Megawati Sindir Jokowi Pemimpin Otoriter Populis Karena Hukum Jadi Alat Kekuasaan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Jokowi (kanan), Gibran (tengah) dan menantunya Bobby (kiri). (Dok: net)
Presiden Jokowi (kanan), Gibran (tengah) dan menantunya Bobby (kiri). (Dok: net)

Jurnas.net - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia seperti yang pernah dijelaskan seorang pemikir kebhinekaan Sukidi. Kata Megawati, Sukidi menyebut anomali dalam demokrasi melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.

Dia berkata demikian saat menyampaikan pidato pembuka Rakernas V PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024.

"Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh DR Sukidi, seorang pemikir kebhinnekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan karakter otoritarian dari seorang pemimpin membuat hukum dipermainkan.

"Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi. Namun, sesungguhnya hanyalah prosedural. Disinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism," kata Megawati.

Baca Juga : PDIP Pertahankan 70 Incumben Maju di Pilkada 2024 dan Ditarget 60 Persen Kemenangan Se- Indonesia

Presiden kelima RI itu dalam pidato sempat mengutarakan kekagetannya terhadap proses cepat revisi UU MK untuk disahkan menjadi aturan resmi.

Megawati menduga ada kepentingan politik yang besar di balik proses revisi UU MK dan juga UU Penyiaran yang begitu cepat.

"Saya terkaget-kaget, tiba-tiba ada revisi UU MK yang dilaksanakan melalui proses yang tidak benar. Selain dilaksanakan tiba-tiba, dan pada masa reses, sepertinya menyembunyikan suatu kepentingan politik yang begitu besar. Juga rencana pelarangan produk jurnalistik investigatif dalam UU Penyiaran," kata Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Megawati kemudian mengatakan solusi menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat. Menurutnya, pilihan yang lebih bijak ialah percaya ke adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat itu menjadi perwakilan Tuhan.

"Adagium ini juga diyakini bekerja dalam peribahasa, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, ataupun dalam berbagai ekspresi Milik Nggendong Lali yang menjadi tema perenungan sosok seniman Butet Kartaredjasa. Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah, untuk percaya pada Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran pasti akan menang," kata Megawati.

Baca Juga : Ribuan Kader PDIP dan Sukarelawan Ganjar-Mahfud Hadiri ke Rakernas V PDIP

PDI Perjuangan mengusung tema Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran pada Rakernas V.

Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris partai di berbagai tingkatan dan kepala daerah dan legislatif dari PDI Perjuangan hadir dalam Rakernas V.

PDI Perjuangan sudah memulai rangkaian Rakernas V dengan melaksanakan pawai obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam pada Jumat, 24 Mei 2024.

Adapun, obor api diambil PDI Perjuangan dari Mrapen Grobogan kemudian pawai dilakukan di 20 kabupaten atau kota dengan jarak 526 kilometer.

Berita Terbaru

HUT ke-25 Demokrat, Fraksi DPRD Jatim Fokus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

HUT ke-25 Demokrat, Fraksi DPRD Jatim Fokus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Kamis, 10 Sep 2026 18:37 WIB

Kamis, 10 Sep 2026 18:37 WIB

Jurnas.net - Perayaan 25 tahun Partai Demokrat tidak hanya dimaknai sebagai penanda perjalanan politik partai. Di Jawa Timur, momentum tersebut dijadikan…

El Niño Diprediksi Bertahan hingga 2027, Warga Surabaya Diminta Waspadai 3 Ancaman Ini

El Niño Diprediksi Bertahan hingga 2027, Warga Surabaya Diminta Waspadai 3 Ancaman Ini

Kamis, 10 Sep 2026 13:34 WIB

Kamis, 10 Sep 2026 13:34 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi…

SIER Bantu Tebus Ijazah dan Biaya Sekolah Warga Kurang Mampu, Dorong Pendidikan Berkelanjutan

SIER Bantu Tebus Ijazah dan Biaya Sekolah Warga Kurang Mampu, Dorong Pendidikan Berkelanjutan

Kamis, 10 Sep 2026 11:42 WIB

Kamis, 10 Sep 2026 11:42 WIB

Jurnas.net - Kesulitan ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan maupun menata masa depan. Semangat tersebut…

Gus Lilur Bela Gus Kikin soal Lukman Edy: PBNU Harus Representasikan Indonesia

Gus Lilur Bela Gus Kikin soal Lukman Edy: PBNU Harus Representasikan Indonesia

Kamis, 10 Sep 2026 10:26 WIB

Kamis, 10 Sep 2026 10:26 WIB

Jurnas.net - Dinamika penyusunan kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi sorotan setelah Rapat Formatur Pertama digelar. Salah…

Guru Rohani Lintas Agama di Banyuwangi Dapat Insentif Rp700.000, Bupati Ipuk: Perkuat Karakter Anak

Guru Rohani Lintas Agama di Banyuwangi Dapat Insentif Rp700.000, Bupati Ipuk: Perkuat Karakter Anak

Rabu, 09 Sep 2026 18:16 WIB

Rabu, 09 Sep 2026 18:16 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi memberikan insentif kepada ratusan guru rohani lintas agama sebagai bentuk dukungan terhadap pendidikan…

Aset Rp124 Miliar Kembali ke Pemkot Surabaya, Disiapkan untuk UMKM dan Kepentingan Warga

Aset Rp124 Miliar Kembali ke Pemkot Surabaya, Disiapkan untuk UMKM dan Kepentingan Warga

Rabu, 09 Sep 2026 17:01 WIB

Rabu, 09 Sep 2026 17:01 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mengamankan kembali aset berupa lahan seluas 96.932 meter persegi di Kelurahan Jeruk, Kecamatan…