Erick Thohir Lapor Kejagung Dugaan Korupsi Rp300 Miliar Dana Pensiun BUMN

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menteri BUMN Erick Thohir lapor Kejagung. (istimewa)
Menteri BUMN Erick Thohir lapor Kejagung. (istimewa)

Jurnas.net - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohirm, menyerahkan laporan dugaan korupsi dana pensiun (dapen) BUMN bermasalah ke Kejaksaan Agung. Erick menyebut sekitar 70 persen dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN saat ini dalam kondisi sakit.

“Dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu, 70 persen sakit atau 34 (dana pensiun) bisa dinyatakan tidak sehat,” ujar Erick, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Oktober 2023.

Erick mengatakan terdapat empat dana pensiun dalam daftarnya, masing-masing milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero atau PTPN), dan ID Food. Dia menduga, ada kerugian negara sebesar Rp300 miliar dari pengelolaan dana pensiun tersebut.

"Dari hasil audit dengan tujuan tertentu kerugian negara Rp300 miliar,” katanya.

Hitungan dugaan kerugian negara tersebut, lanjut Erick, belum final. Artinya, ada kemungkinan angkanya bisa lebih besar.

Dalam menelusuri dugaan korupsi ini, Erick bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka program bersih-bersih BUMN.

Erick mencurigai ada indikasi seperti kasus Jiwasraya dan Asabri terjadi dalam pengelolaan dana pensiun BUMN.

“Saya merasa khawatir dan tetap curiga bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama, karena itu saya bersama Wakil Menteri, Pak Sesmen, deputi membentuk tim meneliti ulang apa yang kita khawatirkan,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Erick, bersama dengan wakil menteri BUMN, asisten menteri dan Dirtipid membentuk tim untuk meneliti ulang apakah kecurigaan tersebut benar adanya atau tidak.

Terkait hasil temuan tersebut, Erick merasa kecewa kerena banyak pegawai BUMN yang sudah bekerja puluhan tahun dirampok oleh oknum-oknum tertentu.

“Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang hasilnya, dirampok oknum-oknum biadab,” jelasnya.

Erick menambahkan dalam bersih-bersih dapen BUMN harus dilakukan hati-hati karena dalam prosesnya bukan untuk memenjarakan orang, tapi untuk membenahi. (Fir/Mal)

Berita Terbaru

Satgas Premanisme Surabaya Banjir Aduan Warga: Pungli dan Mafia Tanah Paling Dikeluhkan

Satgas Premanisme Surabaya Banjir Aduan Warga: Pungli dan Mafia Tanah Paling Dikeluhkan

Rabu, 14 Jan 2026 18:41 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 18:41 WIB

Jurnas.net - Pembentukan Satuan Tugas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah di Surabaya ternyata tidak sekadar seremoni. Hanya selang beberapa hari sejak mulai…

Surabaya Siapkan Strategi Ekonomi Baru: Tekan Pengangguran dan Cipta Lapangan Kerja 2026

Surabaya Siapkan Strategi Ekonomi Baru: Tekan Pengangguran dan Cipta Lapangan Kerja 2026

Rabu, 14 Jan 2026 16:19 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 16:19 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya mengubah pendekatan pembangunan ekonomi: tidak lagi bertumpu pada proyek fisik semata, tetapi menjadikan kampus, riset,…

Hakim Pertanyakan Penyidik: Pemberi Uang untuk Hentikan Isu Perselingkuhan Kadindik Jatim Tak Ditangkap

Hakim Pertanyakan Penyidik: Pemberi Uang untuk Hentikan Isu Perselingkuhan Kadindik Jatim Tak Ditangkap

Rabu, 14 Jan 2026 15:19 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 15:19 WIB

Jurnas.net - Sidang perkara dugaan pemerasan terhadap Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Jawa Timur, Aries Agung Paewai, muncul sorotan baru. Bukan hanya soal…

SMA Taruna Nusantara Malang Resmi Beroperasi: Jatim Disiapkan Jadi Lumbung Pemimpin Nasional

SMA Taruna Nusantara Malang Resmi Beroperasi: Jatim Disiapkan Jadi Lumbung Pemimpin Nasional

Rabu, 14 Jan 2026 14:13 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 14:13 WIB

Jurnas.net - Peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Malang tidak sekadar penambahan fasilitas pendidikan baru. Kehadiran sekolah berasrama ini menjadi bagian…

Pemerintah Hentikan Ekspor BBL, Kini Indonesia Beralih ke Hilirisasi dan Ekspor Lobster Konsumsi

Pemerintah Hentikan Ekspor BBL, Kini Indonesia Beralih ke Hilirisasi dan Ekspor Lobster Konsumsi

Rabu, 14 Jan 2026 13:07 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 13:07 WIB

Jurnas.net - Penghentian ekspor benih bening lobster (BBL) oleh pemerintah bukan hanya keputusan administratif. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis…

Aksi Mogok Jagal Tak Ganggu Stok Daging, Pemkot Surabaya: Relokasi dan Modernisasi RPH Jalan Terus

Aksi Mogok Jagal Tak Ganggu Stok Daging, Pemkot Surabaya: Relokasi dan Modernisasi RPH Jalan Terus

Rabu, 14 Jan 2026 12:02 WIB

Rabu, 14 Jan 2026 12:02 WIB

Jurnas.net - Aksi mogok para jagal di Rumah Potong Hewan (RPH) Pegirian sempat memicu kekhawatiran masyarakat terkait ketersediaan daging sapi segar di Kota…