Kasus Korupsi Era Jokowi Terbanyak, Ganjar dan Mahfud Pastikan Komitmen Berantas Korupsi

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Capres Ganjar Pranowo saat menyapa relawan dan kader banteng di Kantor DPD PDIP Jawa Timur. (Dok: Jurnas.net)
Capres Ganjar Pranowo saat menyapa relawan dan kader banteng di Kantor DPD PDIP Jawa Timur. (Dok: Jurnas.net)

Jurnas.net - Calon presiden (capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait maraknya kasus korupsi. Bagaimana tidak, kasus korupsi era Jokowi terbanyak dari masa dua presiden sebelumnya.

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden tahun 2014, sejumlah menteri masuk bui akibat berbagai kasus korupsi. Belum lagi kepala daerah seperti bupati/wali kota dan pejabat lainnya.

Harapan masyarakat terhadap Jokowi dalam memberantas korupsi ternyata hanya isapan jempol semata. Sebab banyaknya kasus korupsi, salah satu bukti Jokowi gagal.

Sedikitnya ada enam menteri era Jokowi terjerat korupsi. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SYL mengikuti jejak mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham, mantan Menpora Imam Nahrawi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, dan mantan Mensos Juliari P. Batubara, dan mantan Menkominfo Johnny G. Plate.

Adapun jumlah menteri di era Jokowi yang terjerat kasus korupsi ini, lebih banyak dibandingkan masa dua presiden sebelumnya, yakni Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di mana pada era SBY terdapat lima menteri masuk bui, sedangkan di era Megawati, ada tiga menteri yang terjerat korupsi.

Tak mau kocolongan, capres Ganjar berulangkali menegaskan bahwa dirinya dan cawapres Mahfud MD, memiliki komitmen yang sama untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di negeri ini.

"Kami berkomitmen terhadap salah satu agenda reformasi, yaitu pemberantasan KKN," kata Ganjar, di hadapan relawan dan kader PDIP di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu malam, 22 November 2023.

[caption id="attachment_2015" align="alignnone" width="1600"] Capres Ganjar Pranowo saat menyapa relawan dan kader banteng di Kantor DPD PDIP Jawa Timur. (Dok: Jurnas.net)[/caption]

Apabila Indonesia bersih dari KKN, tegas Ganjar, maka seluruh program dari pemerintah bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa dipercepat. Sebab, uang negara aman bukan malah dicopet oleh para koruptor. "Dengan cara itu rakyat akan mendapatkan manfaat lebih banyak," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar meminta para kader dan relawan saat mensosialisasikan sosoknya dan Mahfud MD nantinya, dilakukan secara santun, bertutur kata dengan baik, dan tidak menyerang pihak lain. "Jangan sampai mencederai hati orang. Selalu gunakan kalimat dan tutur kata yang baik," pungkasnya. (Mal)

Berita Terbaru

Pansus DPRD Jatim Kebut Rekomendasi BUMD, Bidik Perombakan Tata Kelola

Pansus DPRD Jatim Kebut Rekomendasi BUMD, Bidik Perombakan Tata Kelola

Jumat, 24 Apr 2026 16:29 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 16:29 WIB

Jurnas.net — Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Timur kembali menjadi sorotan serius DPRD Jawa Timur. Namun kali ini, fokusnya bukan sekadar k…

Persib Unggul Head to Head, Arema Masih Jadi Lawan Sulit Jelang Duel di GBLA

Persib Unggul Head to Head, Arema Masih Jadi Lawan Sulit Jelang Duel di GBLA

Jumat, 24 Apr 2026 16:09 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 16:09 WIB

Jurnas.net - Persib Bandung memiliki catatan lebih baik atas Arema FC jelang pertemuan kedua tim dalam lanjuta BRI Super League di Stadion Gelora Bandung…

Dari BBM hingga Kinerja, WFH Bandung Klaim Tunjukkan Dampak Positif

Dari BBM hingga Kinerja, WFH Bandung Klaim Tunjukkan Dampak Positif

Jumat, 24 Apr 2026 15:54 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 15:54 WIB

Jurnas.net - Pemerintah Kota Bandung terus mengoptimalkan kebijakan Work From Home (WFH) yang kini memasuki pekan ketiga. Kebijakan ini diarahkan untuk…

DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Miliki Kewenganan untuk Awasi BUMD

DPRD Kabupaten Bandung Dinilai Tak Miliki Kewenganan untuk Awasi BUMD

Jumat, 24 Apr 2026 15:30 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 15:30 WIB

Polemik pengawasan PT Bandung Daya Sentosa (BDS) memicu perdebatan soal peran DPRD dan eksekutif.…

Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi, Fasilitas Jabatan Masih Melekat

Wakil Wali Kota Bandung Jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi, Fasilitas Jabatan Masih Melekat

Jumat, 24 Apr 2026 14:09 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 14:09 WIB

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, resmi berstatus tersangka dugaan korupsi, namun seluruh fasilitas dan tunjangan jabatan masih diberikan.…

Kinerja 70 Disabilitas Tak Kalah dengan Pekerja Lain di Pabrik HS 

Kinerja 70 Disabilitas Tak Kalah dengan Pekerja Lain di Pabrik HS 

Jumat, 24 Apr 2026 11:40 WIB

Jumat, 24 Apr 2026 11:40 WIB

Jurnas.net - Perusahaan rokok asal Jogjakarta, HS  menjaga komitmennya menjadi perusahaan inklusif. Di saat banyak penyandang disabilitas yang sulit dapat kerja…