Jurnas.net - Persoalan transportasi laut Gresik–Bawean kembali disorot tajam dalam sarasehan rangkaian Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional di Yogyakarta, Sabtu, 11 April 2026. Bukan sekadar keluhan klasik, isu ini menjadi kritik serius terhadap tata kelola layanan penyeberangan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Salah satu tokoh Bawean, Prof. Dr. Sulaiman R., secara lugas membeberkan fakta lapangan terkait mahalnya harga tiket, dan sulitnya akses pembelian menjadi dua masalah utama yang terus berulang tanpa solusi konkret. Kondisi ini bahkan disebut semakin parah saat momentum krusial seperti arus mudik Lebaran.
“Masalahnya bukan hanya mahal, tapi juga sulit didapat. Ini menunjukkan ada problem sistemik dalam pengelolaan tiket dan distribusinya,” kata Sulaiman.
Harga Mahal, Akses Sulit
Saat ini, terdapat dua moda utama yang melayani rute Gresik - Bawean, yakni Kapal Express Bahari dan KMP Giliiyang. Harga tiket untuk Express Bahari berkisar Rp200.000 per penumpang, sedangkan KMP Giliiyang sekitar Rp80.000. Namun di lapangan, harga tiket kerap melonjak hingga Rp250.000 per penumpang.
Berdasarkan survei yang dipaparkan Prof. Sulaiman, 54 persen warga Bawean menilai harga tiket mahal, 20 persen bahkan menyebut sangat mahal, dan hanya 26 persen yang menganggap normal.
Tak hanya itu, persoalan akses informasi juga memperburuk keadaan. Sebanyak 66 persen masyarakat Bawean tidak mengetahui agen resmi maupun kontaknya (nomor telepon), menunjukkan minimnya transparansi dari operator maupun pihak terkait.
Prof. Dr. Sulaiman saat pemaparan tentang Pulau Bawean. (Insani/Jurnas.net)
Praktik Calo dan Sistem yang Amburadul
Mirisnya lagi, 75 persen warga Bawean mengaku kesulitan mendapatkan tiket, baik saat berangkat dari Gresik maupun dari Bawean. Ironisnya, kondisi ini justru membuka ruang subur bagi praktik percaloan.
Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tiket online cepat habis dalam hitungan menit, namun tiket yang sama muncul kembali di tangan calo, serta harga dijual lebih tinggi tanpa kontrol. Bahkan terkesan dibiarkan.
“Ini bukan sekadar kelangkaan tiket, tapi indikasi kuat adanya kebocoran distribusi. Sistemnya harus dibenahi total,” sindir Prof. Sulaiman.
Ia menilai lemahnya pengawasan dan tidak adanya sistem distribusi tiket yang transparan membuat masyarakat menjadi korban. Dalam situasi tertentu, warga bahkan harus menunda perjalanan penting hanya karena tidak kebagian tiket.
Usulan Tegas: Pemkab Gresik Jangan Setengah Hati
Sebagai solusi, Prof. Sulaiman mendorong langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya saat melakukan perpanjangan kontrak dengan operator kapal. Ia mengusulkan beberapa poin strategis. Yaitu, pengoperasian dua kapal pulang-pergi (PP) mulai H-10 hingga H+10 Lebaran, penjualan tiket hanya melalui jalur resmi aplikasi, loket, dan agen resmi, publikasi terbuka daftar agen resmi beserta kontaknya, penegakan aturan identitas penumpang, serta memastikan nama di tiket sesuai KTP.
"Jika aturan ini tidak ditegakkan secara konsisten, maka persoalan klasik akan terus berulang setiap tahun," jelasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada Pemkab Gresik dan instansi terkait yang dinilai belum hadir secara maksimal dalam menjamin layanan transportasi publik yang adil dan terjangkau. “Transportasi laut ini urat nadi masyarakat Bawean. Kalau aksesnya mahal dan sulit, maka yang terdampak bukan hanya mobilitas, tapi juga ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat,” pungkasnya.
Sarasehan HBH Bawean Internasional pun menjadi panggung penting untuk menyuarakan keresahan kolektif warga Bawean. Harapannya, suara ini tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar ditindaklanjuti menjadi kebijakan nyata.
Editor : Amal
