Jurnas.net - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Surabaya mendeklarasikan komitmen bersama melawan premanisme melalui kegiatan bertajuk “Sumpah 100% Arek Suroboyo”, Senin malam, 29 Desember 2025. Deklarasi ini menjadi penegasan sikap tegas Pemkot Surabaya terhadap segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan tindakan main hakim sendiri yang mencederai nilai kebangsaan dan hukum.
Kegiatan tersebut diikuti oleh pemuda Karang Taruna, komunitas kepemudaan lintas suku, serta berbagai elemen masyarakat. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi hadir langsung bersama Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kota Surabaya Rini Indriyani, didampingi jajaran perangkat daerah Pemkot Surabaya.
Dalam sambutannya, Eri mengingatkan para pemuda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan warga Surabaya, terlebih yang mengarah pada sentimen kesukuan. "Maka arek-arek Surabaya jangan pernah terprovokasi. Jangan pernah arek Surabaya diadu,” tegas Eri.
Eri menegaskan bahwa Surabaya dibangun dari keberagaman suku, budaya, dan latar belakang. Karena itu, segala bentuk diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, dan golongan (SARA) harus dilawan secara bersama-sama dengan cara yang beradab dan taat hukum. "Surabaya harus berani, tapi berani yang beradab dan santun sesuai aturan. Ketika ada diskriminasi atau kekerasan, Surabaya tidak boleh diam,” katanya.
Dalam konteks ini, Eri secara khusus menyinggung kasus perusakan rumah dan kekerasan terhadap Nenek Elina yang sempat mengundang perhatian publik. Ia menyayangkan peristiwa tersebut, terlebih karena sempat menyeret sentimen suku tertentu dan mencederai rasa keadilan masyarakat.
Namun demikian, Eri menyampaikan rasa syukurnya atas langkah cepat aparat kepolisian yang bergerak sigap menangani kasus tersebut.
“Surabaya adalah kota hukum. Saya bersyukur dan mengapresiasi kepolisian yang bergerak cepat menangkap pelaku. Ini bukti bahwa hukum berjalan dan negara hadir melindungi warganya,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret pencegahan, Pemkot Surabaya memastikan akan segera membentuk Satgas Anti Premanisme yang melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta tokoh dan pemimpin suku di Kota Surabaya.
“Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi premanisme di Kota Surabaya. Kita harus berani melawan premanisme, bersatu, tapi tetap menjunjung tinggi hukum,” jelasnya.
Eri juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, untuk terlibat aktif dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban kota. Ia mengungkapkan rencana Pemkot Surabaya mengumpulkan seluruh organisasi masyarakat (ormas) dan perwakilan suku pada 31 Desember 2025 untuk berikrar bersama menolak premanisme dan kekerasan.
“Saya titipkan Kota Surabaya kepada para pemuda. Jangan pernah mau rumah kita dibakar, dirusak, atau dijadikan perang suku. Surabaya harus tetap aman, rukun, dan beradab,” pungkasnya.
Editor : Andi Setiawan
Berita Terbaru
Kamis, 29 Okt 2026 20:35 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 20:35 WIB
Jurnas.net - I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan atau Alit Kelakan terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) periode…
Kamis, 29 Okt 2026 17:21 WIB
Kamis, 29 Okt 2026 17:21 WIB
Jurnas.net – Dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) senilai Rp 687,5 juta kepada mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Nur K…
Rabu, 28 Okt 2026 21:55 WIB
Rabu, 28 Okt 2026 21:55 WIB
Jurnas.net - Penguatan jaringan transmisi listrik menjadi kunci keberhasilan transisi energi Indonesia. Pembangunan pembangkit energi terbarukan harus diiringi…
Rabu, 28 Okt 2026 20:56 WIB
Rabu, 28 Okt 2026 20:56 WIB
Jurnas.net - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan pentingnya menghidupkan kembali pemikiran Bung Karno dan menempatkan Marhaenisme…
Rabu, 28 Okt 2026 18:48 WIB
Rabu, 28 Okt 2026 18:48 WIB
Jurnas.net - Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), Ir. Izedrik Emir Moeis, M.Sc., menekankan pentingnya mengenalkan kembali pemikiran Bung Karno…
Selasa, 27 Okt 2026 17:51 WIB
Selasa, 27 Okt 2026 17:51 WIB
Jurnas.net – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menilai penanganan pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan program bursa kerja atau j…
Selasa, 27 Okt 2026 14:33 WIB
Selasa, 27 Okt 2026 14:33 WIB
Jurnas.net - Kekhawatiran aksinya terbongkar diduga menjadi motif Dwi Bagus Martono (40) membunuh anak tirinya, AGM, yang baru berusia empat tahun di Kota…
Selasa, 27 Okt 2026 13:09 WIB
Selasa, 27 Okt 2026 13:09 WIB
Jurnas.net — Kabupaten Gresik membidik posisi tiga besar dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XV dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) III J…
Selasa, 27 Okt 2026 12:38 WIB
Selasa, 27 Okt 2026 12:38 WIB
Jurnas.net - Penyidik Polda Jawa Timur menjerat Dwi Bagus Martono (DBM), pria berusia 40 tahun asal Kota Madiun, dengan pasal pembunuhan berencana atas dugaan…
Selasa, 27 Okt 2026 11:27 WIB
Selasa, 27 Okt 2026 11:27 WIB
Jurnas.net - Pengusaha Nahdlatul Ulama (NU), HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menjajaki peluang bisnis batu bara dan budi daya benih bening…
Senin, 26 Okt 2026 10:01 WIB
Senin, 26 Okt 2026 10:01 WIB
Jurnas.net - Polisi mengungkap kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial DH (30) dan anaknya yang masih berusia empat tahun, AG, di Kota…
Senin, 26 Okt 2026 09:04 WIB
Senin, 26 Okt 2026 09:04 WIB
Jurnas.net – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) memperkuat infrastruktur kelistrikan untuk mendukung kebutuhan industri …
Senin, 26 Okt 2026 08:02 WIB
Senin, 26 Okt 2026 08:02 WIB
Jurnas.net - Musik menjadi ruang perjumpaan sekaligus sarana menyuarakan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial dalam Yayaya Fest 2026 yang digelar di…
Sabtu, 24 Okt 2026 14:17 WIB
Sabtu, 24 Okt 2026 14:17 WIB
Jurnas.net – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur menyalurkan 1.000 paket sembako dan m…
Jumat, 23 Okt 2026 18:35 WIB
Jumat, 23 Okt 2026 18:35 WIB
Jurnas.net - Advokat senior Jutek Bongso menyoroti fragmentasi organisasi advokat di Indonesia yang dinilainya berpotensi merugikan masyarakat pencari…