Anggota DPRD Jatim Dapat Tunjangan Rumah Rp57 Juta Per Bulan: Lebih Besar dari DPR RI

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya. (Istimewa)
Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura Surabaya. (Istimewa)

Jurnas.net - Sorotan publik terhadap besarnya fasilitas wakil rakyat belum usai. Setelah DPR RI resmi menurunkan tunjangan anggotanya usai diguncang gelombang demonstrasi, kini giliran DPRD Jawa Timur yang menjadi perhatian. Ternyata, nilai tunjangan perumahan anggota legislatif Jatim justru lebih tinggi dibandingkan DPR RI sebesar Rp57 juta per bulan.

Hal ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/30/KPTS/013/2023, Ketua DPRD Jatim menerima tunjangan rumah sebesar Rp57.750.000 per bulan. Wakil Ketua memperoleh Rp54.862.500, sementara anggota DPRD mendapat Rp49.087.500 per bulan. Jumlah ini jauh di atas tunjangan rumah anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan sebelum akhirnya dipangkas.

Tak hanya itu, para legislator Jatim juga menerima tunjangan transportasi sesuai Keputusan Gubernur Nomor 188/31/KPTS/013/2023, yakni sebesar Rp20.850.000 per bulan per orang.

Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menegaskan bahwa pemberian tunjangan tersebut sudah sesuai aturan. "Yang penting tidak menyalahi regulasi. Kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat terkait evaluasi tunjangan,” kata Musyafak, Kamis, 11 September 2025.

Baca Juga : Gus Atho’ Desak Pemerintah Wujudkan Pemerataan Layanan Kesehatan Hingga Daerah Terpencil

Meski demikian, Musyafak mengingatkan agar para legislator tidak berlebihan di tengah sorotan publik. "Tidak boleh pamer harta secara berlebihan. Justru mereka harus aktif menyerap aspirasi masyarakat,” jata politisi PKB itu.

Hingga kini, DPRD Jatim masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat maupun Kementerian Dalam Negeri terkait revisi besaran tunjangan tersebut.

Sebelumnya, DPR RI menjadi sasaran kritik keras publik setelah gelombang demonstrasi menolak berbagai kebijakan pemerintah meluas hingga Senayan. Salah satu tuntutan massa adalah pemangkasan fasilitas mewah para wakil rakyat.

Di tengah desakan itu, DPR RI akhirnya memangkas sejumlah pos tunjangan, untuk meredam gejolak dan menunjukkan empati pada kondisi ekonomi masyarakat. Namun, langkah itu justru menimbulkan sorotan baru ketika publik mengetahui bahwa tunjangan rumah DPRD Jatim ternyata lebih tinggi dibandingkan DPR RI.

Berita Terbaru

Bidik Pasar Magnesia, PT Loka Targetkan Pendapatan Rp42,5 Miliar di 2026

Bidik Pasar Magnesia, PT Loka Targetkan Pendapatan Rp42,5 Miliar di 2026

Kamis, 15 Jan 2026 17:04 WIB

Kamis, 15 Jan 2026 17:04 WIB

Jurnas.net - Memasuki usia lebih dari satu abad, PT Loka Refractories (Wira Jatim Group) tak hanya bertahan sebagai pemain lama di industri refraktori, tetapi…

Pemkot Surabaya Pastikan Flyover Taman Pelangi Segera Dibangun, Target Awal 2027 Rampung

Pemkot Surabaya Pastikan Flyover Taman Pelangi Segera Dibangun, Target Awal 2027 Rampung

Kamis, 15 Jan 2026 14:32 WIB

Kamis, 15 Jan 2026 14:32 WIB

Jurnas.net - Kawasan Taman Pelangi bersiap memasuki babak baru. Setelah seluruh proses pembebasan lahan rampung, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan…

PMI Surabaya Perluas Donor Darah hingga Kampung, Gandeng Program Kampung Pancasila

PMI Surabaya Perluas Donor Darah hingga Kampung, Gandeng Program Kampung Pancasila

Kamis, 15 Jan 2026 13:48 WIB

Kamis, 15 Jan 2026 13:48 WIB

Jurnas.net - Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surabaya merespons tantangan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dengan menggeser pendekatan gerakan kemanusiaan dari…

Gus Lilur Soroti UU Minerba 2025: Perizinan Tambang Masih Rumit Terhambat WP

Gus Lilur Soroti UU Minerba 2025: Perizinan Tambang Masih Rumit Terhambat WP

Kamis, 15 Jan 2026 11:29 WIB

Kamis, 15 Jan 2026 11:29 WIB

Jurnas.net - Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) disambut optimisme para pelaku usaha tambang nasional.…

SE Wali Kota Surabaya Soal HP Anak: Cegah Radikalisme dan Konten Negatif Sejak Dini

SE Wali Kota Surabaya Soal HP Anak: Cegah Radikalisme dan Konten Negatif Sejak Dini

Kamis, 15 Jan 2026 07:14 WIB

Kamis, 15 Jan 2026 07:14 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya membatasi penggunaan gawai di sekolah, tetapi juga membangun ekosistem perlindungan anak di ruang…

Banyuwangi Bagikan Becak Listrik untuk Lansia: Dorong Transportasi Hijau dan Pariwisata Kota

Banyuwangi Bagikan Becak Listrik untuk Lansia: Dorong Transportasi Hijau dan Pariwisata Kota

Kamis, 15 Jan 2026 06:34 WIB

Kamis, 15 Jan 2026 06:34 WIB

Jurnas.net - Bantuan ratusan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto untuk pengemudi becak lanjut usia di Banyuwangi bukan sekadar program sosial.…