Eri Cahyadi Tegaskan Dana Rp5 Juta per RW untuk Gen Z Harus Berdampak Nyata, Ini Syaratnya

author Kurniawan

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Humas Pemkot Surabaya)

Jurnas.net - Eri Cahyadi menegaskan bahwa bantuan dana Rp5 juta per bulan untuk setiap RW di Kota Surabaya tidak diberikan secara cuma-cuma. Anggaran yang dikhususkan bagi generasi muda atau Gen Z melalui program Kampung Pancasila itu harus berbasis proposal dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam mendorong kemandirian ekonomi pemuda sekaligus menekan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan di Kota Pahlawan.

Cak Eri, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa setiap Karang Taruna atau kelompok Gen Z di tingkat RW wajib menyusun proposal kegiatan yang jelas arah dan manfaatnya. Proposal itu akan diseleksi di tingkat kecamatan sebelum dana dicairkan.

“Proposalnya harus kegiatan yang ada manfaatnya untuk Karang Taruna dan Gen Z di setiap RW. Kalau ada manfaatnya yang bisa langsung dirasakan, uangnya langsung dicairkan. Tapi kalau hanya untuk kegiatan seremonial yang tidak ada manfaatnya, tidak akan kita kasih,” kata Eri, Senin, 16 Februari 2026.

Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan sekadar pembagian anggaran, melainkan bagian dari proses pembelajaran agar anak muda memiliki visi, perencanaan, dan mental kewirausahaan. “Saya ingin Gen Z ini punya pandangan, punya visi, punya rencana. Jangan sampai dikasih duit lalu habis begitu saja tanpa manfaat. Kita latih mereka menata rencana agar bisa menjadi wiraswasta,” ujarnya.

Program ini telah berjalan sejak Januari 2026. Bagi RW yang belum mengajukan proposal pada bulan pertama, dana tersebut dipastikan tidak hangus dan bisa digabungkan pada bulan berikutnya. “Kalau Januari belum diambil, bisa diambil di Februari dengan kegiatan yang digabungkan. Misalnya Rp5 juta Januari dan Rp5 juta Februari, berarti total Rp10 juta,” jelasnya.

Skema ini, menurut Eri, memberi fleksibilitas bagi pemuda untuk merancang program yang lebih matang dan berdampak jangka panjang.
Terhubung dengan Industri Horeka
Tak hanya menyediakan dana stimulan, Pemkot Surabaya juga membangun ekosistem pasar.

Baru-baru ini, pemkot menjalin kerja sama dengan sedikitnya 38 pelaku industri hotel, restoran, dan kafe (Horeka) untuk menyerap produk-produk dari kampung di Surabaya. Melalui sinergi ini, dana Rp5 juta per RW diharapkan menjadi pemicu lahirnya unit usaha baru di tingkat kampung, mulai dari penyediaan daging ayam, sayuran, produk olahan, hingga perlengkapan seperti sandal hotel.

“Harapannya dana ini jadi stimulan untuk membangun usaha yang bisa menyuplai kebutuhan Horeka. Jadi bukan hanya kegiatan internal, tapi benar-benar menghasilkan,” kata Eri.

Eri menegaskan, Kampung Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai ruang penguatan nilai kebersamaan dan guyub rukun, tetapi juga sebagai pusat inkubasi ekonomi kreatif bagi generasi muda.

Pemkot bersama sejumlah stakeholder akan melakukan pendampingan kepada kelompok Gen Z penerima dana agar usaha yang dibangun berkelanjutan dan tidak berhenti di tengah jalan.
Ia menargetkan, melalui skema ini angka pengangguran terbuka di kalangan anak muda bisa ditekan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat kampung.

“Belajarlah kita mulai menata agar anak muda bisa menjadi wiraswasta, bisa menggerakkan kegiatan yang bermanfaat untuk kampung. Itu yang ingin saya mulai, supaya mereka terbiasa,” pungkasnya.

Berita Terbaru

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, GM FKPPI Jatim Kecam Israel dan Desak Negara Bertindak Tegas

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, GM FKPPI Jatim Kecam Israel dan Desak Negara Bertindak Tegas

Selasa, 31 Mar 2026 16:32 WIB

Selasa, 31 Mar 2026 16:32 WIB

Jurnas.net — Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Praka Farizal Rhomadhon di Padukuhan Ledok, Sidorejo, Lendah, Kulon Progo. Di rumah sederhana yang d…

Rieke: RUU PSdK Harus Lindungi Pembela HAM dari Kriminalisasi

Rieke: RUU PSdK Harus Lindungi Pembela HAM dari Kriminalisasi

Senin, 30 Mar 2026 22:41 WIB

Senin, 30 Mar 2026 22:41 WIB

Jurnas.net - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka, mengusulkan penguatan perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU…

DPRD Jatim Bentuk Pansus LKPJ 2025, Rapor Kinerja Khofifah-Emil Siap Dievaluasi

DPRD Jatim Bentuk Pansus LKPJ 2025, Rapor Kinerja Khofifah-Emil Siap Dievaluasi

Senin, 30 Mar 2026 13:41 WIB

Senin, 30 Mar 2026 13:41 WIB

Jurnas.net - DPRD Provinsi Jawa Timur mulai menggeber fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan…

Gus Lilur Bongkar Ketimpangan Industri Rokok, Dorong Model UMKM untuk Sejahterakan Petani

Gus Lilur Bongkar Ketimpangan Industri Rokok, Dorong Model UMKM untuk Sejahterakan Petani

Senin, 30 Mar 2026 06:37 WIB

Senin, 30 Mar 2026 06:37 WIB

Jurnas.net – Ketimpangan dalam industri tembakau nasional kembali menjadi sorotan. Founder Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup (BARONG Grup), HRM. K…

Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Polda Jatim dan Pemkab Banyuwangi Perketat Pengawasan di Ketapang

Puncak Arus Balik Lebaran 2026, Polda Jatim dan Pemkab Banyuwangi Perketat Pengawasan di Ketapang

Minggu, 29 Mar 2026 17:50 WIB

Minggu, 29 Mar 2026 17:50 WIB

Jurnas.net - Puncak arus balik Lebaran 2026 di lintas penyeberangan Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk terjadi pada Minggu (29/3/2026). Ribuan…

Ali Mufthi: Golkar Jatim Punya Banyak Figur Kuat untuk Pilgub 2029

Ali Mufthi: Golkar Jatim Punya Banyak Figur Kuat untuk Pilgub 2029

Minggu, 29 Mar 2026 13:31 WIB

Minggu, 29 Mar 2026 13:31 WIB

Jurnas.net – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2029. Momentum h…