Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Jalan Tegas Menuju Kemandirian Energi Nasional

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Diskusi 'Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa' di Surabaya. (Insani/Jurnas.net)
Diskusi 'Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa' di Surabaya. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah kebijakan energi nasional mulai menunjukkan hasil nyata. Dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam, optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT), serta peningkatan lifting migas nasional, pemerintah dinilai berhasil menanamkan pondasi kuat menuju kemandirian energi Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, berbagai program strategis di sektor energi terus berjalan secara agresif. Pendekatan kebijakan yang menekankan kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, industri, dan akademisi—dinilai efektif dalam mempercepat transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan dan mandiri.

Koordinator Proyek Renewable Energy Integration Demonstrator Indonesia (REIDI) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra, menilai arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

"Ini saatnya Indonesia tidak hanya bicara, tapi melangkah nyata menuju kemandirian energi. Program seperti REIDI menjadi bukti nyata sinergi universitas, industri, dan pemerintah dalam membangun ekosistem energi efisien dan berkelanjutan,” kata Ary, dalam diskusi 'Meneropong Satu Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Timur Jawa' di Surabaya, Rabu, 15 Oktober 2025.

Ary menegaskan bahwa komitmen pemerintah dalam mengakselerasi transisi energi hijau bukan sekadar simbolik, tetapi langkah strategis memperkuat posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

"Kemandirian energi tidak hanya tentang pasokan, tetapi juga penguasaan teknologi dan sistemnya. Di bawah Pak Prabowo dan Pak Bahlil, arah itu mulai terlihat nyata,” ujar Ary.

Sementara itu, Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai kebijakan energi pemerintah turut memperkuat ketahanan fiskal nasional. Ia menyoroti keberanian pemerintah menata ulang subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Dari riset pusat kajian ekonomi kami, subsidi energi selama ini mencapai sekitar 4 persen dari GDP, namun 20 persen masyarakat kaya menikmati 11 kali lebih besar dibanding kelompok miskin. Penataan ulang subsidi oleh pemerintah sekarang menjadi langkah korektif yang sangat penting,” kata Hendry.

Hendry juga mengapresiasi capaian lifting migas nasional yang telah melampaui target APBN tahun ini. "Capaian lifting yang melampaui target menunjukkan arah kebijakan sudah di jalur yang benar (on the right track). Legalisasi sumur minyak rakyat pun menjadi langkah cerdas untuk memperkuat kontribusi energi dalam negeri,” ujar Hendry.

Baca Juga : Gus Hans: Kepercayaan Publik Jadi Kunci Prabowo Dorong Ekonomi

Dari perspektif kebijakan publik, Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Falih Suaedi, menilai penempatan isu energi sebagai prioritas nasional dalam Asta Cita merupakan keputusan strategis Presiden Prabowo.

"Pemerintah saat ini tidak sekadar menjamin ketersediaan energi, tapi juga kemandirian dalam mengelolanya. Artinya, kita sedang menuju ketahanan energi sejati,” kata Falih.

Falih menambahkan, keberhasilan mengonsolidasikan kebijakan lintas kementerian ESDM, industri, dan pendidikan tinggi menjadi indikasi kuat adanya visi nasional yang terintegrasi.

"Dalam satu tahun ini, terlihat jelas bagaimana pemerintah berusaha membangun integrasi kebijakan energi dari pusat hingga daerah. Langkahnya masih panjang, tapi pondasinya sudah kokoh,” tegas Falih.

Para akademisi sepakat bahwa capaian satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menjadi landasan penting menuju swasembada energi nasional. Pemerintah menegaskan, agenda energi bukan sekadar target jangka pendek, tetapi bagian dari visi jangka panjang mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dan mandiri energi.

Dengan fondasi yang mulai terbentuk kuat di tahun pertama, arah pembangunan energi nasional di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran kini dinilai semakin tegas, sistematis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Berita Terbaru

Safari Ramadan di Lamongan, Ketua Golkar Jatim Pamitkan Akhsanul Yakin Maju DPRD Jatim dari Dapil XIII

Safari Ramadan di Lamongan, Ketua Golkar Jatim Pamitkan Akhsanul Yakin Maju DPRD Jatim dari Dapil XIII

Kamis, 12 Mar 2026 01:49 WIB

Kamis, 12 Mar 2026 01:49 WIB

Jurnas.net – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufhti, mulai menyiapkan regenerasi kader partai untuk menghadapi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 m…

PLN UIT JBM Berbagi dengan Driver Ojol Senior di Gresik, Tebar Kepedulian di Bulan Ramadan

PLN UIT JBM Berbagi dengan Driver Ojol Senior di Gresik, Tebar Kepedulian di Bulan Ramadan

Rabu, 11 Mar 2026 18:12 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 18:12 WIB

Jurnas.net - Momentum bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh PT PLN (Persero) untuk memperkuat kepedulian sosial kepada masyarakat. Melalui Unit Induk Transmisi…

Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Banyuwangi Tembus Rp150 Ribu per Kg

Jelang Lebaran, Harga Daging Sapi di Banyuwangi Tembus Rp150 Ribu per Kg

Rabu, 11 Mar 2026 14:29 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 14:29 WIB

Jurnas.net - Permintaan daging sapi di Kabupaten Banyuwangi meningkat tajam menjelang perayaan Idul Fitri. Lonjakan konsumsi masyarakat tersebut berdampak pada…

Permenperin RKL-RPL Berlaku, SIER Siapkan Sistem Online Permudah Perizinan Tenant

Permenperin RKL-RPL Berlaku, SIER Siapkan Sistem Online Permudah Perizinan Tenant

Rabu, 11 Mar 2026 13:46 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 13:46 WIB

Jurnas.net - Pemerintah terus memperkuat tata kelola perizinan industri guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus menjaga keberlanjutan…

Pemkot Surabaya Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, ASN Bandel Terancam Sanksi

Pemkot Surabaya Larang Mobil Dinas Dipakai Mudik Lebaran, ASN Bandel Terancam Sanksi

Rabu, 11 Mar 2026 09:16 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 09:16 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan pribadi selama libur…

Banyuwangi Bangun TPS3R Karetan, Mampu Olah 160 Ton Sampah per Hari untuk 100 Ribu Rumah Tangga

Banyuwangi Bangun TPS3R Karetan, Mampu Olah 160 Ton Sampah per Hari untuk 100 Ribu Rumah Tangga

Rabu, 11 Mar 2026 08:29 WIB

Rabu, 11 Mar 2026 08:29 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle…