Dianggap Menyimpang, Kiai NU Desak PBNU Segera Kembalikan PKB ke Desain Awal

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar, didampingi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, usai pertemuan kiai NU se- Indonesia, di Kantor PCNU Surabaya. (Insani/Jurnas.net)
Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar, didampingi Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, usai pertemuan kiai NU se- Indonesia, di Kantor PCNU Surabaya. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar, menyebut para kiai Nahdlatul Ulama (NU) telah memberi mandat PBNU agar PKB kembali pada kebenaran atau desain awal. Ini lantaran PKB telah melakukan penyimpangan, yang bertentangan dengan cita-cita dibentuknya partai.

"Kiai telah memberi mandat kepada PBNU dan ketua umum agar melakukan langkah-langkah strategis agar (PKB) kembali pada kebenaran. Benar dalam hal mengembalikan hak ulama, dalam memanage partai, memanage keuangan, benar dalam menempatkan kader-kadernya, dan benar dalam menjalankan musyawarah," kata Anwar, di sela pertemuan kiai NU se- Indonesia, di Kantor PCNU Surabaya, Senin, 19 Agustus 2024.

Anwar menegaskan bahwa hubungan antara NU dengan PKB adalah hubungan sejarah, ideologis, dan sebagainya. Maka dari itu, kata Anwar, jika ada yang mengatakan tidak ada hubungan antara NU dan PKB, adalah pernyataan ahistoris yang tidak bisa diterima.

Dalam perjalanannya, lanjut Anwar, PKB telah melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan cita-cita dibentuknya partai. Di antaranya menghilangkan amanat harus adanya kepemimpinan ulama di tubuh partai.

"Paling prinsipil adalah mendowngrade, mengkebiri, bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan founding father bahwa ulama pemegang amanat tertinggi partai," jelasnya.

Baca Juga : Gus Yahya Tak Sabar Ingin Kembalikan PKB ke Desain Awal

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mendesak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengembalikan kepemimpinan ulama di tubuh partai. Sebab, kata dia, sejak awal, PKB dibentuk oleh Nahdlatul Ulama sebagai wadah kepemimpinan ulama di dunia politik.

"Mendesak agar mengembalikan kepemimpinan ulama (di PKB) karena dulu didirikan NU sebagai wadah kepemimpinan ulama di dunia politik. Kami tidak akan berhenti (berjuang) sampai berhasil," kata Gus Yahya.

Gus Yahya dan para kiai sepuh NU memang menggelar pertemuan di Kantor PCNU Surabaya. Gus Yahya mengklaim para kiai sepuh NU yang hadir dari seluruh Indonesia, telah memerintahkan PBNU untuk mengembalikan PKB ke desain awal saat partai tersebut dibentuk di 1998.

"Kami tadi laporkan kepada para kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia, dan para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar itu sampai tercapai agregasi dikembalikannya ulama dalam kepemimpinan PKB," ujarnya.

Adapaun para kiai NU yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni KH Maksum Ploso Kediri, KH. Muhammad Nuh Addawami dari Kab. Garut, Ny Hj. Machfudhoh Aly Ubaid dari Kab. Jombang, KH. Fuad Nur Hasan dari Kab Pasuruan, KH. Miftahul Achyar dari Surabaya, KH. Anwar Iskandar dari Kota Kediri, KH. Afifuddin Muhajir dari Kab. Situbondo, KH. Anwar Manshur dari Kota Kediri, KH. Ali Akbar Marbun dari Kota Menado, KH. Idris Hamid dari Kota Pasuruan

Lalu KH. Adib Rofiuddin Izza dari Kab. Cirebon, KH. Ubaidillah Faqih dari Kab. Tuban, KH. Zuhri Zaini dari Kraksaan, Prof. Dr. KH. Mohammad Nuh dari Kota Surabaya, KH. Abdul Hakim Mahfudz dari Kab. Jombang, KH. Mudassir Badruddin dari Pamekasan, KH. Imam Bukhari Kholil dari Kab. Bangkalan, KH. Abdul Ala Basyir dari Kab. Sumenep, KH. Muhyiddin Ishaq dari Kota Jakarta Selatan, KH. Abun Bunyamin dari Kab. Purwakarta, KH. Ubaidillah Shodaqah dari Kota Semarang, KH. Ahmad Said Asrori dari Kab. Magelang, KH. Thonthowi Djauhari Musaddad dari Kab. Garut, dan KH. Ubaidillah Ruhiyat dari Kab. Tasikmalaya, dan lainnya.

Berita Terbaru

Munas III APTAKSINDO dan PERJASI Digelar di Surabaya, Fokus Regenerasi dan Penguatan Tata Kelola Organisasi

Munas III APTAKSINDO dan PERJASI Digelar di Surabaya, Fokus Regenerasi dan Penguatan Tata Kelola Organisasi

Kamis, 06 Agu 2026 18:12 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 18:12 WIB

Jurnas.net – Persiapan Musyawarah Nasional (Munas) III Asosiasi Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (APTAKSINDO) dan Perkumpulan Rekanan Jasa K…

Sidang Tuntutan Korupsi Rp83 Miliar Pelindo Regional 3 Tertunda, Karena JPU Belum Siapkan Berkas 

Sidang Tuntutan Korupsi Rp83 Miliar Pelindo Regional 3 Tertunda, Karena JPU Belum Siapkan Berkas 

Kamis, 06 Agu 2026 15:18 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 15:18 WIB

Jurnas.net – Sidang pembacaan tuntutan terhadap enam terdakwa dalam perkara dugaan korupsi proyek pemeliharaan dan pengerukan alur pelayaran di lingkungan PT P…

Muktamar Ke-35 PBNU: Menjaga Marwah Organisasi di Tengah Transformasi Digital

Muktamar Ke-35 PBNU: Menjaga Marwah Organisasi di Tengah Transformasi Digital

Kamis, 06 Agu 2026 14:19 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 14:19 WIB

Oleh: Ir. La Mema Parandy, S.T., M.M., CBPA., IPM. Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul U…

Ali Mufthi Tinjau Program Irigasi Berbasis Masyarakat di Ponorogo, Libatkan Petani dan Warga Lokal

Ali Mufthi Tinjau Program Irigasi Berbasis Masyarakat di Ponorogo, Libatkan Petani dan Warga Lokal

Kamis, 06 Agu 2026 13:32 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 13:32 WIB

Jurnas.net – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ali Mufthi, meninjau langsung pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (…

Guru Besar UGM: Pemerintah dan DPR Ingkari Amanat Reformasi 1998  

Guru Besar UGM: Pemerintah dan DPR Ingkari Amanat Reformasi 1998  

Kamis, 06 Agu 2026 06:05 WIB

Kamis, 06 Agu 2026 06:05 WIB

Jurnas.net - Guru Besar Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Maria Sri Wulan Sumardjo menagih janji pemerintah dan DPR dalam menjalankan amanat reformasi 1998…

Sekretariat DPRD Surabaya Bekali Pegawai Teknik Fotografi, Tingkatkan Kualitas Dokumentasi Publik

Sekretariat DPRD Surabaya Bekali Pegawai Teknik Fotografi, Tingkatkan Kualitas Dokumentasi Publik

Rabu, 05 Agu 2026 15:31 WIB

Rabu, 05 Agu 2026 15:31 WIB

Jurnas.net – Dokumentasi kegiatan pemerintahan tidak lagi dipandang sekadar sebagai aktivitas memotret untuk keperluan arsip. Di era keterbukaan informasi p…