Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan kembali komitmennya dalam menjalankan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) secara aman, tertib, dan tepat sasaran. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga menekankan tata kelola, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan kualitas di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Koordinasi monitoring dan evaluasi yang digelar Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya menjadi langkah strategis memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional dan higiene sanitasi.
Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, terdapat 87 SPPG di Surabaya. Dari jumlah itu, 67 SPPG telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.
Sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara SPPG lain didorong segera melengkapi sertifikasi sebagai bagian dari komitmen kualitas dan keamanan pangan.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya sekaligus Ketua Satgas MBG, Lilik Arijanto, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Program MBG di Kota Surabaya telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Untuk itu, kami pastikan pelaksanaannya sesuai standar, mulai dari keamanan pangan hingga higiene sanitasi. Koordinasi dengan BGN menjadi bagian penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan,” ujar Lilik, Sabtu, 21 Februari 2026.
Pemkot juga telah mengirim surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus sertifikasi. Langkah ini diharapkan mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan di seluruh titik distribusi.
Selain itu, Pemkot menitikberatkan kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, dan pemetaan sasaran penerima manfaat, sehingga setiap tahap layanan, mulai pengolahan hingga distribusi terselenggara secara profesional dan aman.
Program MBG di Surabaya kini menjadi contoh bagaimana tata kelola, kolaborasi lintas sektor, dan standar mutu bisa berjalan beriringan. Setiap tahap layanan dipantau dengan cermat dari dapur hingga meja warga, memastikan makanan bergizi tidak hanya tersedia, tetapi juga aman, higienis, dan tepat sasaran.
Pendekatan ini juga menegaskan bahwa program sosial tidak sekadar distribusi, melainkan pembangunan sistem pengelolaan pangan publik yang terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Editor : Rahmat Fajar
