Perlindungan Data Pribadi Mandek: DPRD Jatim Desak Pemprov Gencar Literasi Digital

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah. (Insani/Jurnas.net)
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah. (Insani/Jurnas.net)

Jurnas.net - Komisi A DPRD Jawa Timur menyoroti lambatnya implementasi perlindungan data pribadi di tingkat daerah akibat belum adanya regulasi turunan dari pemerintah pusat. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, menyebutkan bahwa pihaknya tidak bisa melangkah lebih jauh tanpa adanya payung hukum yang jelas dari pusat.

“Untuk perlindungan data pribadi, kami masih menunggu kebijakan dari pusat. Payung hukumnya belum selesai. Jadi kami di daerah belum bisa bergerak lebih jauh,” kata Dedi, Jumat, 1 Agustus 2025.

Menurut Dedi, berbagai praktik yang memanfaatkan data pribadi secara tidak sah seperti telemarketing agresif dan penyalahgunaan oleh aplikasi pinjaman online (pinjol) semakin menegaskan urgensi perlindungan hukum bagi warga.

“Data pribadi ini sangat rentan disalahgunakan. Contohnya oleh aplikasi pinjol yang kemudian digunakan untuk telemarketing. Tapi karena regulasinya masih digodok di pusat, kami belum bisa berbuat banyak selain mengimbau masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga : Skandal Rp569 Miliar Bank Jatim Mengambang: Rekomendasi DPRD Terkunci di Meja Pimpinan DPRD Jatim

Ia menambahkan bahwa meskipun pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Siber, namun perangkat hukum untuk mendukung kerja perlindungan data di daerah belum tersedia. Menurutnya, jika pemerintah daerah bertindak tanpa dasar hukum yang sah, dikhawatirkan justru dianggap menyalahi kewenangan.

“Sejak awal kami sudah sampaikan pentingnya regulasi. Tapi ini memang berada di ranah nasional. Kalau kami bergerak lebih dulu, bisa dianggap melangkahi,” kata Dedi.

Sebagai langkah mitigasi, Komisi A mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Edukasi dinilai sebagai jalan sementara yang efektif untuk menekan risiko penyalahgunaan data pribadi.

“Karena belum ada dasar hukum yang kuat, kami minta Pemprov Jatim aktif memberi edukasi dan imbauan. Contohnya, Dinas Pendidikan sudah mulai menyisipkan materi tentang bahaya judi online dan pinjaman ilegal dalam kegiatan MPLS di tingkat SMP,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Pemkot Surabaya Perketat Verifikasi Data SPMB SMP 2026, Pastikan Seleksi Transparan dan Tepat Sasaran

Pemkot Surabaya Perketat Verifikasi Data SPMB SMP 2026, Pastikan Seleksi Transparan dan Tepat Sasaran

Jumat, 12 Jun 2026 15:39 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 15:39 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang Sekolah Menengah …

Surabaya Bidik Piala Presiden di Festival Nasional Reog Ponorogo 2026, Wali Kota Siapkan Bonus Rp100 Juta

Surabaya Bidik Piala Presiden di Festival Nasional Reog Ponorogo 2026, Wali Kota Siapkan Bonus Rp100 Juta

Jumat, 12 Jun 2026 13:26 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 13:26 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya bangsa dengan mengirimkan kontingen terbaik untuk b…

Kasus TBC Mengganas di Surabaya Sepanjang 2026, DPRD Jatim Minta Pemerintah Bergerak Lebih Agresif

Kasus TBC Mengganas di Surabaya Sepanjang 2026, DPRD Jatim Minta Pemerintah Bergerak Lebih Agresif

Jumat, 12 Jun 2026 11:08 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 11:08 WIB

Jurnas.net – Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Dalam kurun lima bulan pertama tahun 2026, sebanyak 4.191 …

Surabaya Cetak Pemimpin Pemadam Kebakaran Bersertifikat, Siap Hadapi Situasi Darurat Berisiko Tinggi

Surabaya Cetak Pemimpin Pemadam Kebakaran Bersertifikat, Siap Hadapi Situasi Darurat Berisiko Tinggi

Jumat, 12 Jun 2026 09:53 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 09:53 WIB

Jurnas.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat kualitas layanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan menyiapkan sumber daya m…

Sidang Perdana Maidi, Jaksa KPK Beber Dugaan Perizinan Jadi Ladang Setoran Miliaran Rupiah ke Walkot Madiun

Sidang Perdana Maidi, Jaksa KPK Beber Dugaan Perizinan Jadi Ladang Setoran Miliaran Rupiah ke Walkot Madiun

Jumat, 12 Jun 2026 07:42 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 07:42 WIB

Jurnas.net – Sidang perdana perkara dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) S…

Surabaya Temukan 4.191 Kasus TBC hingga Mei 2026, Pengobatan dan Deteksi Dini Diperkuat

Surabaya Temukan 4.191 Kasus TBC hingga Mei 2026, Pengobatan dan Deteksi Dini Diperkuat

Kamis, 11 Jun 2026 19:34 WIB

Kamis, 11 Jun 2026 19:34 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengintensifkan upaya penanggulangan tuberkulosis (TBC) melalui kegiatan tracing, screening, dan…