SIER Wujudkan Komitmen BUMN Bersih Melalui Workshop Antikorupsi Bersama ICW

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, saat membuka Workshop Antikorupsi. (Dok: Humas PT SIER)
Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, saat membuka Workshop Antikorupsi. (Dok: Humas PT SIER)

Jurnas.net - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menggandeng Akademi Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW), dalam menyelenggarakan Workshop Antikorupsi untuk seluruh karyawan. Kegiatan ini salah satu langkah SIER dalam mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang bersih dan akuntabel, sejalan dengan upaya pemerintah menciptakan BUMN yang bebas korupsi.

Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono, menjelaskan bahwa upaya perbaikan tata kelola di BUMN terus digencarkan di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan didukung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

“SIER mengambil peran aktif dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga strategis. Sebelumnya, kami telah bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai komitmen dalam kepatuhan hukum korporasi,” kata Didik, saat membuka Workshop Antikorupsi di Hall Basroni Rizal, Wisma SIER, Rabu, 13 November 2024.

Selain Didik, acara ini juga dihadiri oleh jajaran direksi PT SIER, yaitu Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko, Rizka Syafittri Siregar, Direktur Pemasaran dan Pengembangan, Silvester Budi Agung, serta Direktur Operasi, Lussi Erniawati.

Baca Juga : SIER Tanam 5.000 Bibit Mangrove di KRM Surabaya Untuk Implementasi Program TJLS

[caption id="attachment_6271" align="alignnone" width="1080"] PT SIER menggelar Workshop Antikorupsi menggandeng ICW. (Dok: Humas PT SIER)[/caption]

Menurut Didik, workshop ini merupakan langkah strategis dalam memberikan edukasi antikorupsi kepada seluruh karyawan SIER. “Ini adalah acara yang sangat penting dan pertama kali diadakan di SIER. Saya berharap workshop ini dapat memberikan manfaat besar bagi SIER, terutama dalam memperkuat komitmen perusahaan pengelola kawasan industri terhadap tata kelola yang bersih dan transparan,” kata Didik, yang juga menjabat Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) itu.

Sementara itu, Plt Program Manager Akademi Antikorupsi ICW, Nisa Rizkiah Zonzoa, mengapresiasi langkah SIER sebagai BUMN pertama yang mengadakan workshop antikorupsi bersama ICW. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para karyawan, karena akan memberi pemahaman mendalam tentang keterkaitan antara korupsi dengan operasional korporasi, serta cara-cara pencegahan yang efektif,” kata Nisa.

Akademi Anti Korupsi ICW ini sendiri didirikan dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam sektor publik maupun swasta. ICW aktif melakukan penelitian, advokasi, dan pengawasan untuk mendorong reformasi antikorupsi di berbagai bidang.

Akademi ini juga bertujuan untuk membekali individu, termasuk karyawan BUMN dan masyarakat luas, dengan pemahaman mendalam tentang dampak korupsi dan strategi pencegahannya, serta membuka peluang untuk terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi.

ICW juga membuka peluang bagi insan PT SIER dan lembaga publik lainnya untuk terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi. “Setelah pelatihan ini, dalam tiga bulan ke depan, ICW akan mendampingi insan PT SIER dalam gerakan antikorupsi. Karyawan yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut dapat mengajukan permintaan ke ICW untuk pelatihan lanjutan,” tandasnya.

Setiap peserta workshop juga akan menerima sertifikat sebagai bentuk pengakuan atas partisipasi mereka dalam inisiatif ini. Dengan terselenggaranya workshop ini, PT SIER menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih dan akuntabel, sekaligus mendukung program BUMN Bersih sebagai bagian dari upaya pembangunan negeri yang lebih transparan dan bebas korupsi.

Berita Terbaru

Eri Cahyadi Tegaskan Dana Rp5 Juta per RW untuk Gen Z Harus Berdampak Nyata, Ini Syaratnya

Eri Cahyadi Tegaskan Dana Rp5 Juta per RW untuk Gen Z Harus Berdampak Nyata, Ini Syaratnya

Senin, 16 Feb 2026 06:19 WIB

Senin, 16 Feb 2026 06:19 WIB

Jurnas.net - Eri Cahyadi menegaskan bahwa bantuan dana Rp5 juta per bulan untuk setiap RW di Kota Surabaya tidak diberikan secara cuma-cuma. Anggaran yang…

Refleksi Sejarah Golkar, Sekjen Tekankan Kader Harus Relevan Menjawab Kebutuhan Rakyat

Refleksi Sejarah Golkar, Sekjen Tekankan Kader Harus Relevan Menjawab Kebutuhan Rakyat

Minggu, 15 Feb 2026 21:38 WIB

Minggu, 15 Feb 2026 21:38 WIB

Jurnas.net - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, mengingatkan seluruh kader agar kembali pada ruh dasar kelahiran Golkar, yakni sebagai…

Bahlil Targetkan 73 Persen Pemilih Produktif Jadi Basis Kemenangan Golkar 2029

Bahlil Targetkan 73 Persen Pemilih Produktif Jadi Basis Kemenangan Golkar 2029

Minggu, 15 Feb 2026 17:43 WIB

Minggu, 15 Feb 2026 17:43 WIB

Jurnas.net - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan arah baru strategi politik partainya dalam menghadapi Pilkada dan Pemilu 2029. Golkar,…

Bahlil Optimistis Golkar Jatim Tambah Kursi DPRD hingga DPR RI pada 2029

Bahlil Optimistis Golkar Jatim Tambah Kursi DPRD hingga DPR RI pada 2029

Minggu, 15 Feb 2026 16:26 WIB

Minggu, 15 Feb 2026 16:26 WIB

Jurnas.net - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan optimisme tinggi terhadap kekuatan Partai Golkar di Jawa Timur dalam menghadapi Pilkada…

Ali Mufthi: Golkar Jatim Siap Jadi Kunci Kemenangan Nasional di 2029

Ali Mufthi: Golkar Jatim Siap Jadi Kunci Kemenangan Nasional di 2029

Minggu, 15 Feb 2026 14:16 WIB

Minggu, 15 Feb 2026 14:16 WIB

Jurnas.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu penopang utama kemenangan Partai Golkar…

Sejarah Baru Golkar Dimulai dari Jatim, Bahlil Apresiasi Inovasi Pelantikan Serentak DPD 

Sejarah Baru Golkar Dimulai dari Jatim, Bahlil Apresiasi Inovasi Pelantikan Serentak DPD 

Minggu, 15 Feb 2026 13:44 WIB

Minggu, 15 Feb 2026 13:44 WIB

Jurnas.net - Sejarah baru politik nasional tercatat dari Jawa Timur. Untuk pertama kalinya di Indonesia, 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat…