Jurnas.net - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur kini memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar soal memperluas jangkauan penerima manfaat yang telah mencapai 8.415.882 jiwa, tetapi bagaimana memastikan standar mutu, keamanan pangan, sekaligus dampak ekonominya berjalan beriringan.
Dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa skala besar program harus diimbangi dengan standar besar dalam tata kelola.
“Skala besar harus diiringi standar besar. Sertifikasi SPPG akan terus kita maksimalkan sesuai kriteria yang distandarisasi oleh BGN,” kata Khofifah, dalam rakor yang juga dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Data Dinas Kesehatan Jatim per 18 Februari 2026 menunjukkan 1.214 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) atau 55,6 persen melampaui rata-rata nasional sebesar 32 persen. Tak hanya itu, penguatan standar juga terlihat dari 795 SPPG memiliki sertifikasi chef, 137 SPPG bersertifikat halal, 99 SPPG tersertifikasi HACCP, 83 SPPG menerapkan FSMS ISO 22000, dan 38 SPPG menerapkan K3 ISO 45001.
Dari total 3.339 SPPG di Jawa Timur, sebanyak 3.125 telah beroperasi dan 214 dalam tahap persiapan. Program ini melibatkan 145.946 petugas di seluruh kabupaten/kota. Langkah pengawasan juga diperketat. Dari 2.056 SPPG yang masuk sistem pengawasan kesehatan lingkungan, 1.427 telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan, dan 91,31 persen dinyatakan memenuhi syarat. Pemeriksaan sampel lingkungan juga menunjukkan lebih dari 91 persen memenuhi standar.
Meski begitu, Pemprov Jatim tidak lengah. Menyusul masih adanya kasus keracunan pangan, dibentuk Tim Gerak Cepat (TGC) untuk memperkuat surveilans dan respons cepat, termasuk pemeriksaan air, makanan, hingga evaluasi rantai distribusi.
Di sisi lain, MBG juga menciptakan efek berganda bagi ekonomi daerah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut Jawa Timur telah mencapai sekitar 82 persen target pusat. Program ini diproyeksikan menciptakan perputaran anggaran hingga Rp4,17 triliun. Sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembelian bahan baku produk pertanian dalam negeri, 20 persen untuk honor relawan, dan 10 persen untuk pembangunan SPPG.
Artinya, dapur-dapur MBG bukan hanya tempat memasak, tetapi juga simpul ekonomi baru yang menyerap hasil pertanian dan peternakan lokal. “Jawa Timur melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat. Ini peluang besar bagi petani dan peternak,” ujar Dadan.
Untuk memastikan keberlanjutan, Pemprov Jatim membentuk Satgas Percepatan MBG di tingkat provinsi dan mendorong pembentukan satgas di 38 kabupaten/kota. Sebanyak 167 lokasi baru diusulkan untuk pembangunan SPPG, termasuk penguatan layanan di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Ponorogo dan Sumenep.
Khofifah menekankan fase berikutnya bukan hanya memperluas jumlah penerima, tetapi memastikan kualitas pangan, tata kelola, dan dampak ekonomi berjalan simultan. “Cakupan besar harus dibarengi pengawasan kuat dan komitmen bersama agar manfaat MBG benar-benar dirasakan secara aman dan berkualitas,” tandasnya.
Editor : Andi Setiawan
