Golkar Jatim Desak Pertamina Buka-Bukaan Soal Dugaan BBM Tercampur Air

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi, di sela kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis rangkaian HUT ke-61 Partai Golkar di kantor DPD Partai Golkar Jatim. (Dok: DPD Golkar Jatim)
Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi, di sela kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis rangkaian HUT ke-61 Partai Golkar di kantor DPD Partai Golkar Jatim. (Dok: DPD Golkar Jatim)

Jurnas.net - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, mendesak Pertamina memberikan penjelasan terbuka dan bertanggung jawab kepada publik terkait dugaan bahan bakar minyak (BBM) tercampur air yang ramai dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah, termasuk Surabaya.

Ali menilai, meskipun Pertamina mengklaim hasil uji laboratorium menunjukkan tidak ada masalah pada produk BBM mereka, fakta di lapangan justru menunjukkan banyak kendaraan mengalami gangguan, seperti brebet, mogok, hingga harus menjalani servis besar.

"Pertamina harus menjelaskan kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Jangan hanya berhenti pada klaim hasil laboratorium, karena masyarakat merasakan dampaknya langsung,” kata Ali, di sela kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis rangkaian HUT ke-61 Partai Golkar di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Surabaya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Menurut Ali, pernyataan sepihak Pertamina yang menyebut tidak ada temuan masalah dalam pengujian internal perlu diverifikasi lebih lanjut secara independen agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap BUMN energi tersebut.

"Kalau benar hasil uji lab menunjukkan BBM baik, lalu kenapa di lapangan banyak kendaraan bermasalah? Ini harus dijelaskan secara ilmiah dan transparan,” ujarnya.

Ali juga mengingatkan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, namun di sisi lain ia menilai Pertamina juga tidak boleh menutup diri dari keluhan nyata warga.

"Publik jangan mudah termakan isu, tapi Pertamina juga jangan menutup mata terhadap apa yang dirasakan masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga : Pertalite Diduga Ada Campuran Air: Penyebab Motor Mogok di Jatim

Fenomena ini mencuat setelah ramai keluhan pengguna motor di media sosial yang mengaku kendaraannya brebet dan mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Jawa Timur. Banyak di antaranya harus menguras tangki bahan bakar dan mengganti busi akibat gangguan tersebut.

Menanggapi hal itu, Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM serta Lemigas turun langsung meninjau sejumlah SPBU di wilayah terdampak.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat serta untuk memastikan kualitas produk dan kepatuhan terhadap standar operasional di lapangan.

"Kami segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan, sekaligus menyiagakan posko layanan konsumen di wilayah terdampak,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 30 Oktober 2025.

Mars Ega menjelaskan, berdasarkan hasil uji laboratorium dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya, produk Pertalite dinyatakan memenuhi standar mutu yang berlaku. Namun, pihaknya tetap melanjutkan investigasi guna memastikan tidak ada kontaminasi dalam jalur distribusi maupun di SPBU.

"Pertamina berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Masyarakat dapat melapor melalui SPBU terakhir tempat pembelian BBM, atau menghubungi Pertamina Contact Center 135,” ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa hasil uji pasta air dan uji visual di dua SPBU yang diperiksa tidak menunjukkan adanya kandungan air dalam BBM.

"Seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Pemeriksaan seperti ini rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional,” jelasnya.

Meski hasil uji laboratorium menunjukkan tidak ada masalah, publik masih menanti penjelasan lebih transparan dan ilmiah terkait perbedaan antara hasil uji dan kenyataan di lapangan.

Ali Mufthi menegaskan, Pertamina tidak boleh mengabaikan keluhan masyarakat, karena kepercayaan publik terhadap layanan BUMN harus dijaga melalui akuntabilitas dan keterbukaan informasi.

"Jangan sampai masyarakat menganggap Pertamina menutup-nutupi fakta. Ini soal kepercayaan publik,” tandasnya.

Berita Terbaru

AZKO dan Chatime x Cupbop Hadir di Jepara, Tawarkan Solusi Kebutuhan Rumah hingga Kuliner

AZKO dan Chatime x Cupbop Hadir di Jepara, Tawarkan Solusi Kebutuhan Rumah hingga Kuliner

Kamis, 24 Sep 2026 16:52 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 16:52 WIB

Jurnas.net - Masyarakat Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kini memiliki pilihan baru untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, gaya hidup, hingga kuliner. Kawan Lama…

Korupsi Uang Angsuran Nasabah, Mantan Pegawai Bank Terancam 20 Tahun Penjara

Korupsi Uang Angsuran Nasabah, Mantan Pegawai Bank Terancam 20 Tahun Penjara

Kamis, 24 Sep 2026 14:57 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 14:57 WIB

Jurnas.net - Mantan pegawai bank pelat merah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, berinisial S, terancam hukuman penjara 20 tahun. Itu lantaran S korupsi lang…

Semarak HUT ke-81 KAI, 30 Tim Adu Kuat Tarik Lokomotif 84 Ton

Semarak HUT ke-81 KAI, 30 Tim Adu Kuat Tarik Lokomotif 84 Ton

Kamis, 24 Sep 2026 14:35 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 14:35 WIB

Jurnas.net - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta menggelar lomba tarik lokomotif dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT)…

Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam, Batik dan Olahraga Akan Diproduksi Terpusat

Pemkot Surabaya Larang Sekolah Jual Seragam, Batik dan Olahraga Akan Diproduksi Terpusat

Kamis, 24 Sep 2026 13:28 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 13:28 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melarang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) negeri menjual seragam kepada siswa maupun wali…

Pungli Rp60 Juta untuk Masuk Damkar Surabaya Diusut, Eri Cahyadi Telusuri Aliran Uang

Pungli Rp60 Juta untuk Masuk Damkar Surabaya Diusut, Eri Cahyadi Telusuri Aliran Uang

Kamis, 24 Sep 2026 10:04 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 10:04 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga berkaitan dengan permintaan uang kepada warga dengan…

RUU Daerah Kepulauan Didorong Jadi Jalan Keluar Masalah Transportasi dan Fiskal Bawean

RUU Daerah Kepulauan Didorong Jadi Jalan Keluar Masalah Transportasi dan Fiskal Bawean

Kamis, 24 Sep 2026 09:49 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 09:49 WIB

Jurnas.net - Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, persoalan pembangunan bukan sekadar soal membangun jalan atau menyediakan gedung pelayanan publik. Ketika…