Banyuwangi Siapkan Rp258 Miliar Untuk PPPK dan 97 Persen Guru dan Nakes

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan anggaran Rp258 miliar tiap tahun untuk membayar gaji 3.789 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah memiliki surat keputusan penetapan pegawai dari pemerintah. Sebanyak 97,31 persen atau 3.687 orang dari jumlah pegawai itu, untuk melayani masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, seperti guru, perawat, dan bidan.

"Jumlah tersebut belum termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus PNS karena aparatur sipil negara (ASN) terdiri atas dua jenis, yaitu PNS dan PPPK," kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Kamis, 2 Mei 2024.

Selasa, 14 Jul 2026 10:06 WIB

Banyuwangi Jadi Tuan Rumah ASEAN-ID Blue 2026, Delegasi ASEAN hingga Selandia Baru Bahas Ekonomi Biru 

Ipuk mengatakan, alokasi anggaran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mengoptimalkan layanan ke masyarakat, terutama untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pendidikan dan kesehatan adalah sektor wajib karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus pilar untuk menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang baik dan unggul. Pemkab Banyuwangi menyeimbangkan antara program penyiapan SDM ini dengan berbagai program lain, seperti infrastruktur, pertanian, kelautan, UMKM, pariwisata, dan pelayanan publik,” ujarnya.

Baca Juga : Jokowi Serahkan 10 Ribu Sertifikat Tanah Elektronik TORA ke Warga Banyuwangi

Minggu, 05 Jul 2026 07:21 WIB

Banyuwangi Ekspor 270 Ton Sarden Senilai Rp10 Miliar, Tembus Eropa hingga Timur Tengah

Para PPPK guru dan tenaga kesehatan, lanjut Ipuk, telah ditempatkan di berbagai desa di Banyuwangi. Tenaga kesehatan ditempatkan di 45 Puskesmas yang tersebar di seluruh Banyuwangi serta rumah sakit umum daerah (RSUD). Sebagian juga membantu di Puskesmas Pembantu yang menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

Demikian pula dengan para guru, telah ditempatkan di berbagai penjuru Banyuwangi, termasuk di SD dan SMP yang terletak di pinggiran, sekitar kawasan hutan, dan daerah yang jauh dari pusat kota. "Kita berharap ini menjadi pendorong pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, di samping kita juga terus berupaya memperbaiki fasilitas pendidikan maupun kesehatan," katanya.

Kata Ipuk, pemenuhan alokasi anggaran PPPK juga merupakan komitmen untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (tenaga honorer) di lingkungan Pemkab Banyuwangi. PPPK yang telah diangkat sebelumnya, merupakan tenaga honorer yang telah mengabdi di Pemkab Banyuwangi.

Kamis, 25 Jun 2026 14:43 WIB

Kemacetan Ketapang Kian Parah, Bupati Ipuk Dorong Pelebaran Jalan hingga Percepatan Tol Probowangi

"Terima kasih atas pengabdian teman-teman honorer selama ini. Sekarang sebagian sudah mulai diangkat sebagai PPPK, InsyaAllah dengan kesejahteraan yang secara bertahap terus membaik. Semoga dengan diangkat menjadi PPPK bisa menjadi pelipat ganda semangat untuk bekerja lebih baik lagi," ujarnya.

Ipuk mengatakan pihaknya kedepannya akan mengupayakan penuntasan tenaga honorer yang masih ada. Caranya dengan skema pengusulan formasi PPPK Pemkab Banyuwangi ke pemerintah pusat. "Sehingga nanti semua tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN)," tandasnya.

Editor : Redaksi