Jurnas.net - Dentang bel sekolah kembali diupayakan berbunyi di tengah sisa lumpur dan puing bencana. Menjelang dimulainya semester baru pada 5 Januari 2026, personel TNI Angkatan Darat dikerahkan secara masif untuk mempercepat pembersihan sekolah-sekolah terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh, mulai dari Pidie Jaya, Aceh Utara, hingga Aceh Tamiang.
Langkah ini bukan semata soal kesiapan bangunan, tetapi juga menjadi ikhtiar negara memastikan anak-anak korban bencana tidak kehilangan ruang belajar dan rasa aman untuk kembali menata masa depan mereka.
Sejak Sabtu (3/1/2026), personel TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana menyisir puluhan satuan pendidikan.
Di antaranya pembersihan sekolah di Aceh Utara, yakni di MIN 29, MIN 21, SMAN 1 Baktiya, SMPN 1 Lapang, SDN 19 Jambo Aye, TK Pelangi, serta SDN 7 Kuala Simpang. Di wilayah Pidie Jaya dan sekitarnya, TNI juga membersihkan TK Quratul Aqyun, PAUD Nurul Ikhlas, SDN Grong-Grong, SDN Ketibung, Pondok Dayah Asasul Huda, SDN 8 Meureudu, MIN 2 Meurah Dua, MTs Meurah Dua, SMPN 5 Kejuruan Muda, SDN Simpang Kiri, TK Al Fatih, dan MIS Al Amin.
Pembersihan dilakukan menyeluruh, baik di dalam ruang kelas maupun di halaman sekolah. Lumpur yang telah mengeras disiram dan disekop secara manual, sementara material sampah sisa banjir dan longsor diangkut keluar area sekolah. Untuk sekolah dengan kondisi paling parah, alat berat berupa ekskavator turut diturunkan.
Di SDN 7 Kuala Simpang, proses pembersihan menunjukkan progres signifikan. Lantai kelas telah bersih dari lumpur, perlengkapan belajar mulai ditata kembali, menandai kesiapan awal sekolah menyambut murid. Sebaliknya, di MIN 2 Meurah Dua, lumpur masih menumpuk tebal di halaman, bangku-bangku kelas masih berada di luar ruangan, sehingga pengerjaan dilakukan lebih intensif dengan dukungan alat berat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah terdampak bencana tetap akan dimulai sesuai jadwal pada 5 Januari 2026. Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah telah menyiapkan tenda darurat sebagai ruang kelas sementara.
Berdasarkan data pemerintah, terdapat sekitar 3.700 sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra, dengan 3.100 sekolah di antaranya mengalami kerusakan berat. Oleh karena itu, percepatan pembersihan dan pemulihan sekolah menjadi fokus utama agar tidak terjadi kehilangan waktu belajar berkepanjangan bagi peserta didik.
Sejalan dengan itu, pemerintah menyiapkan tiga skenario kegiatan belajar mengajar (KBM) yang disesuaikan dengan fase pemulihan bencana. Skenario tersebut meliputi masa tanggap darurat (0–3 bulan), masa transisi (3–12 bulan), dan masa pemulihan (1–3 tahun).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran akan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. “Metode pembelajaran bersifat fleksibel dan adaptif, termasuk pengembangan bahan belajar darurat,” kata Abdul Mu’ti.
Editor : Prabu Narashan
