Jurnas.net – Di tengah tekanan fiskal, efisiensi anggaran, hingga berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh terjebak dalam budaya mengeluh. Sebaliknya, setiap daerah dituntut melahirkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan menawarkan solusi nyata bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Eri saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026 di Kota Medan, Rabu malam, 1 Juli 2026. Rakernas yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 tersebut menjadi forum strategis bagi 98 pemerintah kota di Indonesia untuk menyusun langkah bersama menghadapi tantangan pembangunan.
Menurut Eri, dinamika yang dihadapi pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir semakin kompleks. Mulai dari penanganan bencana, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), kebijakan efisiensi anggaran, pembatasan belanja pegawai, hingga persoalan pengelolaan sampah, seluruhnya membutuhkan respons yang cepat dan inovatif.
"Kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Kita diciptakan untuk terus berinovasi dan membangun kekuatan bersama melalui sinergi antarkota," ujar Eri.
Ia menegaskan, tidak ada satu pun kota yang mampu menghadapi tantangan tersebut sendirian. Karena itu, APEKSI harus menjadi ruang kolaborasi yang memungkinkan setiap daerah saling berbagi pengalaman, teknologi, hingga kebijakan yang terbukti berhasil. "Bagi kami, tidak ada kota yang paling hebat dan tidak ada kota yang tertinggal. Yang ada adalah bagaimana setiap kota saling menguatkan dengan berbagi kelebihan yang dimiliki. Itulah semangat APEKSI untuk negeri," katanya.
Dalam Rakernas XVIII, para wali kota membahas sejumlah isu strategis yang akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah pusat. Di antaranya revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, revisi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), kebijakan belanja pegawai, penguatan ketahanan pangan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Pembahasan dilakukan melalui berbagai forum tematik yang melibatkan organisasi perangkat daerah, seperti Forum Pangan, Forum Kepala Bappeda (BAKTI), Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi dan Digital, serta Forum Bisnis dan Investasi.
Tak hanya itu, Rakernas juga melibatkan Ketua Tim Penggerak PKK dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) untuk berbagi praktik terbaik dalam penguatan ketahanan keluarga dan kesehatan mental masyarakat. Sementara generasi muda dari berbagai kota diberi ruang menyampaikan gagasan melalui forum Youth City Changers (YCC). Eri menilai kolaborasi antarkota tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi juga diwujudkan melalui berbagi inovasi yang telah terbukti efektif meningkatkan pelayanan publik dan pendapatan daerah.
Ia mencontohkan digitalisasi sistem parkir di Surabaya yang mampu meningkatkan PAD hingga sekitar 30 persen. Di sisi lain, Kota Malang mengembangkan sistem perpajakan digital melalui aplikasi PERSADA (Pajak Elektronik System untuk Asli Daerah), sementara Kota Medan menghadirkan Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.
Menurut Eri, inovasi-inovasi tersebut tidak seharusnya dimiliki secara eksklusif oleh satu daerah. Sebaliknya, setiap kota perlu saling berbagi sistem dan teknologi agar daerah lain tidak perlu membangun aplikasi dari awal. "Kalau ada kota yang membutuhkan, berikan saja aplikasinya. Berbagi inovasi akan memperkuat kota-kota di Indonesia dan menjadi manfaat bersama," ujarnya.
Eri mengungkapkan bahwa berbagai inovasi yang lahir dari pemerintah kota anggota APEKSI mulai menarik perhatian dunia internasional. Beberapa pemerintah daerah dari luar negeri datang ke Indonesia untuk mempelajari praktik-praktik terbaik yang dikembangkan kota-kota anggota APEKSI.
Ia mencontohkan pemerintah daerah di Moro, Filipina, serta Shaviyani dan Laamu Atoll, Maladewa, yang mempelajari inovasi dari Kota Denpasar dan Kota Malang. Sementara Kota Mojokerto menjalin kerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) di Nagoya, Jepang.
Selain mendorong inovasi pelayanan publik, APEKSI juga menggarisbawahi pentingnya penguatan city branding sebagai strategi meningkatkan daya saing daerah. Menurut Eri, keberhasilan Kota Singkawang, Tidore, dan Ternate dalam membangun identitas kota menjadi contoh bagaimana promosi potensi daerah dapat berdampak pada peningkatan investasi, kunjungan wisata, dan Pendapatan Asli Daerah.
Melalui Rakernas XVIII, para wali kota akan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah pusat terkait kebijakan fiskal, transfer ke daerah, pelaksanaan PSN, hingga berbagai tantangan pembangunan yang muncul akibat perubahan kebijakan ekonomi nasional. "Kita tidak hanya datang membawa persoalan. Kita juga harus membawa solusi. Karena APEKSI bukan tempat untuk menyampaikan keluh kesah, melainkan wadah menghadirkan solusi bagi daerah dan bangsa," tegasnya.
Eri optimistis sinergi 98 pemerintah kota anggota APEKSI akan memperkuat kapasitas daerah dalam menopang pembangunan nasional. Menurutnya, kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi utama bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat. "Negara ini akan kuat ketika kota-kotanya kuat. Karena itu tema Rakernas tahun ini, Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat, harus diwujudkan melalui kerja nyata, inovasi, dan kolaborasi," pungkasnya.
Editor : Rahmat Fajar
