Jurnas.net - Penyelenggaraan Halal Bihalal (HBH) Bawean Internasional di Yogyakarta dinilai bukan sekadar ajang silaturahmi tahunan, tetapi memiliki dimensi strategis dalam mendorong pembangunan daerah serta memperkuat posisi Bawean di tingkat nasional.
Hal ini disampaikan oleh salah satu Tokoh Bawean sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, yang melihat forum tersebut sebagai momentum konsolidasi besar masyarakat Bawean, termasuk diaspora.
Menurutnya, dari sudut pandang politik dan pembangunan, HBH Bawean Internasional menjadi ruang penting untuk menyatukan kekuatan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Bawean yang tersebar di berbagai wilayah, bahkan hingga mancanegara.
“Ini bukan sekadar temu kangen. HBH Bawean Internasional punya nilai strategis sebagai forum konsolidasi gagasan dan kepentingan pembangunan Bawean. Di sinilah suara masyarakat bisa dirumuskan secara kolektif,” kata Yahya, Jumat, 10 April 2026.
Politisi Golkar itu menilai momentum HBH dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Bawean dalam peta pembangunan daerah maupun nasional. Dengan menghadirkan tokoh-tokoh penting, pengusaha, hingga diaspora, forum ini membuka peluang advokasi kebijakan yang lebih terarah dan berdampak. “Kalau dikelola dengan baik, HBH ini bisa menjadi titik tekan politik yang positif—untuk memastikan Bawean tidak tertinggal dalam arus pembangunan,” tegasnya.
Yahya juga menyebut kegiatan HBH itu berpotensi menjadi ruang strategis untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bawean di tingkat kebijakan. Bentuk konkretnya, menurut dia, bisa berupa perumusan rekomendasi bersama yang kemudian diperjuangkan melalui jalur legislatif maupun eksekutif. “Harus ada output yang jelas, misalnya rekomendasi terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau ekonomi. Itu yang kemudian kita dorong di DPR maupun ke kementerian terkait,” jelasnya.
Dari sisi ekonomi, lanjut Yahya, HBH Bawean Internasional juga dinilai memiliki dampak signifikan bagi para pengusaha Bawean. Forum ini menjadi ajang memperluas jaringan usaha, membuka peluang investasi, hingga menjajaki kolaborasi lintas sektor. “Pengusaha Bawean bisa bertemu investor, membangun kemitraan, bahkan membuka pasar baru. Ini peluang besar yang tidak boleh dilewatkan,” katanya.
Ia juga melihat peluang konkret untuk mendorong program-program ekonomi melalui forum ini, seperti kemudahan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta promosi produk lokal Bawean ke pasar yang lebih luas. “Kalau ada sinergi dengan pemerintah dan lembaga keuangan, program seperti akses kredit UMKM atau pelatihan bisnis bisa langsung ditindaklanjuti,” ucapnya.
Yahya menekankan, dampak HBH harus bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat Bawean secara luas, bukan hanya oleh kalangan elite atau pengusaha besar. Oleh karena itu, diperlukan langkah kebijakan yang konkret agar hasil forum tidak berhenti pada seremoni semata.
“Harus ada tindak lanjut. Misalnya pembentukan tim kecil yang mengawal hasil rekomendasi, atau program nyata yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Peran pemerintah juga dinilai krusial dalam memastikan pemerataan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat, termasuk memastikan akses terhadap program-program pemberdayaan.
“Pemerintah harus memastikan manfaatnya sampai ke akar rumput, baik melalui program UMKM, pelatihan kerja, maupun pembangunan infrastruktur pendukung,” katanya.
Selain itu, HBH Bawean Internasional disebut sebagai titik temu penting untuk membangun kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah, swasta, hingga komunitas diaspora dapat bersinergi dalam mempercepat pembangunan Bawean.
Yahya juga menyoroti pentingnya peran diaspora Bawean yang selama ini tersebar di berbagai daerah dan negara. Menurutnya, HBH menjadi jembatan strategis untuk memperkuat koneksi tersebut. “Diaspora Bawean punya potensi besar, baik dari sisi ekonomi, jaringan, maupun pengalaman. HBH ini bisa menjadi momentum untuk menghubungkan mereka dengan pembangunan di kampung halaman,” pungkasnya.
Editor : Amal
