Jurnas.net - Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional tahun ini menjelma lebih dari sekadar ajang silaturahim diaspora. Di balik kehadiran warga Bawean dari berbagai penjuru Nusantara hingga Asia dan Eropa, forum ini justru menjadi panggung evaluasi keras atas lemahnya daya dorong politik dan lambannya pembangunan di Pulau Bawean.
Tokoh Bawean sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gresik, Dr. H. Samwil, menegaskan bahwa skala HBH kali ini merupakan yang terbesar sepanjang penyelenggaraan. Namun, besarnya forum itu dinilai belum diimbangi dengan keberanian merumuskan agenda strategis untuk masa depan Bawean.
“Ini bukan forum biasa. Pesertanya lintas negara, kekuatan diasporanya besar. Tapi kalau hanya berhenti di silaturahim, kita kehilangan momentum penting untuk mendorong perubahan,” kata Samwil, Sabtu, 11 April 2026.
Menurutnya, diaspora Bawean sejatinya merupakan kekuatan sosial-ekonomi yang sangat potensial. Persebarannya yang luas hingga mancanegara seharusnya mampu menjadi mesin penggerak pembangunan daerah. Namun realitas menunjukkan, kontribusi tersebut belum terkelola secara sistematis dan berdampak nyata bagi kampung halaman.
Samwil secara tegas menyoroti peran politik tokoh-tokoh Bawean yang dinilai belum maksimal. Meski representasi politik sudah ada di berbagai level, namun belum cukup kuat untuk mengakselerasi kebutuhan dasar masyarakat.
"Representasi ada, tapi daya tekan kebijakannya lemah. Akibatnya, kebutuhan riil masyarakat belum terjawab secara konkret. Ini yang harus kita koreksi bersama,” tegas Anggota DPRD Jawa Timur tersebut.
Sejumlah persoalan krusial pun mencuat. Pengembangan bandara di Bawean menjadi salah satu contoh nyata stagnasi. Hingga kini, panjang runway masih kurang sekitar 400 meter, sehingga membatasi kapasitas pesawat dan menghambat konektivitas wilayah.
Di sisi lain, ketiadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan. Dampaknya, harga BBM di Bawean tidak stabil dan membebani masyarakat. "Ironis, kebutuhan dasar seperti SPBU belum terpenuhi. Padahal ini menyangkut aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari,” ujar Samwil.
Kritik juga diarahkan pada sektor transportasi laut. Hingga kini, belum tersedia layanan kapal yang memadai, khususnya saat cuaca ekstrem. Ketiadaan kapal dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dalam kondisi darurat membuat masyarakat kerap terisolasi. "Transportasi laut itu urat nadi Bawean. Kalau cuaca buruk dan tidak ada alternatif, masyarakat praktis terputus dari luar,” katanya.
Di sektor ekonomi, Samwil mengakui peran Bank Jatim dalam membuka akses permodalan bagi pelaku usaha. Namun, realisasi pemanfaatannya dinilai belum optimal.
Dari total sekitar Rp125 miliar dana tabungan masyarakat Bawean, hanya sekitar 20 persen yang berputar di wilayah sendiri. Sisanya justru mengalir ke daratan Jawa. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari regulasi, kendala administratif, hingga keterbatasan kapasitas pelaku usaha yang dinilai berisiko tinggi oleh perbankan.
"Artinya, uang orang Bawean besar, tapi tidak bekerja di Bawean. Ini problem serius yang harus diselesaikan bersama,” jelasnya.
Ke depan, Samwil mendorong agar HBH Bawean Internasional tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Ia menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai ruang konsolidasi lintas sektor diaspora, politisi, pengusaha, hingga pemerintah untuk melahirkan rekomendasi konkret.
"Harus ada arah yang jelas. Jangan sampai Bawean hanya dikenal karena sukses warganya di luar, tapi justru tertinggal di tanah sendiri,” pungkas politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim 13 (Lamongan-Gresik) itu.
Editor : Amal
