Ahmad Sahroni Kembali Pimpin Komisi III DPR, Siap Buktikan Integritas dan Kerja Nyata

author Insani

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki kursi pimpinan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. (Istimewa)
Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki kursi pimpinan Wakil Ketua Komisi III DPR RI. (Istimewa)

Jurnas.net - Ahmad Sahroni resmi kembali menduduki kursi pimpinan Komisi III DPR RI sebagai Wakil Ketua, melalui rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis, 19 Februari 2026.

Penetapan ini sekaligus menandai babak baru perjalanan politik Sahroni setelah sebelumnya sempat tersandung persoalan etik pasca peristiwa kerusuhan Agustus 2025. Kini, publik menilai kembalinya Sahroni bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum pembuktian integritas dan kapasitas kepemimpinan.

Praktisi hukum sekaligus Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menegaskan bahwa jabatan tersebut harus dijadikan titik balik. "Apapun, Ahmad Sahroni adalah anggota DPR yang dipilih rakyat dalam pemilu lima tahunan. Maka ini momentum bagi dia untuk menebus kesalahan masa lalu dengan kinerja nyata,” kata Boyamin.

Sebagai pimpinan Komisi III, Sahroni akan berhadapan langsung dengan isu-isu strategis di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi ini membidangi sejumlah mitra kerja penting seperti kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga pemasyarakatan - sektor yang selalu menjadi sorotan publik.

Menurut Boyamin, keputusan politik yang telah diambil dalam rapat pleno patut dihormati. Namun, posisi tersebut juga menuntut kerja lebih keras dan kehati-hatian, terutama dalam bersikap dan menyampaikan pernyataan ke publik. “Karena sudah ditetapkan sebagai pimpinan Komisi III, Sahroni harus bekerja lebih keras. Ia harus membuktikan bahwa kinerjanya sekarang jauh lebih baik dibanding sebelum terkena sanksi etik,” tegasnya.

Ia mengingatkan, jika tidak menunjukkan perbaikan signifikan, sorotan publik bisa kembali menguat. Selain tugas di parlemen, Sahroni juga didorong kembali fokus pada daerah pemilihannya, khususnya wilayah Jakarta Utara.

Boyamin menilai masih banyak persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari kawasan kampung kumuh di bawah jalan tol hingga problematika nelayan di Muara Angke. "Masih banyak kampung kumuh dan persoalan nelayan yang harus diperjuangkan. Justru di situlah kesempatan Ahmad Sahroni menunjukkan komitmennya dengan kerja nyata,” ujarnya.

Kinerja konkret di lapangan, khususnya yang dirasakan langsung masyarakat pesisir dan kawasan padat penduduk, dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Dalam rapat pleno tersebut, Dasco menyampaikan bahwa Sahroni menggantikan Rusdi Masse yang mundur dari Partai NasDem. “Ahmad Sahroni akan ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI menggantikan Rusdi Masse. Untuk itu kami sebagai pimpinan rapat akan menanyakan kepada Anggota Komisi III DPR RI, apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui,” ujar Dasco dalam forum rapat, yang kemudian dijawab setuju oleh para anggota.

Berita Terbaru

Bandara Banyuwangi Melejit Saat Lebaran 2026, Penerbangan Naik 44 Persen

Bandara Banyuwangi Melejit Saat Lebaran 2026, Penerbangan Naik 44 Persen

Senin, 06 Apr 2026 08:29 WIB

Senin, 06 Apr 2026 08:29 WIB

Jurnas.net – Tren positif sektor pariwisata di Banyuwangi kembali tercermin dari meningkatnya aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Banyuwangi selama p…

Pemkot Surabaya Kebut Proyek Jalan 2026–2027, Percepat Akses Wisata hingga Perbatasan

Pemkot Surabaya Kebut Proyek Jalan 2026–2027, Percepat Akses Wisata hingga Perbatasan

Senin, 06 Apr 2026 07:23 WIB

Senin, 06 Apr 2026 07:23 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tancap gas mempercepat pembangunan infrastruktur jalan pada periode 2026–2027. Tak sekadar membuka akses, proyek …

Gus Lilur: Muktamar NU Harus Bersih dari Politik Uang dan Korupsi

Gus Lilur: Muktamar NU Harus Bersih dari Politik Uang dan Korupsi

Senin, 06 Apr 2026 06:12 WIB

Senin, 06 Apr 2026 06:12 WIB

Jurnas.net - Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), sorotan terhadap arah dan integritas organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu kian…

Kalah hingga PK, Pemkot Surabaya Wajib Bayar Rp104 Miliar dalam Sengketa Proyek Sampah

Kalah hingga PK, Pemkot Surabaya Wajib Bayar Rp104 Miliar dalam Sengketa Proyek Sampah

Kamis, 02 Apr 2026 15:39 WIB

Kamis, 02 Apr 2026 15:39 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus menanggung beban keuangan besar setelah kalah dalam sengketa kontrak proyek pengelolaan sampah. Pengadilan…

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, GM FKPPI Jatim Kecam Israel dan Desak Negara Bertindak Tegas

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, GM FKPPI Jatim Kecam Israel dan Desak Negara Bertindak Tegas

Selasa, 31 Mar 2026 16:32 WIB

Selasa, 31 Mar 2026 16:32 WIB

Jurnas.net — Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Praka Farizal Rhomadhon di Padukuhan Ledok, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo. Di rumah sederhana yang d…

Rieke: RUU PSdK Harus Lindungi Pembela HAM dari Kriminalisasi

Rieke: RUU PSdK Harus Lindungi Pembela HAM dari Kriminalisasi

Senin, 30 Mar 2026 22:41 WIB

Senin, 30 Mar 2026 22:41 WIB

Jurnas.net - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, mengusulkan penguatan perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU…