan membantu penanganannya,’’ kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, saat menyerahkan bantuan ASN Berbagi kepada keluarga Ibu Hariani, di sela kegiatan Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa) di Desa Telemung, Kecamatan Kalipuro, Rabu, 31 Januari 2024.

Dalam gerakan ini, setiap ASN ditentukan akan mengasuh sejumlah keluarga miskin yang terdaftar dalam data by name by address. Di mana para ASN membawa bahan makanan lauk pauk untuk diserahkan kepada warga miskin yang diasuhnya setiap pekan. Misalnya, minggu pertama membawa telur, minggu kedua membawa daging ayam, dan seterusnya.

Gerakan ASN Berbagi ini merupakan lanjutan dari gerakan Hari Belanja yang rutin dilakukan oleh ribuan ASN hingga pegawai BUMN/swasta di Banyuwangi yang bergulir sejak tahun 2021, di setiap tanggal cantik tiap bulannya.

Menurut Ipuk, penanganan kemiskinan harus dilakukan secara holistik. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan harus melibatkan banyak pihak termasuk para ASN.

“Jumlah ASN di Banyuwangi sangat besar. Dengan melibatkan mereka, kami optimistis Banyuwangi bisa menurunkan kemiskinan di tahun 2024. Tentunya keterlibatkan pihak lainnya juga sangat kami harapkan,” ungkap Ipuk.

Angka kemiskinan Banyuwangi sendiri saat ini tercatat 7,34 persen. Ini adalah angka kemiskinan terendah dalam sejarah Banyuwangi.

Dalam program ASB Berbagi, para ASN juga diwajibkan untuk memonitor kondisi keluarga yang diasuh. Misalnya bagaimana kondisi mereka apakah sebatangkara, bagaimana kondisi kesehatannya, apakah ada anak usia sekolah yang putus sekolah, apakah sudah menerima bantuan rutin dari pemerintah, bagaimana kondisi rumahnya, dan sebagainya. Ini juga wajib jadi perhatian.

“Untuk memudahkan monitoring dan evaluasi para ASN wajib melaporkan hasil kunjungannya melalui aplikasi Smart Kampung. Semua data warga yang diasuhnya ada di Smart Kampung," kata Ipuk.

Berita Terbaru

Golkar Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik 2029, Ali Mufthi: Musda Tuntas, Kini Bidik Pemilih Muda

Golkar Jatim Mulai Panaskan Mesin Politik 2029, Ali Mufthi: Musda Tuntas, Kini Bidik Pemilih Muda

Jumat, 31 Jul 2026 19:43 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 19:43 WIB

Jurnas.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mulai mengakselerasi konsolidasi organisasi sebagai langkah awal menghadapi Pemilu 2029.…

Bupati Gresik Buka MPLS Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis Disiapkan untuk Putus Rantai Kemiskinan

Bupati Gresik Buka MPLS Sekolah Rakyat, Pendidikan Gratis Disiapkan untuk Putus Rantai Kemiskinan

Jumat, 31 Jul 2026 17:16 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 17:16 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik resmi memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Permanen di Desa…

Kado HUT Ke-81 RI, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan dan Beri Insentif untuk Buruh serta Ojol

Kado HUT Ke-81 RI, Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak Kendaraan dan Beri Insentif untuk Buruh serta Ojol

Jumat, 31 Jul 2026 15:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 15:26 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggulirkan program pembebasan pajak kendaraan bermotor sepanjang Agustus 2026, berdasarkan Keputusan…

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Kapal Express Bahari 3F Rusak Disenggol Tanker hingga Batal Berlayar, Bagaimana Hak Penumpang atas Kompensasi?

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 14:36 WIB

Jurnas.net - Insiden senggolan yang merusak KM Express Bahari 3F kembali memicu terganggunya layanan penyeberangan Gresik–Pulau Bawean. Di tengah keterbatasan a…

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Mengukur Keberhasilan Pemerintah: Apakah Survei Kepuasan Sudah Cukup?

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 13:26 WIB

Oleh: Ir. Jailani, S.T., M.M. Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Di negara demokrasi, survei opini publik telah menjadi salah satu…

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

DPRD Jatim Dukung Putusan MK Pisahkan Anggaran MBG dari Pendidikan, Puguh: Mutu Sekolah Harus Jadi Prioritas

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jumat, 31 Jul 2026 09:18 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa anggaran Program M…