Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai merancang lompatan besar untuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada 2026. Tidak hanya menata ulang anggaran, Pemkot juga memastikan arah kebijakan sejalan dengan standar nasional lewat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bunda PAUD Kota Surabaya, Rini Indriyani, di Ruang Sidang Wali Kota, Selasa, 2 Desember 2025.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Rakor ini tidak sekadar membahas program, tetapi mengunci tiga strategi besar yang akan menjadi fondasi pendidikan usia dini di Surabaya, yakni penguatan karakter anak melalui program Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.
Kemudian implementasi Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk satu tahun prasekolah, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik PAUD secara terstruktur dan kolaboratif.
Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, menegaskan bahwa validasi data menjadi agenda paling krusial menjelang penyusunan program 2026. Ia mengungkap adanya ketidaksamaan data antara pemerintah pusat dan daerah terkait jumlah anak usia dini serta pemerataan akses sekolah.
“Kami harus punya data yang benar-benar presisi. Ini dasar agar intervensinya tepat—untuk anak yang belum sekolah, pindah domisili, hingga mereka yang memiliki kebutuhan khusus,” tegas Rini.
Pemkot kini tengah memetakan wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, termasuk kawasan yang calon siswanya besar namun belum memiliki PAUD negeri.
Sebagai tindak lanjut dari pemetaan itu, Pemkot menyiapkan beasiswa satu tahun prasekolah yang akan mulai berjalan 2026. Program ini menargetkan anak-anak yang belum mengenyam pendidikan formal agar dapat mengikuti prasekolah secara gratis.
Kebijakan ini disebut sebagai “hak dasar yang wajib diberikan negara”, terutama bagi keluarga rentan. Dalam penyusunan anggaran PAUD 2026, salah satu langkah konkret adalah pembangunan tiga PAUD negeri baru yang akan ditempatkan di lima zona prioritas.
“Tiga sekolah ini dibangun di lokasi yang benar-benar membutuhkan, dan harus tetap menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan agar sekolah swasta tidak terganggu,” ujar Rini.
Fokus pembangunan diarahkan pada wilayah padat penduduk, daerah dengan angka siswa PAUD tinggi, serta kawasan yang minim fasilitas pendidikan.
Program PAUD holistik integratif Surabaya saat ini sudah melibatkan 19 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada 2026, pemkot ingin memperluas kolaborasi ke perguruan tinggi, tidak hanya UNESA, tetapi juga universitas lain yang memiliki fakultas PAUD dan psikologi.
“Inovasi kita juga menyasar peningkatan kompetensi guru, termasuk melalui program RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau),” katanya.
Rini menyebut bahwa kekuatan PAUD Surabaya justru terletak pada kolaborasi lintas sektor. Karena itu, semua masukan dari Bunda PAUD kecamatan dan kelurahan akan dihimpun dalam forum besar pada 9 Desember 2025 untuk mematangkan agenda kerja 2026.
Direktur PAUD Kemendikbud RI, Nia Nurhasanah, yang hadir secara daring, menilai rakor Surabaya sebagai langkah strategis menjelang penyusunan program nasional. Menurutnya, penyelarasan akhir tahun sangat penting untuk mengevaluasi capaian 2025 dan mengarahkan prioritas baru pada 2026.
“Ini momentum refleksi dan perencanaan. Peran Bunda PAUD sangat penting untuk memastikan layanan PAUD bersifat holistik pendidikan, gizi, kesehatan, hingga pengasuhan,” ujarnya.
Editor : Rahmat Fajar
