Megawati Sindir Jokowi Pemimpin Otoriter Populis Karena Hukum Jadi Alat Kekuasaan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Jokowi (kanan), Gibran (tengah) dan menantunya Bobby (kiri). (Dok: net)
Presiden Jokowi (kanan), Gibran (tengah) dan menantunya Bobby (kiri). (Dok: net)

Jurnas.net - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia seperti yang pernah dijelaskan seorang pemikir kebhinekaan Sukidi. Kata Megawati, Sukidi menyebut anomali dalam demokrasi melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.

Dia berkata demikian saat menyampaikan pidato pembuka Rakernas V PDI Perjuangan yang dilaksanakan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024.

"Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh DR Sukidi, seorang pemikir kebhinnekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism," kata Megawati.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu mengatakan karakter otoritarian dari seorang pemimpin membuat hukum dipermainkan.

"Dalam karakternya yang seperti ini, hukum pun dijadikan pembenar atas tindakannya yang sepertinya memenuhi kaidah demokrasi. Namun, sesungguhnya hanyalah prosedural. Disinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism," kata Megawati.

Baca Juga : PDIP Pertahankan 70 Incumben Maju di Pilkada 2024 dan Ditarget 60 Persen Kemenangan Se- Indonesia

Presiden kelima RI itu dalam pidato sempat mengutarakan kekagetannya terhadap proses cepat revisi UU MK untuk disahkan menjadi aturan resmi.

Megawati menduga ada kepentingan politik yang besar di balik proses revisi UU MK dan juga UU Penyiaran yang begitu cepat.

"Saya terkaget-kaget, tiba-tiba ada revisi UU MK yang dilaksanakan melalui proses yang tidak benar. Selain dilaksanakan tiba-tiba, dan pada masa reses, sepertinya menyembunyikan suatu kepentingan politik yang begitu besar. Juga rencana pelarangan produk jurnalistik investigatif dalam UU Penyiaran," kata Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.

Megawati kemudian mengatakan solusi menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat. Menurutnya, pilihan yang lebih bijak ialah percaya ke adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat itu menjadi perwakilan Tuhan.

"Adagium ini juga diyakini bekerja dalam peribahasa, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, ataupun dalam berbagai ekspresi Milik Nggendong Lali yang menjadi tema perenungan sosok seniman Butet Kartaredjasa. Terhadap keseluruhan apa yang terjadi, PDI Perjuangan diajarkan oleh sejarah, untuk percaya pada Satyam Eva Jayate, bahwa kebenaran pasti akan menang," kata Megawati.

Baca Juga : Ribuan Kader PDIP dan Sukarelawan Ganjar-Mahfud Hadiri ke Rakernas V PDIP

PDI Perjuangan mengusung tema Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang dengan subtema Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran pada Rakernas V.

Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris partai di berbagai tingkatan dan kepala daerah dan legislatif dari PDI Perjuangan hadir dalam Rakernas V.

PDI Perjuangan sudah memulai rangkaian Rakernas V dengan melaksanakan pawai obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam pada Jumat, 24 Mei 2024.

Adapun, obor api diambil PDI Perjuangan dari Mrapen Grobogan kemudian pawai dilakukan di 20 kabupaten atau kota dengan jarak 526 kilometer.

Berita Terbaru

Hemat Energi, Setwan DPRD Jatim Wajibkan ASN Naik Transportasi Umum Setiap Jumat

Hemat Energi, Setwan DPRD Jatim Wajibkan ASN Naik Transportasi Umum Setiap Jumat

Rabu, 29 Apr 2026 17:48 WIB

Rabu, 29 Apr 2026 17:48 WIB

Jurnas.net – Upaya efisiensi anggaran tak lagi berhenti pada pemangkasan belanja, tetapi mulai menyentuh pola hidup aparatur sipil negara (ASN). Sekretariat D…

Inovasi PLN: Lahan di Bawah Jaringan Listrik Disulap Jadi Agroeduwisata, Raih Nominasi TOP CSR 2026

Inovasi PLN: Lahan di Bawah Jaringan Listrik Disulap Jadi Agroeduwisata, Raih Nominasi TOP CSR 2026

Rabu, 29 Apr 2026 16:27 WIB

Rabu, 29 Apr 2026 16:27 WIB

Jurnas.net – Di tengah tantangan menjaga keandalan jaringan listrik, PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) justru m…

Setwan DPRD Jatim Peringkat Dua Keterbukaan Informasi di Tengah WFH dan Efisiensi

Setwan DPRD Jatim Peringkat Dua Keterbukaan Informasi di Tengah WFH dan Efisiensi

Rabu, 29 Apr 2026 15:23 WIB

Rabu, 29 Apr 2026 15:23 WIB

Jurnas.net – Di saat banyak lembaga pemerintah menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran dan skema kerja fleksibel, Sekretariat DPRD Jawa Timur justru m…

Polda Jatim Gunakan ETLE Handheld, 748 Pelanggaran Lalu Lintas Langsung Ditindak

Polda Jatim Gunakan ETLE Handheld, 748 Pelanggaran Lalu Lintas Langsung Ditindak

Rabu, 29 Apr 2026 13:42 WIB

Rabu, 29 Apr 2026 13:42 WIB

Jurnas.net - Penegakan hukum lalu lintas di Jawa Timur mulai bergeser ke arah yang lebih modern dan responsif. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur bersama …

Jelang Muktamar NU, Gus Lilur Ungkap Pertarungan Sunyi di Balik Pemilihan Rais Aam dan Ketum

Jelang Muktamar NU, Gus Lilur Ungkap Pertarungan Sunyi di Balik Pemilihan Rais Aam dan Ketum

Selasa, 28 Apr 2026 18:24 WIB

Selasa, 28 Apr 2026 18:24 WIB

Jurnas.net – Dinamika menuju Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 mulai menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya kasat mata. Di balik mekanisme formal, muncul “…

Sri Sultan Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Kekerasan di DIY, Buntut Kasus Daycare Little Aresha

Sri Sultan Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Kekerasan di DIY, Buntut Kasus Daycare Little Aresha

Selasa, 28 Apr 2026 08:39 WIB

Selasa, 28 Apr 2026 08:39 WIB

Jurnas.net – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, memberikan respons tegas terkait kasus kekerasan anak yang terjadi di dayc…