Jurnas.net - Pemerintah mencatat capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Oktober 2025 telah mencapai Rp218 triliun atau 72,6 persen dari target nasional. Program ini menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan 3 juta rumah, serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, dan pekerja migran, melalui sinergi lintas kementerian dan perbankan nasional.
Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, melaporkan realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp218 triliun atau 72,6 persen dari target nasional sebesar Rp300 triliun hingga Oktober 2025. Total debitur yang menikmati fasilitas KUR mencapai 3,7 juta orang, terdiri dari 1,08 juta debitur graduasi dan 1,05 juta debitur baru.
“Untuk pertama kalinya dalam sejarah, alokasi KUR ke sektor produksi mencapai 60 persen. Ini capaian luar biasa berkat kerja kolaboratif semua pihak. Tahun depan kami targetkan meningkat menjadi 62 persen,” kata Maman, di sela akad massa KUR dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Maman mengatakan peningkatan porsi penyaluran ke sektor produksi berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja baru. “Rata-rata satu entitas usaha mampu menyerap dua hingga tiga tenaga kerja. Artinya, melalui KUR, kita dorong penyerapan antara 6 hingga 9 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia,” jelas Maman.
Baca Juga : 800 Ribu Debitur KPP Akad Massal Kredit KUR untuk Sukseskan Program 3 Juta Rumah
Selain mendorong sektor usaha produktif, lanjut Maman, pemerintah juga mengintegrasikan program KUR dengan pembiayaan perumahan rakyat. "Nah, ini menjadi bagian penting dari realisasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Pak Presiden Prabowo, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pelaku UMKM," ujar Maman.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyebut pelaksanaan akad massal KUR di Surabaya menjadi simbol sinergi nyata antar kementerian dan pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi rakyat.
“Bahwa 800 ribu akad massal ini sangat bermakna dan memberi solusi nyata, tidak hanya bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, tapi juga bagi petani tebu, pelaku UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Khofifah.
Khofifah menegaskan bahwa semangat pembangunan di Jawa Timur sejalan dengan filosofi kerja Pemprov Jatim yang berpijak pada nilai BISA - Berdaya, Inklusif, Sinergi, dan Adaptif. “Inklusif berarti tidak ada yang tertinggal. Forum seperti ini memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” kata Khofifah.
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Rekam Jejak Ahmad Sahroni di Komisi III DPR Sebelum Nonaktif, Pernah Kejar Kasus Sambo dan Teddy Minahasa
Sabtu, 21 Feb 2026 21:24 WIB
Jurnas.net - Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menuai reaksi beragam dari masyarakat. Sejumlah pihak mengapresiasi kembalinya…
Khofifah Klaim Pasokan dan Harga Kebutuhan Pokok Tetap Stabil di Bulan Ramadan
Sabtu, 21 Feb 2026 13:24 WIB
Jurnas.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Larangan, Jl. Sunandar Priyo Sudarmo,…
Pemkot Surabaya: Program Makanan Bergizi Gratis Jadi Model Pengelolaan Pangan Terpadu
Sabtu, 21 Feb 2026 11:42 WIB
Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan kembali komitmennya dalam menjalankan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara aman, tertib, dan…
Khofifah Resmikan Jembatan Bubak, Warga Gondang Sambut Harapan Baru untuk Mobilitas dan UMKM
Sabtu, 21 Feb 2026 10:27 WIB
Jurnas.net - Peresmian Jembatan Bubak di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, menjadi lebih dari sekadar acara seremonial. Jembatan yang sempat putus akibat…
Pemkot Surabaya Bangun Sistem Lawan Narkoba: Dari Kampung hingga Sekolah
Sabtu, 21 Feb 2026 09:21 WIB
Jurnas.net - Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Surabaya atas komitmen mewujudkan Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) bukan sekadar seremoni. Di balik…
Pemkot Surabaya Sasar Perumahan Elite untuk Tuntaskan DTSEN, Libatkan REI dan Apersi
Sabtu, 21 Feb 2026 08:12 WIB
Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya mempercepat penyelesaian pendataan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan target menuntaskan 181.867 Kartu…