Klaim Tak Terlibat Kasus Dana Hibah Jatim, Benarkah La Nyalla Tak Kenal Kusnadi?

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Mantan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Istimewa)
Mantan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (Istimewa)

Jurnas.net - Mantan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti angkat suara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di salah satu rumahnya di kawasan Mulyorejo, Surabaya, Senin pagi, 14 April 2025. Ia mempertanyakan dasar hukum dan relevansi penggeledahan tersebut, yang disebutnya tidak memiliki kaitan apapun dengan dirinya.

Penggeledahan itu dilakukan KPK dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur yang menjerat mantan Ketua DPRD Jatim, Kusnadi, sebagai tersangka. Lima orang penyidik KPK datang ke rumah tersebut dan diterima oleh penjaga rumah, M. Eriyanto, serta disaksikan dua asisten rumah tangga.

“Saya benar-benar bingung. Saya tidak pernah berurusan dengan Kusnadi, bahkan tidak mengenalnya. Saya juga tidak tahu siapa saja penerima hibah yang terkait dengannya. Apalagi saya bukan bagian dari kelompok masyarakat (pokmas) maupun penerima hibah," kata La Nyalla, dalam keterangan resminya.

La Nyalla menyebutkan bahwa hasil penggeledahan KPK di rumahnya nihil. Tidak ada barang, uang, atau dokumen yang disita oleh penyidik. Ia bahkan telah membaca berita acara penggeledahan yang dikirimkan melalui WhatsApp oleh penjaga rumahnya.

"Jelas tertulis di berita acara, ‘dari hasil penggeledahan tidak ditemukan uang/barang/dokumen yang diduga terkait perkara’. Jadi buat saya ini sudah selesai. Tapi tetap saja saya bertanya-tanya, kenapa bisa rumah saya yang dijadikan sasaran penggeledahan?," ujarnya.

Baca Juga : KPK Kembali Obok-obok Pemprov Jatim Terkait Kasus Dana Hibah

La Nyalla pun meminta KPK untuk memberikan klarifikasi terbuka ke publik guna meluruskan persepsi yang terlanjur terbentuk. Menurutnya, tanpa penjelasan resmi dari lembaga antirasuah, citra dirinya sebagai tokoh publik bisa ikut tercoreng.

“Saya minta KPK sampaikan ke publik bahwa rumah saya tidak ditemukan barang bukti apapun. Jangan sampai karena berita penggeledahan ini, nama saya seolah terseret dalam kasus yang tidak ada kaitannya,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Dishub Surabaya Tegaskan Legalitas, 500 Juru Parkir Belum Perpanjang KTA 2026

Dishub Surabaya Tegaskan Legalitas, 500 Juru Parkir Belum Perpanjang KTA 2026

Jumat, 30 Jan 2026 18:07 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:07 WIB

Jurnas.net - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya mengimbau ratusan juru parkir (jukir) agar segera melakukan validasi dan perpanjangan Kartu Tanda Anggota…

Surabaya Jadi Kota Andalan HONOR, Experience Store Pertama di Luar Jabodetabek Resmi Dibuka

Surabaya Jadi Kota Andalan HONOR, Experience Store Pertama di Luar Jabodetabek Resmi Dibuka

Jumat, 30 Jan 2026 17:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 17:45 WIB

Jurnas.net - HONOR resmi membuka HONOR Experience Store pertama di Surabaya yang berlokasi di Surabaya, Jumat, 30 Januari 2026. Kehadiran gerai ini bukan…

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Live TikTok di Ruang Kerja, Anggota Polres Sampang Terancam Sanksi Etik

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 15:44 WIB

Jurnas.net - Era media sosial menghadirkan tantangan baru bagi institusi penegak hukum. Di tengah tuntutan keterbukaan dan citra publik, Polres Sampang…

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Surabaya Siapkan Skema Bencana Terpadu, Hadapi Rob hingga Ancaman Sesar Aktif

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 14:03 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Surabaya menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan lagi agenda musiman atau sekadar respons darurat. Melalui Apel Kesiapsiagaan…

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Kapolda Jatim Tegaskan Komitmen Reformasi Polri, Hukum Berkeadilan Jadi Prioritas

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 12:41 WIB

Jurnas.net - Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menegaskan komitmen penuh Polda Jawa Timur dalam mendukung Reformasi Polri yang berorientasi pada…

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Pembatasan HP di Sekolah Surabaya Diklaim Efektif Tekan Bullying dan Tingkatkan Interaksi Siswa

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 11:37 WIB

Jurnas.net - Kebijakan pembatasan penggunaan gawai atau handphone (HP) di sekolah yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menunjukkan dampak…